Massa Kepung Kantor KPU, Minta Paslon 02 Didiskualifikasi hingga Tuding Jokowi Biang Kecurangan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Massa yang tergabung Masyarakat Sipil Perduli Pemilu dan Demokrasi saat melakukan aksi massa di depan Kantor Gedung KPU Pusat, Imam Bonjol Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan atas terjadinya bencana nasional kecurangan masif pelaksanaan pemilu 2024

Mereka menuntut KPU diskualifikasi pasangan calon 02 yang terindikasi lakukan kecurangan sangat masif yang menyatakan angka minimal 50 ribu suara bisa didiskualifikasi.

Dalam video yang dimuat Facebook Wartakotalive.com, sejumlah emak-emak dan bapak-bapak menggeruduk KPU RI pada Jumat (16/2/2024).

Mereka membawa spanduk bertuliskan “Tolak Pemilu Curang” dan “Jokowi Penjahat Demokrasi”, dan “Sindikat Jokowi di Balik Pemilu Curang”.

Baca juga: Kubu AMIN Temukan Bukti Penggelembungan Suara di 36 Provinsi, Paslon 02 Dimark-up hingga 65 Persen

Selain massa kontra terhadap KPU, ada juga massa pro KPU dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jalan Imam Bonjol pukul 16.00 WIB.

Akibat demonstrasi tersebut, Polisi menutup jalan menuju gedung KPU RI. Di sekitar juga sudah banyak petugas yang menghadang massa.

Dalam aksi itu, massa menargetkan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dicopot dari jabatannya.

Demonstran menyebut Ketua KPU tidak jujur dalam aksi unjuk rasa.

Diketahui baik pihak Capres 01 Anies Baswedan dan Capres 03 Ganjar Pranowo menuding ada kecurangan dalam Pilpres 2024.

Bawaslu Temukan Ribuan Kecurangan

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan banyak masalah kecurangan dan pelanggaran dalam proses pemungutan suara Pemilu 2024 Rabu (14/2/2024) kemarin.

Bawaslu membuka kemungkinan pemungutan suara ulang di ribuan tempat pemungutan suara (TPS).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengungkapkan sebanyak 2.413 TPS yang diketahui ada pemilih mencoblos lebih dari sekali.

Rahmat Bagja menyebut pada 2.413 TPS ini sangat berpotensi digelar pemungutan suara ulang.

"Ini kemungkinan PSU (pemungutan suara ulang)-nya besar, tapi tentu lagi ditelusuri apakah benar demikian dari panwascam (panitia pengawas kecamatan) dan juga Bawaslu kabupaten/kota," kata Bagja kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).

Namun demikian, Bagja mengaku belum mendapatkan data detail berapa pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali di 2.413 TPS itu.

Baca juga: VIDEO Gunakan Motor, Prabowo Ziarah ke Makam Sang Ayah Usai Pemilu

Hasil laporan pengawasan yang masuk ke Bawaslu RI, 2.413 TPS itu tersebar di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur.

Sebelumnya, Bawaslu RI mengungkapkan sejumlah masalah selama proses pemungutan suara.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut total ada 13 masalah yang ditemukan, di antaranya ada intimidasi di 2.632 TPS kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu.

Namun, Bawaslu tak merinci intimidasi seperti apa yang terjadi.

Masalah lainnya, ada 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 WIB, ada 12.284 TPS yang tidak tersedia alat bantu disabilitas netra atau braille template.

Kemudian, ada 10.496 TPS yang tidak lengkap logistik pemungutan suara, ada 5.449 TPS yang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)-nya tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Lolly menambahkan ada 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik.

Baca juga: Menang di Hitung Cepat, Prabowo-Gibran Temui Presiden Jokowi Bersama Sosok Misterius

"Sebanyak 6.084 TPS yang mengalami surat suara yang tertukar," tambah dia.

Adapun sebaran provinsi TPS yang surat suaranya tertukar adalah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Kemudian, ada 2.509 TPS yang didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu.

Sebanyak 5.836 TPS juga didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping.

Lebih lanjut, ada pula 3.521 TPS yang saksinya mengenakan atribut memuat unsur atau nomor urut pasangan calon/partai politik/DPD.

"Sebanyak 3.724 TPS didapati Papan Pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat," ujar dia.

