Hasto Tantang Prabowo Bersumpah di Depan Publik Tak Menerima Komisi dari Pembelian Pesawat Mirage

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, menyatakan Menhan RI Prabowo Subianto seharusnya yang membantah langsung informasi soal capres nomor urut 2 itu menerima persekot dari rencana pembelian jet tempur Mirage 2000-5 dari Qatar oleh Kemenhan.

Demikian kata Hasto menjawab pertanyaan awak media soal langkah petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) yang menganggap hoaks informasi soal Prabowo menerima persekot dari rencana pembelian jet tempur.

"Ya, sebaiknya karena itu ditujukan langsung kepada Pak Prabowo, bahkan beredar di sosial media suara-suara yang diduga mirip Pak Prabowo, sebaiknya beliau membantah langsung," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024).

Baca juga: Sosok Rosan Roeslani yang Kini Berseteru dengan Connie Bakrie, Masuk Daftar Orang Terkaya di RI

Pria kelahiran Yogyakarta itu bahkan menyarankan Prabowo bisa membuat sumpah ke publik tidak menerima persekot dari rencana pembelian jet tempur Mirage 2000-5.

"Misalnya, saya bersumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT di hadapan seluruh rakyat Indonesia dan demi Konstitusi negara, rakyat dan undang-undang bahwa saya tidak menerima dana sebesar apa pun suatu rupiah sekalipun dari pengadaan alutsista," kata Hasto. 

Dia juga mengatakan, publik akan lebih percaya ketika sumpah sudah diucapkan dan Prabowo bisa dianggap sosok ksatria karena tidak menerima persekot dari rencana pembelian jet tempur Mirage 2000-5.

"Nah, kalau orang sudah bersumpah ini implikasinya tujuh turunan kalau dilanggar, sehingga itu yang harusnya dilakukan, daripada mengatakan itu hoaks, itu fitnah sehingga langsung dibantah oleh Pak Prabowo, itu lebih gentleman. Itu kalau berani," kata Hasto.

Sebelumnya, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani memastikan bahwa berita soal dugaan korupsi pengadaan pembelian pesawat bekas Indonesia-Qatar yang diarahkan ke Prabowo Subianto adalah berita bohong atau hoaks.

Rosan mengatakan, bahwa hal tersebut sudah dicek langsung olehnya sendiri kepada para pihak terkait.

"Saya cek langsung baik yang di Washington DC maupun di kedutaan besar Amerika-Indonesia tidak pernah ada permintaan itu sama sekali. Dari ini juga menambah bukti bukti bahwa perintah itu adalah berita yang palsu, berita hoaks," kata  Rosan di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2024)

"Saya kirim linknya ke mereka dan menanyakan, apakah benar dari pihak Greco (lembaga anti korupsi Uni Eropa The Group of States against Corruption) yang mengatas namakan sebagai monitoring corruption meminta asistensi kepada pemerintah Amerika," sambung Rosan.

Permintaan Rosan untuk mengklarifikasi berita tersebut dijawab dengan tegas, bahwa Greco tidak pernah meminta asistensi apapun soal pembelian pesawat Mirage.

Baca juga: Rosan Tuding Balik Connie Bakri: Dia yang Takut Prabowo Diracun sebelum Dua Tahun Menjabat

"Kemudian mereka melakukan pengecekan dan kembali ke saya beberapa jam kemudian dengan mengatakan tidak pernah ada permintaan dari pihak yang namanya Greco mengenai hal asistensi ataupun meminta kerja sama pemerintah Amerika Serikat dalam rangka hal yang dituduhkan yang namanya pembelian Mirage," kata dia.

Senada dengan Rosan, Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak juga mengonfirmasi bahwa pembelian pesawat Mirage yang dituding sebagai muara korupsi di Kemenhan itu dibatalkan. 

"Tidak ada pembelian pesawat mirage, even itu direncanakan tapi sudah dibatalkan, jadi tidak ada pembelian pesawat mirage dan artinya tidak ada kontrak yang aktif," tegas Dahnil.

Terkait hal ini, Wakil Ketua TKN, Habiburokhman mempertimbangkan akan melaporkan kasus berita bohong ini ke pihak yang berwajib. Ia berharap masyarakat tidak ada lagi yang ikut menyebarkan berita yang notabene hoaks dan tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut.

"Kami Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran tengah mencadangkan hak kami untuk melakukan upaya pembelaan hukum, ya penegakan hak hak kami dengan melaporkan orang orang yang melakukan fitnah ini ya. Dan sekaligus kami mengingatkan kepada publik, padahal yang ramai untuk bijak ya sekali sekali ajak informasi hoax jangan ikut menyebarkan ya. Jangan!," kata Habiburokhman dalam kesempatan yang sama. 

