Jusuf Kalla Blak-blakan, Mustahil Pilpres Satu Putaran: Semua Orang Terkejut, Mungkin 02 juga Sama

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Eks Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) saat acara Rosi di Kompas TV mengaku terkejut atas hasil Pilpres 2024, Kamis (7/3/2024) malam.

Menurut JK, dengan kontestan tiga pasang, sangat sulit untuk menang dalam satu putaran.

Hal itu didasari oleh banyak survei sebelum Pilpres 2024 digelar pada 14 Februari lalu.

Baca juga: Gibran Terkejut Dengar Real Count KPU Menang Satu Putaran di Pilpres 2024: Saya Belum Lihat

Akan tetapi, dengan perolehan suara nyaris 59 persen, Prabowo-Gibran sungguh di luar dugaan.

"Mengejutkan, bukan saja saya, saya kira banyak orang terkejut, mungkin pasangan 02 terkejut juga," kata JK.

Pasalnya, JK sebelumnya telah memprediksi Pilpres 2024 yang diikuti tiga pasang calon (paslon) itu akan berlangsung hingga dua putaran.

Sehingga ia pun tak mengira Prabowo-Gibran akan mendapatkan perolehan suara sementara mencapai 50 persen lebih, baik di quick count maupun real count.

"Saya kira tidak (mengira), kita masih memperkirakan ini dua putaran, artinya mungkin di (suara Prabowo-Gibran) 46, 47, atau 48 begitu kira-kira," ujarnya.

Baca juga: Prabowo Subianto Raih Suara 58 Persen, Simak Aturan Syarat Satu Putaran Pilpres 2024

Prakiraan tersebut, kata dia, melihat dari suasana kampanye hingga aspirasi masyarkat sebelum hari pemungutan suara.

Sehingga dalam kalkulasinya Prabowo-Gibran masih akan unggul dalam perolehan suara, namun masih terbuka untuk Pilpres dua putaran.

"Iya selama tidak ada yang mencapai 50 persen lebih, itu berarti dua putaran dan kita memperkirakan itu, dan juga banyak survei yang memperkirakan itu," jelasnya.

Seperti diketahui, terdapat tiga pasangan calon yang mengikuti Pilpres 2024 ini.

Baca juga: Respon Anies Baswedan Soal Kemenangan Prabowo Subianto dan Satu Putaran Pilpres 2024

Mereka yakni pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dalam real count sementara yang dirilis KPU, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan 58,82 persen suara.

Kemudian Disusul pasangan Anies-Muhaiimin dengan 24,49 persen suara dan Ganjar-Mahfud dengan 16,68 persen suara.

Perolehan suara tersebut diperoleh dari data yang masuk sebesar 78,11 persen, mencakup 643.103 dari total 823.378 tempat pemungutan suara (TPS).

Oposisi

Pada kesempatan berbeda, JK menyebut sejatinya tidak ada partai politik di Indonesia yang didirikan untuk menjadi oposisi.

Sebab menurutnya, semua partai politik memiliki tujuan yang sama yakni jadi bagian dari penguasa.

"Oposisi suatu bagian dalam sistem bahwa ada yang mengontrol. Dalam politik, dalam Pemilu, semua tujuan partai politik itu ingin memiliki wewenang dan kekuasaan," kata JK dalam acara diskusi di Universitas Indonesia atau UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

"Tidak ada partai politik yang didirikan untuk mau jadi oposisi," ujarnya.

Sehingga, menurutnya, oposisi bagi partai politik merupakan sebuah kecelakaan. Pasalnya, ia menilai untuk menjalankan visi misinya, partai harus berada di pemerintahan.

"Oposisi itu kecelakaan, karena tidak menang dia oposisi," ucap JK.

"Untuk menjalankan visi misi partai dia harus berada di pemerintahan atau DPR," sambungnya.

JK pun menilai wajar jika banyak partai politik di tanah air yang pragmatis alias bersikap praktis demi mencapai tujuan. Menurutnya, hal ini juga berlaku pada Partai Golkar.

Ia kemudian mengungkit saat dirinya menjadi calon wakil presiden (cawapres) berpasangan dengan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Apakah partai-partai akan berubah? Banyak partai yang pragmatis, termasuk partai saya Golkar. Dulu kalah pemilu 2004 tapi saya menjadi (wakil) presiden bukan didukung Golkar saya jalan sendiri nah, tapi begitu menang kita, bergabung Golkar itu, itu biasa (terjadi dalam) politik itu," jelasnya.

"Sekali lagi tidak ada partai yang didirikan atau mau jadi oposisi, oposisi bagi partai adalah kecelakaan jadi karena itu banyak yang pragmatis," tegasnya, dipantau dari Breaking News KompasTV.

Meski demikian, bukan berarti seluruh partai harus beroposisi, sebab menurutnya harus ada penyeimbang yang bertugas untuk mengoreksi dan mengingatkan kerja-kerja pemerintahan.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News