PPP Gamang Soal Hak Angket, Tersandera karena Terancam Tidak Lolos Parliamentary threshold

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Hingga saat ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih gamang alias maju mundur terkait dukungan pelaksanaan hak angket.

Partai berlambang Ka'bah ini beralasan ingin fokus perolehan suara di Pemilu 2024.

Posisi PPP saat ini memang sedang kritis, terancam gagal memenuhi syarat Parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perlawanan terhadap partai politik (parpol) pendukung hak angket.

Akibatnya, parpol tidak memiliki keberanian untuk mengajukan hak angket, dan salah satunya ialah PPP.

Dedi melihat PPP tak berani mengajukan hak angket karena terancam tak lolos ambang batas parlemen sebesar empat persen pada Pemilu 2024 ini.

"Bahkan bisa saja perolehan suara di Pemilu 2024 menjadi sandera agar PPP tidak ikut campur dalam hal hak angket," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Kamis (14/3/2024).

Baca juga: PKB Siap Hak Angket, Sudah Proses Naskah Akademik dan Undang Pakar

Jika hak angket benar-benar digulirkan, Dedi menyebut bisa saja pelanggaran-pelanggaran pada Pemilu 2024 terbukti.

Kekhawatiran itulah, sambungnya, yang membuat Jokowi akan melakukan perlawanan terhadap partai pendukung hak angket.

"Kekhawatiran itu membuat presiden akan lakukan banyak hal untuk menghalau hak angket, termasuk menggunakan instrumen hukum untuk memberikan perlawanan pada parpol," sambungnya.

Jika PPP mengajukan hak angket, Dedi menilai partai itu sangat mungkin berhadapan secara langsung dengan Presiden Jokowi.

Alasannya karena Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno adalah loyalis Jokowi.

"Secara khusus pada PPP, sangat mungkin mereka hadapi pertentangan dengan presiden langsung."

"Terlebih Mardiono dan Sandiaga Uno adalah loyalis presiden, ini sudah cukup kuat dugaan bahwa PPP tidak akan berani menolak permintaan Jokowi," tuturnya.

Baca juga: Megawati Tidak Ingin Grusa-grusu Soal Hak Angket, Mahfud MD: Hitung Semua Implikasinya

Sementara itu, Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi alias Awiek, menyebut pihaknya baru akan mengambil sikap soal hak angket usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024.