Gerindra Membela PSI yang Dituduh Gelembungkan Suara, Sebut Ada Kontrol yang Ketat

WARTAKOTALIVE.COM - Partai Gerindra buka suara soal dugaan penggelembungan suara yang menimpa Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membela PSI terkait tuduhan penggelembungan suara Pemilu 2024.

Menurutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyatakan tidak ada penggelembungan suara oleh PSI.

Lagipula kata Muzani, bukan hanya PSI yang menerima tuduhan tersebut. Sejumlah partai juga dituduh melakukan hal yang sama.

"Ya isu tentang itu (penggelembungan) kan juga terjadi hampir di semua partai peserta pemilu. Semua saling menuduh, saling menyangkakan bahwa partai A, B, C, D seterusnya melakukan tindakan penggelembungan," ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2024) seperti dikutip dari Kompas.com.

Muzani mengatakan, badan pengawas pemilu (Bawaslu) RI pasti sudah mendeteksi jika ada dugaan penggelembungan suara tersebut.

Kemudian, jika pelanggarannya berupa tindak pidana, maka bisa dilaporkan ke pihak gakkumdu.

"Jika pelanggaran itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu, bisa dilaporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Jadi itu jenjang untuk melakukan kontrol terhadap penyalahgunaan sudah cukup ketat," kata Muzani.

Baca juga: Ini Klarifikasi KPU Soal Data Pemilu 2024 yang Hilang, Formappi: Dugaan Manipulasi Muncul Karena PSI

Sebelumnya heboh perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu tiga hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari-2 Maret
2024.

Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86 persen pada Kamis (29/2/2024) pukul 10.00 WIB menjadi 2.402.268 atau 3,13 persen pada Sabtu (2/3/2024) pukul 15.00 WIB.

Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu tiga hari.

Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang hasilnya tercatat di situs real count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS.

Komisioner KPU Idham Holik juga menegaskan ketidakakuratan data sehingga terjadinya jumlah suara berbeda antara Sirekap dan formulir C.

Idham menyebut bukan hanya PSI yang mengalami hal serupa.

"Perhatikan di Sirekap sekarang, kalau saya jelaskan begini, begini, kan sebaiknya diverifikasi mandiri saja. Partai lain kena, enggak?" kata Idham.

"Pada umumnya selama ini ketidakakuratan itu terjadi tidak hanya pada satu partai," sambungnya.

Meski begitu, Idham mengaku tak bisa membeberkan nama-nama partai itu sebab
berkaitan dengan persoalan etika.

Lebih lanjut, Ketua Divisi Teknis KPU RI ini kembali menegaskan ihwal Sirekap bukan penentu hasil resmi perolehan suara.

(Wartakotalive.com/DES/Kompas.com)