Pilpres 2024
Co-Captain Timnas AMIN: Pemimpin Langgar Etika, Jangan Heran Kalau MK Berpihak ke Satu Paslon
Sudah banyak bukti dari masyarakat yang menyebutkan ada yang salah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024
Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Dian Anditya Mutiara
WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA -- Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Sudirman Said mengatakan, Tim Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Timnas AMIN) menyebut ada yang salah dalam penyelanggaraan pemilihan umum atau Pemilu 2024.
Menurut Co-Captain Timnas AMIN Sudirman Said, adapun hal itu telah diungkapkan banyak sekali kelompok masyarakat sipil.
"Itu hanya satu bukti bahwa dari hulunya memang sudah tidak baik-baik saja," ucap Sudirman, Senin (4/3/2024)
Sudirman bahkan menyoroti pemimpin tertinggi di negara ini telah melakukan berbagai pelanggaran etika.
"Begitu kontitusi dilanggar, undang-undang dilanggar, etika dilanggar oleh orang yang paling tinggi kedudukannya di negara ini. Yang kejadian berikutnya hanya konsekuensi saja gitu," jelas mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Baca juga: Suara PSI Naik Tajam, Anies: Dipimpin Anak Presiden tapi Tidak Boleh Seenaknya Sendiri
Sudirman tak menyebut secara gamblang siapa pemimpin yang dimaksud.
Namun, Sudirman meminta semua pihak tak heran bila aparat tidak netral hingga Mahkamah Konstitusi (MK) berpihak ke salah satu pasangan calon (paslon).
"Jangan heran kalau aparat keamanan tidak netral, jangan heran kalau KPU-nya tidak netral, jangan heran kalau Bawaslu-nya tidak berfungsi, jangan heran kalau MK-nya nanti berpihak pada satu paslon," ucap dia.
Anies Baswedan Sindir MK Soal Ambang Batas Parlemen
Capres 01 Anies Baswedan membandingkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghapusan ambang batas parlemen dan batas usia Capres Cawapres.
Anies Baswedan menganggap seharusnya putusan batas usia Capres Cawapres dipakai untuk Pilpres 2029 bukan untuk Pilpres 2024.
Hal itu kata Anies Baswedan sesuai dengan putusan penghapusan ambang batas parlemen yang baru berlaku pada Pemilu 2029.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menyindir putusan batas usia Capres Cawapres yang langsung berlaku usai diputuskan MK.
“Jadi kalau ada keputusan MK untuk pemilu berikutnya bukan sekarang. Kan yang unik ada yang diputuskan sekarang kemudian untuk sekarang betul gak? pernah kejadian gak?” sindir Anies Baswedan ditemui di Masjid Jami Nurul Huda, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (1/2/2024).
Baca juga: Real Count KPU Minggu 3 Maret Prabowo Unggul 58.83 Persen, Anies Menang di Aceh dan Sumbar
Anies Baswedan menganggap keputusan MK soal ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 cukup adil lantaran memberikan ruang untuk pihak lain yang hendak menggugat balik.
“Kalau diputuskan MK untuk pemilu berikutnya itu fair play semua punya kesempatan tentang angkanya kita tidak, tapi cara memutuskan ini yang benar,” jelasnya.
Sebelumnya hal senada disuarakan oleh Cawapres 03 Mahfud MD.
Kata Mahfud MD, dalam putusan MK terkait ambang batas parlemen sudah jelas bahwa keputusan tersebut berlaku pada tahun 2029.
Baca juga: Sah! Mahkamah Konstitusi Hapus Ambang Batas 4 Persen untuk Partai Masuk Parlemen
Mahfud MD pun mengapresiasi kejelasan dari berlakunya putusan ambang batas parlemen.
“Bagus memang harus begitu berlaku dalam tradisi hukum yang memberatkan, harus pada periode berikutnya termasuk usia itu berlaku di Pemilu yang akan datang dan itu sudah disuarakan,” jelasnya dikutip dari Facebook Tribunnews.com pada Jumat (1/3/2024).
Secara substansi kata Mahfud MD, putusan MK hanya bisa berlaku di periode selanjutnya. Misalnya seperti keputusan batas usia Capres Cawapres pada 2023 lalu seharusnya berlaku pada Pilpres 2029 bukan Pilpres 2024.
Hal itu karena DPR RI perlu merumuskan kembali undang-undang baru yang sudah diketok oleh MK.
Sehingga untuk ambang batas parlemen hal itu juga kata Mahfud MD berlaku untuk tahun 2029 mendatang.
Di mana DPR RI perlu merumuskan ulang berapa jumlah ambang batas dan bagaimana mekanisme syarat partai baru yang bisa masuk ke DPR RI.
“Kan belum tentu 0 juga dan ada syarat-syarat lain tidak sembarang partai baru, misalnya masuk ke parlemen tidak bisa berlaku sekarang,” bebernya.
Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran Tegaskan Pemangkasan Makan Bergizi Rp 7.500 Cuma Isu |
![]() |
---|
Gibran Mundur dari Wali Kota Solo, Mardani Ali Sera Sebut Perlu Banyak Menyerap dan Siapkan Diri |
![]() |
---|
Menko PMK Muhadjir Sebut Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Sudah Dibahas Dalam Rapat Kabinet |
![]() |
---|
AHY Dukung Prabowo Tambah Pos Kementerian dan Tak Persoalkan Berapa Jatah Menteri untuk Demokrat |
![]() |
---|
Prabowo-Gibran Ngopi Santai di Hambalang, Gerindra: Sangat Mungkin Bahas Format dan Formasi Kabinet |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.