Tegaskan Komitmen di Koalisi Perubahan, Surya Paloh: Tak Ada Ajakan dari Jokowi

Terlebih, Surya bertemu Jokowi usai hasil quick count sejumlah lembaga survei menunjukan bahwa pemenang kontestasi elektoral itu adalah capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi ingin jadi negarawan

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menyebut pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan  Surya Paloh  dinilai sebagai bentuk cawe-cawe Kepala Negara terhadap pemerintahan ke depan.

Jokowi seolah ingin menggalang kekuatan dari partai-partai politik guna memperkuat pemerintahan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kelak.

“Potensi ke arah itu cukup nyata. Memperkuat kekuatan politik pemerintah, plus menguasai kekuatan politik parlemen, sehingga tak ada resistensi dari parlemen,” kata Adi Prayitno dikutip dari Kompas.com, Selasa (20/2/2024).

Adi menilai, Jokowi ingin terlihat sebagai negarawan sejati yang bisa mempertemukan berbagai simpul politik pasca Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Soal Dukungan Kubu AMIN Terkait Hak Angket, Ganjar: Belum Komunikasi Secara Pribadi

Presiden seakan hendak menunjukkan bahwa dirinya bisa menjembatani kepentingan antara kubu pemenang dengan pihak yang kalah pilpres, antara Prabowo-Gibran dengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dalam pertemuan antara Kepala Negara dan elite partai politik, diyakini muncul pembicaraan mengenai koalisi politik ke depan.

Bisa jadi, ada pembahasan tentang koalisi antara kubu pemenang dengan yang kalah pilpres.

“Jokowi bisa jadi figur yang bisa memepetemukan kepentingan semua calon, teruma kemungkinan koalisi pasca pilpres,” ucap Adi.

Dengan pendekatan Presiden, bukan tidak mungkin partai-partai yang kini berada di luar gerbong Prabowo-Gibran berganti haluan dan merapat ke koalisi pemenang pilpres.

Padahal, kata Adi, semakin banyak partai politik yang berkoalisi dengan kubu pemenang pilpres, fungsi pengawasan terhadap pemerintah akan semakin lemah.

Sebab, parlemen atau DPR tak punya kekuatan besar untuk mengawasi.

“Tak akan signifikan kekuatan politiknya sebagai medium kontrol atas eksekutif,” tuturnya.