Prabowo Diberitakan Media Asing Korupsi Pembelian Jet Mirage dari Qatar, Ini Respon Jubir Menhan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Beredar kabar bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang kini menjadi cawapres nomor urut 2 diduga melakukan korupsi atas pembelian pesawat jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara (Jubir) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, kabar itu adalah berita bohong alias hoaks. 

Dahnil menjelaskan, tidak ada pembelian pesawat jet tempur tersebut di Kementerian Pertahanan seperti yang diberitakan media asing Meta Nex, dalam artikelnya bertajuk "Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation" pada Jumat (9/2/2024) lalu.

Baca juga: Masa Tenang Tiga Hari, Prabowo Jalankan Tugas Sehari-hari, Gibran Kembali jadi Wali Kota

"Pertama saya ingin masuk ke substansi pertama ini adalah hoaks dan fitnah. Tidak ada pembelian Pesawat Mirage walaupun itu pernah direncanakan, tapi sudah dibatalkan," kata Dahnil di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2024).

Artinya, kata dia, tidak ada kontrak yang efektif di Kemhan terkait dengan pembelian Mirage.

"Jadi secara konten semua yang disampaikan itu jelas fitnah," kata Dahnil.

Baca juga: Serang Anies, Ahok: Jangan Pilih Pemimpin Penipu, Dulu Janji DP Rumah 0 Persen di Jakarta

Karenanya Dahnil menduga pemberitaan tersebut diciptakan oleh pihak tertentu menjelang hari pencoblosan, mengingat Prabowo adalah capres nomor urut 2.

Tujuannya kata Dahnil, untuk memberi dampak negatif kepada pasangan Prabowo-Gibran.

"Sumber berita inikan muncul dari salah satu situs MSN. Konten MSN ini kontennya agregator Microsoft dan ambil dari Metanext. Kalau dicek ke Metanext berita itu tidak ada sama sekali," tutur Dahnil. 

"Dari sisi teknis jelas ini juga diciptakan orang orang tertentu untuk tebar fitnah bagi Prabowo-Gibran terkait dengan pemilihan yang tinggal beberapa hari ke depan," sambungnya. 

Selain itu Dahnil juga menyayangkan berita hoaks tersebut dengan mudah dipercayai oleh masyarakat. 

Apalagi, kini berita tersebut tengah menjadi sorotan di media sosial.

"Kemudian ini dikunyah, sayangnya oleh netizen, di sisi lain beberapa media juga kemudian angkat isu ini, digoreng dan sebagainya tanpa ada upaya untuk menyampaikan bahwa ini hoaks dan fitnah," kata Dahnil. 

"Jadi dari tiga sisi itu saja kami ingin sampaikan ini adalah upaya yang busuk dan jahat sekali untuk fitnah Prabowo," pungkasnya. 

Diketahui, Prabowo disebut terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai 55,4 juta USD dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan Pemerintah Qatar.

Uang itu disebut-sebut dijadikan modal Prabowo maju ke Pilpres 2014.

Berita dari sumber itu kemudian dikutip oleh berbagai media di tanah air. 

Adapun pemberitaan itu ada di Meta Nex dengan judul ‘Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation’ yang terbit hari ini, Jumat (9/2/2024).

Desak KPK Usut

Sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan dugaan korupsi Pembelian Pesawat Mirage 2000-5 Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Kabar itu pertama kali dihembuskan oleh media asing, Meta Nex dalam artikel bertajuk "Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation" pada Jumat, 9 Februari 2024.

Artikel itu menulis adanya kesepakatan dengan Qatar untuk pembelian 12 jet tempur Mirage bekas senilai US$ 792 juta atau setara sekitar Rp 12,4 triliun, atau dengan harga US$ 66 juta setiap jet.

The Group of States Against Corruption (GRECO) atau Komisi Antikorupsi Uni Eropa disebut sedang menyelidiki skandal ini.

Koalisi Sipil mengatakan KPK harus membangun komunikasi dan kerja sama dengan badan-badan antikorupsi internasional, khususnya dari Uni Eropa (GRECO) demi mengusut tuntas skandal pembelian Mirage 2000-5.

Kelompok yang mencakup Imparsial hingga YLBHI ini mengatakan, berbagai kasus korupsi yang pernah ditangani KPK dapat diproses lebih lanjut karena adanya kerjasama internasional yang baik.

Baca juga: Masa Tenang Pemilu, Prabowo Akan Jalani Rutinitas seperti Biasa, Yakin Menang Satu Putaran

"KPK perlu menjadi garda terdepan dari upaya penegakan hukum untuk kasus-kasus korupsi kelas kakap, yang melibatkan pejabat publik dan politik," kata Koalisi.

Koalisi juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berkoordinasi dengan PPATK dalam rangka mencari informasi dan bukti yang lebih kuat atas indikasi pembayaran kick-back 7 persen atau USD 55,4juta kepada Prabowo oleh pejabat Qatar.

Skema ini diduga untuk pendanaan politik pada Pilpres 2024.

Prabowo saat ini menjadi calon presiden Koalisi Indonesia Maju bersama Gibran Rakabuming Raka-Putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (m32) 

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google NEWS