PKS Yakin Rakyat Jakarta Bakal Berontak Jika Gubernur Ditunjuk Presiden sesuai RUU DKJ

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah pusat masih membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

Rancangan regulasi ini dibahas karena status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) akan dicabut, seiring ditetapkannya UU Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN), bahwa Provinsi Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Negara yang baru.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik Zoelkifli (MTZ) mengatakan, jika klausul itu tetap dipertahankan dalam RU maka akan ada gejolak di masyarakat.

Soalnya rencana itu bisa merampas demokrasi rakyat, di mana mereka berhak menentukan sosok pemimpin di Jakarta.

“Dampaknya saya kira rakyat Jakarta akan berontak, rakyat Jakarta akan protes ya. Mudah-mudahan nggak terjadi huru-hara ya, nggak besar karena hak demokrasinya dicabut,” ujar MTZ pada Senin (11/3/2024).

MTZ juga menyoroti langkah Bamus Suku Betawi 1982 yang justru menjadi dalang rencana itu.

Baca juga: Gibran Berpotensi Pimpin Dewan Kawasan Aglomerasi, PKS Sebut Nggak Punya Pengalaman

Diketahui merekalah yang mengusulkan agar Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden atas rekomendasi dan pertimbangan DPRD.

Alasan organisasi itu mengusulkan wacana tersebut dengan harapan kepala daerah di Jakarta adalah berdarah Betawi.

Namun MTZ meragukan hal itu karena Presiden tentu akan mencari sosok yang memberkan dampak positif bagi kepentingannya.

“Nggak mungkin kalau sudah dikasih kewenangannya kepada Presiden, dia nggak akan memperhatikan itu lagi. Dia tidak berpikir tentang warga Betawi asli atau apa, tapi yang terpikir sebagai manusia pasti gitu ya dia adalah, bagaimana Gubernur Jakarta itu memberikan dampak positif secara politik kepada dia sebagai Presiden,” katanya.

Menurut dia, Fraksi PKS di DPRD DKI maupun di DPR RI telah sepakat menolak adanya penunjukkan Gubernur Jakarta oleh Presiden.

Dia heran wacana itu bergulir, padahal Gubernur di provinsi lainnya dipilih melalui Pilkada.

Baca juga: Andai Dilantik jadi Wapres, Gibran Diprediksi Kesulitan Pimpin Dewan Kawasan Aglomerasi

“Tidak setuju walaupun atas rekomendasi atau pertimbangan DPRD Jakarta, karena ini dari awal sudah tidak setuju. Jakarta ini kan sama kayak provinsi lain yah jadinya dia sekarang cuma bukan jadi ibu kota lagi,” tutur MTZ.

“Kenapa hak demokrasi dari rakyat Jakarta itu dicabut? Provinsi lain kayak Jawa Barat, Banten, Papua, Jateng, itu kan Gubernurnya dipilih melalui pemilihan daerah. Nah kalau Jakarta sebagai mantan Ibu Kota tiba-tiba tidak lagi menjadi ibu kota malah didiskriminasi. yaitu dicabut hak demokrasi rakyatnya,“ sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, teka-teki tentang pihak yang mengusulkan agar Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden RI mulai terkuak.

Pihak yang mengajukan hal itu dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) adalah Badan Musyawarah (Bamus) Suku Betawi 1982.

Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding membenarkan, bahwa pihaknya yang menggagas agar kepala daerah di Jakarta ditunjuk Presiden.

Usulan itu disampaikan saat Haji Oding yang juga menjadi Wakil Ketua Majelis Kaum Betawi ini, mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan DPR RI terkait RUU DKJ beberapa waktu lalu.

“Kami mengusulkan agar Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk oleh presiden, cost (biaya) politik lebih kecil, kemudian dampak keamanan juga dapat dihilangkan gitu,” kata Haji Oding pada Jumat (8/12/2023).

Haji Oding mengatakan, gagasan itu juga sudah disampaikan dalam lembaga adat yakni Majelis Kaum Betawi.

Lembaga itu mewadahi dua organisasi yakni Bamus Suku Betawi 1982 yang dipimpin Haji Oding dan Bamus Betawi yang dipimpin Riano P Ahmad.

Selain itu, kata dia, pertimbangan lain penunjukkan Gubernur secara langsung karena mereka menginginkan putra daerah menjadi pemimpin di Jakarta.

Dia berharap, putra daerah mendapat keistimewaan pasca Ibu Kota dipindah dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.

“Di situ ada kompromi soal putra daerah menjadi salah satunya toh, di mana-mana juga ada privilese politik yang diberikan kepada putra asli daerah, yaitu kaum Betawi,” ucap Haji Oding. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.