Tom Lembong Sebut Melonjaknya Harga Beras Disebabkan Kebijakan Bansos Besar-besaran

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA -- Co-Captain Timnas AMIN, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menanggapi kenaikan harga beras yang melambung tinggi di Indonesia.

Dia menilai kurangnya ketersediaan beras yang berdampak pada melonjaknya harga tidak terlepas dari kebijakan bantuan sosial (bansos) besar-besaran yang dikeluarkan saat menjelang Pemilu 2024 beberapa waktu lalu.

"Kondisi pasar beras di Indonesia itu lagi kacau balau dan itu kalau saya menanggapi secara teknokratis, secara profesional. Hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat di bulan-bulan pemilu terkait bansos," jelas Tom dikutip, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Kenaikan Harga Beras, Pengusaha Warteg di Depok Naikkan Rp 1000 per Porsi

Dia menyebut indikasi kebijakan bansos yang berdampak pada tingginya harga beras saat ini terlihat karena pemerintah telah menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton. 

Dia menilai angka itu sangat signifikan sehingga membuat ketersediaan beras berkurang secara drastis.

"Kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan," jelas.

Menurutnya, langkah kebijakan bansos secara besar-besaran dan berdampak seperti saat ini menunjukkan bahwa kondisi pemerintahan saat ini tidak berjalan baik.

Jika kondisi beras yang merupakan kebutuhan pokok dianggap tidak stabil, Lembong yakin peristiwa lebih parah pada aspek lainnya.

"Kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja kacau ini, kita bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya yang diurus oleh kementerian-kementerian lain," tutup dia.

Pemerintah sibuk urusi politik

Co-Captain Timnas capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Thomas Lembong atau Tom Lembong menilai harga beras yang naik karena pemerintahan Jokowi sibuk berpolitik.

Menurut Tom, idealnya permasalahan pangan tidak dicampuradukkan dengan permasalahan politik.

Sebab, dia melihat permasalahan pangan kini akibat para pejabat terlalu mengurus politik pada Pemilu 2024.

"Jadi, makanya sebetulnya yang paling ideal politik diserahkan kepada politisi dan birokrasi diserahkan kepada birokrasi jangan dicampuradukkan," ucap Tom.

Namun yang terjadi saat ini pemerintah sibuk urus politik sehingga keperluan masyarakat terbengkalai.