AHY Dilantik Jadi Menteri, Pengamat: Sudah Lama Diincar Jokowi, tapi Ditolak Megawati

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ternyata sudah sejak lama diincar Presiden Joko Widodo untuk masuk dalam pemerintahan. 

Namun keinginan Jokowi itu mendapat penolakan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam, Rabu (21/2/2024).

Seperti diketahui, AHY siang tadi dilantik menjadi Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Jokowi.

AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini bertugas sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.

Baca juga: Usai Lantik AHY jadi Menteri, Jokowi Buka Peluang Reshuffle Lagi Disesuaikan Kebutuhan

Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengundurkan diri karena ikut dalam kontestasi Pilpres.

Khoirul Umam berpandangan, Presiden membutuhkan Partai Demokrat agar dapat menyelesaikan pemerintahan dengan mulus atau soft landing.

Menurut Umam, alasan itu yang membuat Jokowi akhirnya memasukkan AHY ke dalam kabinet meski Demokrat 9 tahun berada di luar pemerintah.

"Keuntungan untuk Jokowi dengan memasukkan AHY adalah, bisa memastikan Demokrat ikut bekerja optimal untuk menjamin Jokowi bisa soft-landing di akhir pemerintahannya," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (21/2/2024).

Umam mengatakan, kehadiran Demokrat dapat memproteksi Jokowi terhadap potensi turbulensi di akhir masa kepemimpinannya, termasuk wacana hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Terutama jika akhirnya PDIP mulai menyalakan mesin politik bercorak oposisi ke depan," ujar dia.

Pengajar di Universitas Paramadina ini pun berpandangan, pelantikan AHY sebagai menteri adalah tanda bahwa Jokowi kini sudah lepas dari bayang-bayang PDIP.

Baca juga: Baru Dilantik Jokowi Jadi Menteri, AHY Mengaku Sudah Dapat Jaminan dari Prabowo-Gibran

Sebab, Umam mengaku mendengar kabar bahwa AHY sudah lama dilirik oleh Jokowi untik menjadi menteri, tetapi tidak diberi lampu hijau oleh Megawati Soekarnoputri.

"Pelantikan AHY sebagai menteri ATR di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi seolah menegaskan bahwa Jokowi saat ini independen dan tidak lagi berada di bawah bayang-bawang dan intervensi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri," kata dia.

Butuh 70 persen suara DPR

Sebelumnya Khoirul Umam mengatakan Jokowi dan Prabowo akan mengajak partai-partai yang berpotensi menjadi oposisi masuk dalam gerbong mereka.

“Lingkaran istana dan Prabowo saat ini sedang melakukan pendekatan untuk meyakinkan PDIP bersedia ikut mem-back up pemerintahan Prabowo ke depan.

Ini tidak perbeda sebagaimana PDIP dulu mempersilakan Prabowo masuk ke kekuasaan pasca-kekalahannya dari Jokowi pada Pilpres 2019,” kata Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin (19/2/2024).

Meski Prabowo-Gibran unggul jauh pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 menurut hasil hitung cepat, namun, Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo berada di urutan ketiga dalam pemilu legislatif (pileg).

Perolehan suara partai berlambang garuda itu sekitar 13 persen, tak lebih besar dari PDIP dan Partai Golkar.

Baca juga: SBY Dipastikan Tidak Hadir di Istana dalam Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN

Dengan hitungan demikian, Prabowo akan memiliki tingkat ketergantungan politik yang sangat tinggi demi menjaga stabilitas politik dan pemerintahannya di fase transisi awal yang seringkali penuh turbulensi.

Untuk mengamankan itu, Prabowo harus bisa mengumpulkan setidaknya 70 persen kekuatan politik di parlemen.

Oleh karenanya, tak heran jika kubu Prabowo-Gibran berupaya merangkul partai-partai di luar koalisi mereka.

Di sisi lain, kata Umam, situasi ini menjadi peluang emas bagi partai-partai menengah untuk putar balik dari koalisi lama, dengan membelot pada kubu pemenang.

Sebab, partai-partai kelas tengah cenderung tidak siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan.

“Mereka juga tampaknya tidak siap untuk menanggung risiko dan konsekuensi ekonomi-politik dan stabilitas internal partainya ketika mereka harus berpuasa dari kekuasaan,” ujar dosen Universitas Paramadina itu.

Atas situasi tersebut, PDIP berpeluang untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo, namun juga tak menutup peluang menempatkan diri sebagai oposisi.

Baca juga: AHY Dilantik Jadi Menteri dan Kebiasaan Jokowi Reshuffle pada Hari Rabu Pon, Ini Maknanya

Sebagai petinggi partai, Ketua DPP PDIP Puan Maharani diyakini lebih fleksibel dan berpotensi membuka ruang negosiasi dengan kubu lawan.

Akan tetapi, langkah partai banteng bergantung pada keputusan ibunda Puan yang juga Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

Sementara, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang perolehan suaranya dalam pileg kian melemah diyakini akan bergabung ke pemerintahan yang berkuasa.

Belum berhenti reshuffle

Presiden Joko Widodo mengisyaratkan belum berhenti melakukan reshuffle kabinet. Jokowi menyebut, jika memang diperlukan dia akan melakukan pergantian menteri lagi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi usai melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga melantik Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud MD.

Sebelumnya Hadi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pelantikan tersebut Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34P Tahun 2024 Tengang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019- 2024 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. Keppres tersebut ditetapkan pada 20 Februari 2024.

"Apakah masih ada reshuffle lagi pak?" tanya wartawan kepada Presiden.

"Kalau memang diperlukan, kalau memang dibutuhkan, mengapa tidak? Bisa saja," kata Presiden.

Jokowi kemudian mengungkapkan tiga target prioritas yang harus diselesaikan oleh AHY.

Pertama mendorong pelaksanaan sertifikat elektronik yang lebih massif.

Kedua target yang berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU) dalam rangka carbon trading, dan yang ketiga terget 120 juta bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PTSL adalah salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis.

"Saya tidak ragu menempatkan Mas AHY di posisi ini. Belian lulusan Akademi Militer, dan jebolan beberapa universitas di luar negari.

Ini soal manajemen, saya yakin belia bisa menyelasaikan tugasnya," ujar Jokowi.