Beredar di media sosial

Sebelumnya, kabar soal Prabowo dapat komisi dari pembelian pesawat dari Qatar ditulis di laman META NEX dengan judul "Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation" yang dikutip lewat situs agregator berita MSN.com.

Per malam ini, situs itu sudah tak bisa diakses.

Dalam dokumen yang tersebar, disebutkan bahwa lembaga antikorupsi Uni Eropa The Group of States against Corruption (GRECO) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait pembelian bermasalah 12 pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar.

Pembelian ini dijembatani oleh perusahaan asal Ceko sebagai pihak ketiga.

Di dalam dokumen itu, GRECO disebut mengajukan permohonan tindakan kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Dokumen itu menyebutkan, terdapat dugaan yang perlu diinvestigasi, bersumber dari dokumen whistleblower dari Parlemen Eropa, bahwa jutaan dolar AS hasil pembelian jet tua itu mengalir kepada Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

Investigasi itu, menurut dokumen yang sama, berfokus pada dugaan korupsi lainnya di dalam Kementerian Pertahanan, termasuk penunjukan lelang dan perusahaan cangkang yang diklaim terhubung dengan orang-orang yang berafiliasi langsung dengan Prabowo.

Dokumen itu juga menyinggung bahwa Prabowo merupakan kandidat yang sedang membutuhkan dukungan dana untuk berkampanye dalam Pilpres 2024 dan kemungkinan pilpres berlangsung dua putaran.

Dokumen itu menyampaikan, jika menang pilpres, Prabowo akan memastikan kesepakatan soal pesawat tempur Qatar ini sebagai quid pro quo atau semacam tukar guling.

"Hal ini berpotensi menjadi krisis dan memalukan sehingga berdampak terhadap kepentingan kita," tulis dokumen itu.

Ketua TKN klaim hubungi banyak pihak Sementara itu, Ketua TKN Rosan Roeslani mengeklaim bahwa dirinya telah mengonfirmasi langsung kabar itu kepada sejumlah pihak yang menurut dia berkaitan dengan dokumen permohonan yang diklaim berasal dari GRECO.

"Pertama, yang saya telepon itu pertama kali adalah ambassador Sung Kim, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia yang baru saja kembali ke (Washington) DC," kata Rosan dalam kesempatan yang sama.

"Dan dia menyatakan, setelah dia cek ke anak buahnya bahwa tidak ada yang masuk ke Indonesia. Itu yang pertama," ia menambahkan.

Kedua, Rosan mengaku menghubungi Daniel Kritenbrink, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik.

"Yang ketiga, saya juga meminta bantuan dari embassy Indonesia kita di Amerika dan mengontak yang namanya Keith Devereaux. Itu yang bertanggung jawab di Indonesian desk, yang bertugas di Department of State (Kementerian Luar Negeri)," jelas dia.

Baca juga: Usai Jubir Menhan, TKN Sibuk Bantah Prabowo Korupsi Pembelian Jet Seperti Pemberitaan Media Asing

"Dan dia me-reply, setelah dilakukan pengecekan, seperti yang disampaikan, tidak pernah ada. Jadi tiga orang yang kami hubungi untuk memastikan," ucap Rosan.

Dahnil Anzar mengeklaim, TKN mengetahui persis bahwa kabar itu hoaks dan mereka tahu persis dalang di balik kabar bohong ini.

"Dalam beberapa kasus, data-data atau penulisan-penulisan hoaks punya karakteristik yang sama. Tim kami sudah punya pengamatan tersebut dan pelakunya sama dengan hoaks yang selama ini sengaja disampaikan terkait informasi-informasi di luar negeri," kata dia.

"Ada indikasi (mengarah kepada seseorang). Jelas kami tahu persis siapa yang melakukan ini, makanya kami akan kumpulkan bukti yang cukup, baru kami proses secara hukum," tambah Dahnil.

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Habiburokhman mengaitkan situasi ini dengan elektabilitas para pasangan calon beberapa hari jelang pemungutan suara Pilpres 2024 pada 14 Februari nanti.

"Jangan karena sudah panik, misalnya sudah sulit berkompetisi, lalu menggunakan cara-cara fitnah dan hoaks untuk mendegradasi kompetitor," ujar Habiburokhman dalam kesempatan yang sama.

Pembelian Mirage 2000-5 ditunda

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memutuskan untuk menunda pembelian 12 unit jet tempur Dassault Mirage 2000-5 dari Qatar.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Dahnil Anzar mengatakan, penundaan itu dilakukan karena keterbatasan fiskal.

