Begini Alasan PSI Usulkan Jokowi menjadi Pemimpin Tertinggi Koalisi, Kewenangannya di Atas Parpol

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memuji sosok presiden Joko Widodo dalam memimpin bangsa.

Jokowi dianggap sebagai sosok yang bisa mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Maka dari itu, PSI menginginkan posisi Jokowo berada di atas semua partai politik.

Grace mengungkapkan, ada usul dari Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrie Geovannie agar Jokowi dapat memimpin koalisi partai politik yang punya kesamaan visi menuju Indonesia emas.

"Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas," kata Grace dalam program Gaspol! Kompas.com, Minggu (10/3/2024).

Baca juga: PSI Merasa Tak Pantas Kaesang Dimajukan di Pilwakot Solo: Beliau Skalanya Nasional

Grace berpandangan, Jokowi dapat menjadi sosok yang mempersatukan atau menjembatani kepentingan partai-partai politik.

Ia menilai, tidak mudah mencari seseorang yang bisa menjembatani semua partai politik dan perkataannya dapat mempersatukan partai-partai tersebut.

"Enggak banyak sih saya pikir yang dengan orang rela ya untuk menerima dan hari ini saya pikir Pak Jokowi satu-satunya orang," kata Grace.

Namun demikian, Grace mengaku belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait usulan tersebut, termasuk peran apa yang akan diberikan kepada Jokowi kelak.

"Itu kan masih usulan ya, detailnya kita belum tahu juga, kan perlu dibicarakan juga, ini kan banyak partai, banyak kepentingan, banyak kepala, jadi akan seperti apa dinamikanya belum tahu," ujar dia.

Baca juga: Menantu Jokowi Digadang Jadi Calon Bupati Sleman, Pengamat: Demokrasi Jadi Partisan dan Oligarkis

Seperti diketahui, PSI adalah salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Selain PSI, koalisi tersebut juga beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, Partai Gelora, dan Partai Prima.

Meski tidak punya jabatan di koalisi tersebut, Jokowi memberikan sinyal kuat bahwa ia berpihak pada Koalisi Indonesia Maju pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pengamat soal isu Jokowi jadi Ketum Golkar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisukan akan segera masuk Partai Golkar.

Isu tersebut berembus kencang di jagat politik nasional lantaran Jokowi dianggap sudah tidak sejalan dengan PDI Perjuangan

Apalagi, Jokowi dianggap membutuhkan posisi politik ketika dia sudah purnatugas sebagai presiden

Menanggapi isu tersebut, Direktur Eksekutif Paramater Politik Indonesia Adi Prayitno menilai sebaiknya partai politik dibubarkan saja jika mudah diintervensi pihak luar.

Adi menyampaikan itu saat mengomentari isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP), akan masuk Partai Golkar dan menjadi ketua umum (ketum).

Baca juga: Menantu Jokowi Digadang Jadi Calon Bupati Sleman, Pengamat: Demokrasi Jadi Partisan dan Oligarkis

“Kita melihat Pak Jokowi ini kan wajah PDIP-nya enggak hilang sebenarnya, sekalipun ya sudah beda jalan. Tapi kemudian pindah ke Golkar jadi ketum. Waduh bagi saya, rumit saya membayangkan politik di negara ini,” ucap Adi dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (11/3/2024).

“Kalau bisa memang partai politik dibubarkan saja, kalau begitu gampang diintervensi dan dimasuki dengan cara-cara yang tidak elegan.”

Adi berpendapat isu Presiden Jokowi bergabung dan menjadi ketua umum Partai Golkar adalah hal yang berpeluang terjadi jika musyarawah nasional (munas) partai berlambang pohon beringin itu digelar sebelum Oktober 2024.

Sebab, menurutnya, Jokowi butuh kendaraan atau partai politik untuk tetap bisa menggenggam kekuasaan.

“Jokowi sekalipun tidak jadi presiden, tapi pengaruh dan kekuasaan politiknya ini akan terus didengar dan bahkan bisa mempengaruhi keputusan politik pemerintah 5 tahun yang akan datang. Satu-satunya adalah Jokowi tentu menjadi bagian dari partai politik besar, jawabannya adalah Golkar, orang mengkaitkannya di situ,” ujar Adi.

Baca Juga: Respons Isu Jokowi Gabung dengan Golkar, Erwin Aksa Singgung Aturan dan Sistem Merit

 Di sisi lain, ia menilai Jokowi dan PDIP sudah tidak mungkin bersatu lagi karena keputusan politik mantan gubernur DKI Jakarta itu.

“Kalau dengan PDIP ya saya kira sudah lama wasallam, karena memang keputusan politik Jokowi, sikap politik Jokowi berbeda secara diametral dengan PDIP. Ini yang menurut saya orang melihat kenapa Pak Jokowi dengan Ketum Golkar adalah satu-satunya cara supaya Jokowi kekuasaan politiknya, pengaruh politiknya kuat ya hanya dengan jadi ketua umum partai besar," urai Adi.

"Kalau dengan PSI, ya saya kira segera ibarat orang pakai baju, bajunya kekecilan belum tentu lolos parlemen. Apalagi Golkar saat ini suaranya 16 persen ya. Saya kira semua orang akan ngiler untuk menjadi bagian dari Golkar.”