Atas berbagai masalah ini, Lolly mengatakan pihaknya telah melakukan tindak lanjut.

Baca juga: Ternyata Raffi Ahmad dan Nagita Sempat Ditegur KPPS saat Mencoblos, Ini Penyebabnya

Lolly pun menambahkan, saat ini jajaran pengawas Pemilu juga sedang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap potensi pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, pemungutan dan penghitungan suara lanjutan dan susulan.

Kubu Anies-Ganjar bersatu

Tim Hukum Nasional Timnas Anies-Muhaimin membuka opsi kerja sama dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud untuk menggugat kecurangan pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Anies-Muhaimin Ari Yusuf Amir saat ditemui di Rumah Pemenangan Timnas Anies-Muhaimin, Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024).

"Kami membuka diri. Kita punya kepentingan yang sama untuk tegakan hukum dan demokrasi, kita buka diri untuk itu," kata Ari.

"Nanti kita tindak lanjuti," imbuhnya.

Ari menyebut telah berkomunikasi dengan TPN Ganjar-Mahfud dan beberapa kali bertemu untuk membahas gugatan kecurangan itu. Ia mengaku mendapat sambutan baik dari TPN Ganjar-Mahfud.

Meskipun kedepanya nanti gugatannya memiliki legal standing masing-masing, opsi kerja sama akan terus dijalankan.

Baca juga: Prabowo Menang di Quick Count, Cak Imin: Belum Apa-apa Sudah Sujud Syukur

"Tapi kerja sama itu bagus, artinya kita punya kepentingan yang sama untuk kepentingan hukum dan demokrasi, kita akan bersinergi,"ucapnya.

Ari juga menegaskan, kecurangan pemilu bukan lagi sebuah indikasi, tapi memang terjadi dan bukti masih dikumpulkan untuk dilakukan gugatan.

"Curang bukan indikasi, sudah (terjadi) curang," tandasnya.

Ganjar Rasakan Keanehan Hasil Hitung Cepat

Sebelumnya, Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta para relawan dan pendukungnya untuk menunggu pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, terkait  hasil perolehan suara pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Ganjar menyatakan,  ada anomali perolehan suara berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) yang dikeluarkan sejumlah lembaga survei. 

Padahal kata dia, diukur dari tingkat perolehan suara, PDI Perjuangan mengungguli partai politik lainnya. 

“Ada kejanggalan perolehan suara, jika diukur dari suara PDI Perjuangan yang berada di puncak. Kan, quick count itu, penghitungan sebenarnya belum. Hasil  quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi, kalau nggak salah  nomor satu,” kata Ganjar di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Baca juga: Kejutan, Ganjar-Mahfud Menang di TPS Airin Rachmi Diany Ketua TKD Banten Prabowo-Gibran

"Ada anomali dengan suara saya dan sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Semoga nanti ketemu apa faktornya. Sepertinya split ticket-nya agak terlalu lebar," ungkapnya. 

Ganjar menyatakan, TPN Ganjar-Mahfud akan menunggu keputusan resmi KPU terkait hasil Pemilu 2024,  baru  menentukan langkah selanjutnya.

“Kita sudah sepakat akan menunggu keputusan KPU. Sesuai apa yang disampaikan KPU sambil teman-teman bekerja,” ujarnya. 

Baca juga: Kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud Berpotensi Gugat ke MK, Bawaslu: Pelanggaran Netralitas ASN Luar Biasa!

Ganjar mengungkapkan, banyak temuan  dan laporan di lapangan terkait proses Pemilu 2024, yang  mencakup evaluasi dari  sudut pandang struktural partai dan relawan. 

Selain itu, lanjutnya, TPN juga akan  mengkonfirmasi informasi dari daerah untuk memastikan tingkat keakuratan data, dan menentukan apakah ada pola atau kejanggalan tertentu pada hasil penghitungan suara.

“Banyak juga. Makanya kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah pelanggaran ini terstruktur, sistematis, dan massif.  Ini sifatnya laporan, tapi sekali lagi prinsip kita, kita akan menunggu keputusan  KPU. Apa pun yang diputuskan  KPU, kita akan ikuti. Kita menghormati proses kok,” tutur Ganjar. (m32)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.