Jokowi Dilibatkan dalam Penyusunan Kabinet Prabowo, Dewan Pakar: Beliau Pimpinan Koalisi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Presiden Joko Widodo dipastikan bakal cawe-cawe dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.

Pasalnya jokowi dianggap sebagai pemimpin koalisi yang memenangi Pilpres 2024.

Hitung cepat versi lembaga survei menunjukkan pasangan Prabowo unggul dibanding pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Prabowo diperkirakan bakal menang satu putaran.

Hitungan real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menunjukkan kecenderungan yang sama.

Dari sekitar 75 persen suara yang masuk, Jumat (23/2/2024) paslon Prabowo-Gibran memperoleh 58,89 persen.

Tidak aneh jika kubu nomor urut 02 sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), meskipun hasil penghitungan suara belum selesai.

Baca juga: AHY Dilantik Jadi Menteri dan Kebiasaan Jokowi Reshuffle pada Hari Rabu Pon, Ini Maknanya

”Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi.

Kemudian tentu (capres dan cawapres) Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu kemudian para ketua umum partai,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, seperti dikutip Kompas.com dari Kompas.id, Kamis (22/2/2024).

Menurut Drajad, alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet sektor perekonomian karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri.

Sistem merit

Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian itu, kata Drajad, mereka bakal mengutamakan prinsip merit.

Drajad juga menyampaikan, pelibatan Presiden Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Selain itu, proses merancang anggota kabinet sektor perekonomian akan mengutamakan aspek kompetensi, kapabilitas, kapasitas, integritas, sampai prestasi dan rekam jejak.

”Dalam proses penyusunan (kabinet) pasti akan berlandaskan sistem merit. Tetapi, memang pasti akan ada perhitungan berapa dari parpol (partai politik), berapa nonparpol. Itu pasti ada,” ujar Drajad.