Tanggapan Airlangga

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Jokowi memang sudah rapat dengan partai yang dipimpinnya.

Hal tersebut disampaikan Airlangga ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi yang bakal merapat ke Golkar.

"Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat," kata Airlangga disambut tawa petinggi Partai Golkar lainnya saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (10/3/2024).

Airlangga menjelaskan, kedekatan tersebut terlihat dari iklan-iklan partai yang identik dengan warna kuning itu bersama Jokowi.

Baca juga: Eks konsultan politik Presiden: Jokowi Lakukan Kecurangan, Hak Angket berujung Pemakzulan

Hal itu, kata Airlangga, menunjukkan bahwa Jokowi dekat sekaligus nyaman dengan Golkar.

"Karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar," ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia.

Ia mengaku partai-nya cukup dekat dan memiliki hubungan baik dengan Jokowi karena konsisten sebagai pengusung dan pendukung presiden ketujuh RI itu.

"Bahkan kami juga sering dicanda-candain bahwa Partai Golkar ini lebih Pak Jokowi daripada partai politik yang lain," kata Doli seusai konferensi pers itu.

Baca juga: Eep Nilai Jokowi Lebih Diktator dari Soeharto, Kumpulkan Sumber Daya untuk Keluarganya Sendiri

Lebih lanjut, Doli juga menuturkan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang terbuka dan berusaha untuk menyatukan semua elemen bangsa.

"Jangankan seorang presiden, seorang rakyat biasa saja kalau mereka merasa aspirasinya sama, kepentingannya sama, perjuangannya sama, nilainya sama, dan ingin bergabung dengan Partai Golkar, satu anggota masyarakat saja kami sangat senang sekali, apalagi seorang presiden," ujarnya.

Terkait kabar bergabungnya Jokowi ke Golkar, Doli mengaku sangat senang apabila hal tersebut benar.

Tetapi, Doli enggan berspekulasi lebih jauh karena ia belum mendapatkan konfirmasi mengenai status Jokowi dengan PDIP.

"Kami juga kan sampai sekarang belum pernah mendapatkan informasi, mendapat konfirmasi bahwa beliau (Jokowi) itu sudah menyatakan keluar dari partai sebelumnya. Bahkan di beberapa kesempatan ‘kan juga pernah disebutkan bahwa beliau masih tetap sebagai kader PDI Perjuangan," kata dia.

"Nah, jadi kami kembalikan, berpulang kepada siapa saja, termasuk Pak Presiden. Kalau mau bergabung ke Partai Golkar, alhamdulillah," ucap Doli.

Menurutnya, bergabung atau tidaknya Jokowi ke Golkar bernilai politis, sehingga pembicaraan terkait hal tersebut lebih diketahui oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Pembicaraan-pembicaraan-nya ‘kan pasti itu langsung dengan ketua umum. Jadi, yang paling tahu antara ketua umum, Pak Jokowi, dan Allah SWT," pungkasnya.

Pandangan Pengamat

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar orang nomor satu di tanah air itu berlabuh ke Partai Golkar.

Berpindahnya Presiden Jokowi bisa dicermati, dari kapan Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional (Munas).

Presiden Jokowi juga disebut sering memberi sinyal akan berpindah haluan ke partai berlambang beringin itu.

Menurut Ujang, pindahnya Presiden Jokowi bukan tanpa alasan.

Salah satunya, Golkar berpotensi menjadi kendaraan politik bagi Jokowi maupun Gibran di masa mendatang.

Namun, bagaimana akhirnya, menurut Ujang, ada dua skenario yang bisa terjadi.

Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi "restu" Presiden yang baru.

Sementara, jika Golkar memilih Munas Luar Biasa (Munaslub) lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi menjadi Ketua Umum.

Sementara itu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, peluang Presiden Jokowi pindah ke Golkar sangat besar.

Sebab, kata Adi, dari sejumlah parpol pendukung Jokowi saat ini, Golkar yang paling memungkinkan menjadi kendaraan barunya.

“Golkar partai besar tempat paling nyaman untuk berlindung di kemudian hari setelah Jokowi tak lagi jadi Presiden,” kata Adi.

Sebabnya, pertama, Golkar merupakan partai politik tua dengan massa pendukung besar.

Pada Pemilu 2019 lalu, partai berlambangan pohon beringin itu mengantongi 17.229.789 suara nasional, terbanyak ketiga setelah PDIP dan Partai Gerindra.

Kedua, Golkar tak memiliki figur sentral. Dengan situasi tersebut, Jokowi bisa menjadi tokoh besar di partai.

Berbeda dengan Partai Gerindra, misalnya, sulit buat Jokowi bergabung lantaran partai berlambang garuda itu memiliki Prabowo Subianto, sang ketua umum, sebagai figur sentral.

“Kalau di Golkar, aura Jokowi masih terlihat kuat meski sudah tak lagi jadi Presiden, karena di Golkar sejauh ini tak ada figur sentral,” ujarnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Artikel ini telah tayang di Kompas.com