Begini Alasan PSI Usulkan Jokowi menjadi Pemimpin Tertinggi Koalisi, Kewenangannya di Atas Parpol

Isu tersebut berembus kencang di jagat politik nasional lantaran Jokowi dianggap sudah tidak sejalan dengan PDI Perjuangan

Apalagi, Jokowi dianggap membutuhkan posisi politik ketika dia sudah purnatugas sebagai presiden

Menanggapi isu tersebut, Direktur Eksekutif Paramater Politik Indonesia Adi Prayitno menilai sebaiknya partai politik dibubarkan saja jika mudah diintervensi pihak luar.

Adi menyampaikan itu saat mengomentari isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP), akan masuk Partai Golkar dan menjadi ketua umum (ketum).

Baca juga: Menantu Jokowi Digadang Jadi Calon Bupati Sleman, Pengamat: Demokrasi Jadi Partisan dan Oligarkis

“Kita melihat Pak Jokowi ini kan wajah PDIP-nya enggak hilang sebenarnya, sekalipun ya sudah beda jalan. Tapi kemudian pindah ke Golkar jadi ketum. Waduh bagi saya, rumit saya membayangkan politik di negara ini,” ucap Adi dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (11/3/2024).

“Kalau bisa memang partai politik dibubarkan saja, kalau begitu gampang diintervensi dan dimasuki dengan cara-cara yang tidak elegan.”

Adi berpendapat isu Presiden Jokowi bergabung dan menjadi ketua umum Partai Golkar adalah hal yang berpeluang terjadi jika musyarawah nasional (munas) partai berlambang pohon beringin itu digelar sebelum Oktober 2024.

Sebab, menurutnya, Jokowi butuh kendaraan atau partai politik untuk tetap bisa menggenggam kekuasaan.

“Jokowi sekalipun tidak jadi presiden, tapi pengaruh dan kekuasaan politiknya ini akan terus didengar dan bahkan bisa mempengaruhi keputusan politik pemerintah 5 tahun yang akan datang. Satu-satunya adalah Jokowi tentu menjadi bagian dari partai politik besar, jawabannya adalah Golkar, orang mengkaitkannya di situ,” ujar Adi.

Baca Juga: Respons Isu Jokowi Gabung dengan Golkar, Erwin Aksa Singgung Aturan dan Sistem Merit

 Di sisi lain, ia menilai Jokowi dan PDIP sudah tidak mungkin bersatu lagi karena keputusan politik mantan gubernur DKI Jakarta itu.

“Kalau dengan PDIP ya saya kira sudah lama wasallam, karena memang keputusan politik Jokowi, sikap politik Jokowi berbeda secara diametral dengan PDIP. Ini yang menurut saya orang melihat kenapa Pak Jokowi dengan Ketum Golkar adalah satu-satunya cara supaya Jokowi kekuasaan politiknya, pengaruh politiknya kuat ya hanya dengan jadi ketua umum partai besar," urai Adi.

"Kalau dengan PSI, ya saya kira segera ibarat orang pakai baju, bajunya kekecilan belum tentu lolos parlemen. Apalagi Golkar saat ini suaranya 16 persen ya. Saya kira semua orang akan ngiler untuk menjadi bagian dari Golkar.”

Tanggapan Airlangga

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Jokowi memang sudah rapat dengan partai yang dipimpinnya.