Pilpres 2024
Jokowi Terlibat Susun Kabinet dan Arah Kebijakan Prabowo-Gibran, Pakar: Harus Dibatasi
Keterlibatan Jokowi dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran dan penentuan arah kebijajan menurut pakar mesti dibatasi
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan dilibatkan dalam penyusunan kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka serta dalam penentuan arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya.
Menanggapi hal ini pakar politik Ikrar Nusa Bhakti menyatakan, jika rencana tersebut tetap berjalan, pelibatan Jokowi dalam penyusunan struktur kabinet harus dibatasi.
Apabila tidak, hal ini justru dapat mengundang pertanyaan publik, apakah struktur kabinet nanti benar-benar menggambarkan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, atau representasi dari kabinet lanjutan pemerintahan Jokowi yang akan berakhir tahun ini.
"Kalau menurut saya harus dibatasi ya. Kenapa? Kalau enggak dibatasi kemudian kita bertanya, ini kabinet Jokowi lanjutan atau kabinet Prabowo?" ujar Ikrar dalam Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (23/2/2024).
Ikrar menegaskan bahwa pemerintahan baru nanti sudah bukan lagi eranya Jokowi setelah dua periode berkuasa.
Menurutnya, kontribusi Jokowi dalam membawa pasangan Prabowo-Gibran memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tak serta merta membuatnya mendapat ruang untuk terlibat dalam penyusunan kabinet.
Baca juga: Rogoh Uang hingga Rp 8 Miliar Hanya untuk Make Over Tubuh, Barbie Kumalasari: Aku Cuma Mau Cantik
"Kalau Pak Jokowi masih diberikan kesempatan untuk itu, kemudian orang juga akan bertanya-tanya," ungkap Ikrar.
"Berarti ini masih kelanjutan pemerintahan Jokowi kah? Atau kemudian Pak Jokowi masih lagi diberikan kekuasaan yang boleh dikatakan seharusnya sudah tidak boleh berkuasa lagi. Jadi ini menjadi suatu tanda tanya besar buat masyarakat," lanjut dia.
Ikrar mengingatkan Prabowo supaya memegang teguh independensi dalam mengambil keputusan, termasuk perihal penentuan postur kabinet nanti.
"Pak Prabowo harus memegang independensi dalam hal ini, karena bagaimana pun kabinet ini kabinet dia (Prabowo), bukan kabinet Jokowi. Ini yang kemudian menjadi suatu persoalan," tegas dia.
Kubu Prabowo-Gibran sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Jokowi, meskipun hasil penghitungan suara belum selesai, sebagaimana diberitakan Kompas.id, Kamis (22/2/2024).
Alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet sektor perekonomian karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri.
Adapun pelibatan Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.
Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian itu, mereka bakal mengutamakan prinsip merit.
Baca juga: Hampir Satu Jam Bertemu secara Tertutup, Prabowo dan Gibran Bergergas Pergi Hanya Lambaikan Tangan
Sebelumnya Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo mengatakan, selain terlibat dalam penyusunan kabinet, Jokowi juga akan diberikan peran dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan yang akan datang.
Dradjad menyebut faktor popularitas menjadi alasan mengapa peran Jokowi begitu signifikan di pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.
"Jadi dengan peranan yang sebegitu besar, apalagi Mas Gibran juga menjadi Wapresnya, saya rasa wajar kalau Beliau mempunyai peranan yang signifikan nanti di dalam pembentukan pemerintahan maupun kebijakan yang akan datang," ujar Dradjad dalam Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (23/2/2024).
Dradjad bahkan mengungkapkan peran Jokowi di pemerintahan baru nanti tidak sebatas sampai di masa transisi saja.
Faktor "keberlanjutan" yang sejak awal diusung Prabowo-Gibran diklaim menjadi alasannya.
"Saya rasa tidak ya (sampai di masa transisi), seperti yang saya sampaikan, kita melanjutkan pondasi dari capaian Pak Jokowi. Kemudian kami juga akan melanjutkan IKN, melanjutkan hilirisasi, dan sebagainya," ujar Dradjad.
Selain Jokowi, Dradjad melanjutkan, Prabowo-Gibran juga akan melibatkan semua ketua umum partai politik (parpol) pengusung maupun pendukung keduanya untuk menyusun struktur kabinet.
Parpol tersebut meliputi, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Prima, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Jadi mereka (ketua umum) yang akan membahas. Kemudian setelah itu baru diputuskan nama-namanya, nanti baru akan kelihatan berapa dari parpol, berapa dari non-parpol, dan sebagainya," imbuh dia.
Kubu Prabowo-Gibran sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Jokowi, meskipun hasil penghitungan suara belum selesai, sebagaimana diberitakan Kompas.id, Kamis (22/2/2024).
Alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet sektor perekonomian karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri.
Adapun pelibatan Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.
Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian itu, mereka bakal mengutamakan prinsip merit.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Dilibatkan Susun Kabinet, Pengamat: Ini Kabinet Lanjutan atau Kabinet Prabowo?"
Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran Tegaskan Pemangkasan Makan Bergizi Rp 7.500 Cuma Isu |
![]() |
---|
Gibran Mundur dari Wali Kota Solo, Mardani Ali Sera Sebut Perlu Banyak Menyerap dan Siapkan Diri |
![]() |
---|
Menko PMK Muhadjir Sebut Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Sudah Dibahas Dalam Rapat Kabinet |
![]() |
---|
AHY Dukung Prabowo Tambah Pos Kementerian dan Tak Persoalkan Berapa Jatah Menteri untuk Demokrat |
![]() |
---|
Prabowo-Gibran Ngopi Santai di Hambalang, Gerindra: Sangat Mungkin Bahas Format dan Formasi Kabinet |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.