Antisipasi Demo Besar Pendukung Ganjar-Mahfud di Bawaslu Rusuh, Polisi Kerahkan 1.978 Personel

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Bagi masyarakat yang hari ini, Senin (19/2/2024), beraktivitas di sekitar kawasan Thamrin dan Sudirman, akan mengalami sedikit gangguan.

Sebab, pendukung Ganjar Pranowo- Mahfud MD yang tak puas atas hasil Pilpres 2024 menggelar aksi demo.

Aksi bertema 'Gerakan Keadilan Rakyat Tolak Pemilu 2024' ini dijadwalkan berkumpul di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, pada pukul 10.00 WIB.

Baca juga: Update Quick Count Lembaga Survei Pagi ini, Prabowo-Gibran Nyaris 55 Juta Suara

Selanjutnya, pada pukul 11.00 WIB, massa aksi akan melakukan longmarch dari Patung Kuda Monas menuju kantor Bawaslu RI.

Hingga berita ini dipublikasi, belum diketahui berapa banyak peserta aksi yang akan hadir.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ipda Diatmoko mengatakan, pihak kepolisian menurunkan sebanyak 1.978 personel untuk mengamankan aksi tersebut.

Sementara itu, ia menyampaikan, terkait rekayasa lalu lintas berlaku situasional, tergantung banyaknya peserta aksi.

"1978 (personel). Lalu lintas situasional. Kalau massanya enggak banyak, enggak ada penutupan jalan," kata Diatmoko, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Senin (19/2/2024).

Baca juga: KPU RI Mendadak Hentikan Penghitungan Suara, Deddy Sitorus: Ada Dugaan ini Kejahatan Kepemiluan

Berdasarkan ulasan Tribunnews.com, dalam aksi hari ini, pendukung Ganjar-Mahfud akan menyuarakan penolakan mereka terhadap hasil Pemilu 2024, khususnya Pilpres yang dinilai penuh kecurangan.

"Jadi besok itu jam 10.00 WIB akan turun ke Patung Kuda kemudian longmarch ke Bawaslu," kata Ketua Umum Kombas GP, Burhan Saidi saat konferensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (18/2/2024).

"Jadi semua organ relawan silahkan semua turun, tidak perlu daftar silahkan bawa pasukan anda geruduk Bawaslu," imbuhnya.

Burhan mengklaim, bahwa sebanyak 276 organ relawan pendukung Ganjar-Mahfud telah menyatakan penolakannya terhadap hasil Pilpres 2024.

Baca juga: Relawan Alap-Alap Jokowi Ungkap Strategi Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, Ini Caranya

Lantaran menurutnya, terdapat kecurangan yang terbilang terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilu tersebut.

"Pada prinsipnya kita menolak hasil daripada Pilpres saat ini karena terlihat secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pemilu kali ini dan itu menguntungkan paslon 02," kata dia.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Umum Projo Ganjar-Mahfud, Haposan Situmorang mengatakan, dirinya pun mengultimatum Bawaslu jika tak menggubris apa yang telah disampaikan oleh pihaknya.

Kata Haposan, bukan tidak mungkin akan ada pergerakan dari masyarakat jika Petisi Brawijaya yang berisi penolakan hasil Pemilu tak digubris oleh Bawaslu.

"Apabila penguasa tidak mengindahkan, KPU dan Bawaslu tidak mengindahkan petisi kita ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah gerakan moral maka seluruh rakyat Indonesia akan melakukan pergerakan," pungkasnya.

Tolak Hasil Pemilu Lewat Petisi Brawijaya

Sebelumnya, sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Antar Relawan, Mahasiswa dan Masyarakat Sipil menyatakan penolakan atas hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang digelar 14 Februari 2024 lalu.

Adapun hal itu mereka tuangkan dalam sebuah petisi yang dinamakan Petisi Brawijaya dan disampaikan di Jalan Brawijaya VIII No. 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (18/2/2024).

Dalam Petisi Brawijaya yang disampaikan perwakilan relawan, Haposan Situmorang itu terdapat 5 poin utama yang salah satunya berisi soal penolakan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.Pada petisi itu relawan mengklaim bahwa hasil pemilu presiden dan wakil presiden tersebut diwarnai dengan berbagai kecurangan.

"Satu, menolak hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan," ucap Haposan saat bacakan petisi dihadapan puluhan relawan.

Kemudian dalam poin selanjutnya, para relawan itu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan proses Pemilu ulang secara jujur adil (jurdil) khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.

Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar komisioner KPU serta Bawaslu diganti untuk menggelar pemilu ulang tersebut.

"Dua, meminta kepada KPU untuk Melaksanakan pemilihan ulang secara Jurdil, khususnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti Komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini," lanjutnya.

Lalu pada poin ketiga, Haposan menyebut bahwa pihaknya juga memprotes keras deklarasi kemenangan yang dilakukan pasangan calon 02, Prabowo-Gibran berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count.

Sebab menurutnya itu sebagai bentuk penggiringan opini kepada masyarakat pasalnya belum ada hasil resmi yang dikeluarkan KPU terkait Pemilu 2024.

Atas hal tersebut lalu dalam poin ke empat, mereka mendesak Bawaslu memproses hukum Prabowo-Gibran lantaran telah deklarasi sebelum ada hasil resmi KPU.

Sedangkan pada poin terakhir, forum relawan itu meminta kepada pihak berwenang mendiskualifikasi paslon 02 dalam kontestasi Pemilu Pilpres 2024.

"Meminta Bawaslu untuk memproses hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud. Kelima, Meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi PASLON 02 pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024," pungkasnya.

Sebagai informasi, adapun Forum Komunikasi Antar Relawan itu berisikan sejumlah organisasi relawan yang mendukung paslon presiden dan wakil presiden.

Total terdapat 107 organisasi relawan yang menyatakan sikap lewat Petisi Brawijaya tersebut.

Beberapa organisasi relawan yang menyampaikan Petisi Brawijaya itu diantaranya, Projo Ganjar, GP Mania 2024 Reborn, Kombas GP, GPGP, Laskar Ganjar serta organ relawan lainnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News