“Karena ada keterbatasan fiskal, maka rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 tersebut ditunda,” kata Dahnil dalam keterangannya, Kamis (4/1/2023).

Pembeliaan 12 unit Mirage 2000-5 dari Angkatan Udara Qatar itu mulanya untuk menutup gap kesiapan tempur TNI Angkatan Udara yang disebabkan banyaknya pesawat tempur TNI AU habis masa pakainya.

Selain itu, sejumlah pesawat tempur TNI AU juga sedang dimodernisasi.

Alhasil, dengan dibatalkannya pembelian Mirage 2000-5, Dahnil mengatakan bahwa pemerintah akan melaksanakan pembaruan teknologi atau retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur lama TNI AU.

“Untuk mengisi kekosongan pertahanan udara selama masa menunggu, maka diputuskan melakukan retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur lama kita, dan ini jalan akhir dan pilihan terbaik yang tersedia saat ini,” kata Dahnil.

Padahal, sebelumnya, Kemenhan RI telah meneken kontrak pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.

Pengadaan pesawat Mirage beserta dukungannya itu dilakukan berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: R.387/D.8/PD.01.01 /05/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Perubahan keempat Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) Khusus Tahun 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S.786/MK.08/2022 tanggal 20 September 2022.

Berdasarkan dokumen yang diterima Kompas.com, pengadaan tersebut dituangkan dalam kontrak jual beli nomor: TRAK/181/PLN/I/2023/AU, tanggal 31 Januari 2023 dengan nilai kontrak sebesar 733.000.000 euro dengan penyedia Excalibur International dari Republik Ceko.

Transisi ke Rafale Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto pernah mengungkapkan alasan lain, pemerintah membeli jet tempur Mirage 2000-5 dari Qatar, yakni untuk membiasakan para pilot TNI AU dengan teknologi Perancis.

“Jadi itu (Mirage 2000-5) kita pakai, satu untuk kekuatan deterrence (daya gentar), untuk interim, sekaligus untuk membiasakan penerbang-penerbang kita dengan teknologi Perancis,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 6 Juli 2023.

Lagi pula, kata Prabowo, Mirage 2000-5 yang dibeli Indonesia masih memiliki usia pakai panjang.

“Ya kira-kira 15 tahun lagi, karena baru dipakai kurang lebih 30 persen flying hours-nya,” ucap Menhan.

Prabowo mengatakan, Indonesia perlu membeli pesawat tempur Mirage 2000-5 karena pesawat tempur Rafale baru akan tiba pada 2026.

Diketahui, Mirage 2000-5 dan Rafale berasal dari pabrikan yang sama, Dassault Aviation.

“Nah itu lah maksudnya kita mencari pesawat fighter interim yang bisa segera kita gunakan. Tentunya pesawat Mirage 2000-5 memang tidak sama kecanggihan dan modernnya dengan Rafale. Ini Rafale kan teknologi terakhir, tetapi karena sama-sama buatan Dassault,” ucap Prabowo.

Namun, analis militer dan pertahanan dari Semar Sentinel, Alman Helvas Ali memiliki pandangan berbeda.

Ia menyebut, teknologi pesawat tempur Mirage 2000-5 tidak cocok dijadikan transisi menuju Rafale.

Alman mengatakan, dilihat dari sisi generasi dan teknologi, tidak ada kesamaan antara kedua jet tempur tersebut.

“Mirage 2000-5 adalah pesawat tempur generasi 4. Sementara Rafale adalah pesawat tempur generasi 4.5. Tidak ada technology similarity antar kedua pesawat,” kata Alman kepada Kompas.com, 23 Juni 2023.

Alman mengatakan, teknologi avionik Mirage 2000-5 merupakan teknologi 1990-an, sedangkan teknologi avionik Rafale adalah teknologi 2000-an.

“Selain teknologi avionik, juga beda teknologi radar,” ucap Alman.

Perencanaan tak cermat

Sementara itu, pengamat militer dan pertahanan dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai, keputusan pemerintah menunda pembelian Mirage 2000-5 memperlihatkan ketidakcermatan dalam perencanaan program pemutakhiran alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AU.

"Pembatalan ini bagi saya menunjukkan adanya ketidakcermatan dalam perencanaan proses pengadaan atau akuisisi alutsista kita," kata Anton dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, pada Kamis (4/1/2024).

Menurut Anton, mestinya saat pemerintah sudah memperhitungkan seluruh aspek baik dari kebutuhan pengguna (TNI AU), manajemen risiko, serta kesiapan anggaran.

"Namanya dokumen perencanaan itu harus sudah memitigasi. Kita itu ada namanya aspek GRC: Governance, risk, and compliance. Jadi dalam perencanaan kita harus memenuhi tiga ini," ujar Anton.