Aria Bima: Calon yang Tidak Dikehendaki Pemerintah Tidak Usah Ikut Pemilu, Buang-buang Duit

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Politikus PDI-P Aria Bima menunjukkan gestur heran dan gemas karena melihat hasil hitung cepat atau quick count sementara terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Sebab pasangan calon (paslon) nomor urut 3 ini diketahui memiliki suara rendah dan kerap berada di posisi tiga dibanding dua paslon lainnya berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei.

Aria Bima awalnya menyinggung tentang habisnya uang yang digunakan untuk kampanye.

Dengan dugaan kecurangan dan Pemilu 2024 yang bermasalah, dia pun menyarankan para kader PDI-P yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak perlu lagi berkampanye.

Ia kemudian memberi saran yang isinya seperti menyindir penguasa.

"Saya akan menyarankan bagi calon-calon yang tidak dikehendaki oleh pemerintah atau pun partai pengusung pemenang, enggak usah lah, percuma, habis-habisin duit. Kita ini habis-habisin duit," ujar Aria di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Baca juga: Momen Titiek Soeharto Tersipu Namanya Dipanggil Prabowo Subianto Saat Pidato Kemenangan

Aria kemudian menjelaskan bahwa tugasnya di TPN Ganjar-Mahfud adalah sebagai Ketua Tim Penjadwalan. Oleh karena itu, tugasnya adalah mengatur jadwal kampanye baik dari Ganjar maupun Mahfud, hingga seluruh pihak pendukung.

Kemudian, Aria menyinggung banyaknya peserta yang hadir dalam setiap kampanye Ganjar-Mahfud tetapi tidak berdampak pada suara dalam hasil quick count.

"Saya ngatur jadwalnya Pak Ganjar, Pak Mahfud, Mbak Atikoh, Alam, Pak Sandiaga, Mbak Yenny, untuk apa? Kampanye segitu banyak orang datang, memang itu setan? Itu demit? Kan enggak. Itu kan suara orang. Masak jadinya gini?" ujar Aria Bima.

Baca juga: Prabowo-Gibran Unggul di Quick Count, Masyarakat Diminta Fokus Rekonsiliasi dan Lupakan Perbedaan

Wakil Ketua Komisi VI DPR ini lantas menyebut kecilnya suara yang didapat Ganjar-Mahfud dari hasil quick count adalah sebuah anomali.

Menurut Aria Bima, anomali itu berpotensi membuat gagalnya proses pendidikan politik untuk masyarakat.

"Orang jadi malas lho ikut (Pemilu). Dan ini disorot di luar negeri lho, memangnya situs kita bosok apa bisa dilihat dari luar, malu banget dong. Memangnya enggak ada yang bisa hitung rekap? ITB enggak mampu? Hah? UI enggak mampu, UGM enggak mampu? Malu enggak kita? Cuma ngerekap kayak gitu saja jeblok. Benar kita enggak mampu? Saya enggak yakin," katanya.

Sinyal Sengketa Pilpres ke MK

Sementara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud memberikan sinyal bakal mengajukan sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Deputi TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengajukan sengketa pilpres ke MK adalah satu-satunya jalan untuk memastikan pemilu berjalan bersih, transparan, jujur, dan adil.

"Kita ingin membangun sistem pemilu yang betul-betul bersih, transparan, jujur, adil, dan bertanggung jawab kepada publik, dan satu-satunya jalan adalah kita harus pergi ke Mahkamah Konstitusi," kata Todung di Media Center TPN, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Namun demikian, Todung menilai rencana mengajukan sengketa ke MK masih terlalu dini untuk diungkapkan.

Menurut dia, TPN Ganjar-Mahfud juga akan menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta melapor ke pihak kepolisian apabila terdapat tindak pidana.

Baca juga: Prabowo-Gibran Menang Pilpres Versi Quick Count, Relawan Minta Pendukung Tunggu Hasil Resmi

"Tapi dalam hal sengketa pilpres, saya kira pilihan kita, dan ini pilihan yang konstitusional adalah mengikuti jalan konsitusional. Jalan konstitusional itu adalah mengajukan penyelesaian sengketa pilpres," kata Todung.

Todung berharap, MK kelak mengambil keputusan yang adil, terlebih Anwar Usman yang merupakan paman calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tidak diperbolehkan menjadi anggota majelis hakim yang menyidangkan perkara.

"Kita berharap Mahkamah Konstitusi bisa menjadi penjaga konstitusi, the guardian of constitution yang betul-betul menjalankan fungsinya," ujar dia.

Adapun suara Ganjar-Mahfud, menurut rekapitulasi KPU per Jumat pukul 17.30 WIB, sebanyak 18 persen.

Ganjar-Mahfud di bawah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (57 persen) dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,94 persen). 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Heran "Quick Count" Ganjar-Mahfud Rendah, Aria Bima: Kampanye Banyak Orang Datang, Memang Itu "Demit"?"

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News