TPN Ganjar-Mahfud Serius Soal Hak Angket, Pengamat: Peran Surya Paloh Ditunggu

Dalam hitungan Syahganda, tidak mungkin Megawati tidak menyetujui gerakan Hak Angket DPR, sebab kepentingan Megawati atas jalannya demokrasi sudah teruji berkali-kali.

Terkait isu hak angket merespons pelaksanaan Pemilu, menurut Syahganda adalah ide brilian.

Namun, Syahganda menilai Surya Paloh lebih berpotensi memimpin gerakan angket DPR ini, karena koalisi 01 lebih bebas dari tekanan politik kekuasan dibanding kelompok 03.

Karena Surya Paloh dan parpol pendukung 01 sudah cukup banyak mengalami tekanan politik dari kekuasaan selama ini.

Sebaliknya, Megawati mungkin masih tersandera beberapa kasus yang mungkin melibatkan kerabat ataupun lingkungan partainya ketika berkuasa dalam rezim Jokowi.

Syahganda juga meyakini bahwa mayoritas rakyat Indonesia menginginkan hak angket, agar isu-isu kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif dapat dibuktikan.

Pernyataan Surya Paloh

Surya Paloh sebelumnya sudah memberikan respons terkait hak angket.

Menurut dia, menyebut setiap warga negara mempunyai hak konstitusional.

Hak itu termasuk menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pilpres, seperti yang sedang dibangun tiga partai Koalisi Perubahan yaitu NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

"Kalian tahu itu hak konstitusional. Saya pikir wajib. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," kata Surya Paloh kepada wartawan di Wisma Nusantara, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

Sebab itu, Surya menegaskan Koalisi Perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket.

"Sayang sekali kalau itu diabaikan, sayang seribu kali sayang," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, tiga Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai politik koalisi perubahan pendukung paslon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, yakni Nasdem, PKB dan PKS menggelar rapat di Nasdem Tower, Jakarta pada Kamis (22/2/2024).

Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim mengatakan dalam pertemuan itu, salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo atas dugaan. Hak angket itu bertujuan mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.