Kenaikan Gaji ASN Jelang Pilpres, Anies: ASN akan Memilih dengan Hati, Pikiran, dan Pengalaman

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 01 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghadiri Desak Anies di Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/2/2024).

Menjawab pertanyaan tentang kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN jelang pilpres yang kental nuansa politisasinya, Anies menilai gaji ASN itu seharusnya sudah naik dari beberapa waktu lalu.

“Kasihan juga ASN baru naik gajinya kalau mau pemilu. Gaji ASN naik, saya ikut senang. Alhamdulillah," ujarnya.

"Tetapi kalau saya jadi ASN, saya akan bertanya, kenapa tahun-tahun kemarin gaji saya tidak naik? Seharusnya kan mengalami kenaikan yang rutin,” imbuhnya.

Apalagi ASN itu sangat kritis. Mereka tahu persis.

“ASN itu bisa saja lisannya diam. Tetapi hatinya tidak bisa diam. Mereka ada disiplin organisasi mereka taat. Tetapi di bilik suara, mereka bekerja pakai hati, pikiran, serta pengalamannya,” ujar Anies.

Menurut Anies, ini menurut harus dikoreksi.

“Kalau tidak keliru, kenaikan gajinya itu di 2015, 2019, dan 2024. Jadi hanya di sekitar masa pemilu saja," ujarnya.

Baca juga: Anies-Muhaimin Berkomitmen Memperbaiki Tata Kelola & Peran BUMN

"Mudah-mudahan ke depan kenaikan bisa lebih rutin. Kami berencana untuk TNI, Polri, ASN bisa mendapatkan peningkatan gaji secara rutin. Mudah-mudahan kita bisa kerjakan tahunan,” lanjut Anies.

Tetapi, ada satu hal yang pasti, yakni kinerja harus ditingkatkan dan kenaikan gaji mendasarkan pada kinerja, mengikuti kondisi perekonomian, serta dilakukan secara regular, bukan insidental kalau ada peristiwa politik.

Penerima Bansos

Anies juga menyoroti soal bansos dari pemerintah yang sangat kental dijadikan alat politik untuk pemenangan paslon tertentu.

Menurut Anies, bansos itu tujuannya untuk kepentingan si penerima, bukan kepentingan si pemberi.

“Sudah begitu yang memberi juga bukan yang tanda tangan. Yang memberikan adalah pajak dari rakyat," ucapnya.

Baca juga: Kampanye Akbar di Kotamobagu, Anies Pertimbangkan Pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya

"Adanya keramaian soal bansos ini, saya berkeyakinan para penerima bansos sekarang makin hati-hati memberikan dukungan pada saat pemilu besok. Kita harapkan itu terjadi, memilih pakai hati nurani,” imbuhnya.

Menurut Anies, membagikan bansos itu sesuai kebutuhan.

“Kebutuhan siapa? Kebutuhan penerima. Bukan kebutuhan pemberi," tegasnya.

"Seperti Anda dikasih makan, daripada saya kasih makan tiga kali sehari, saya kasih makan sekaligus, tiga-tiganya dimakan semua. Bisa enggak gitu?” ujar Anies memberi ilustrasi.

Baca juga: Disambut Ribuan Masyarakat Manado Jam 3 Pagi, Anies: Saya Amat Terharu

Sudah saatnya, kata Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, kita mengembalikan bansos tanpa pamrih. Jangan bansos yang penuh pamrih.

“Kita harus kampanyekan sama-sama bahwa ini adalah uang rakyat. Bukan uang pribadi," ujarnya.

"Saya merasa yakin, makin hari rakyat Indonesia makin kritis. Apalagi semua mengungkapkan soal bansos ini. Mudah-mudahan haknya diterima, tetapi hak suaranya tidak digadaikan,” ucapnya.

Kampus Bersuara

Anies juga merespons keprihatinan mayoritas intelektual kampus terhadap kondisi darurat demokrasi saat ini.

Menurut Anies, dalam sistem politik demokrasi, ada saluran-saluran yang dipakai untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, yakni DPR dan partai politik.

“Ketika saluran-saluran itu berfungsi, kampus akan berkonsentrasi pada urusan pendidikan dan urusan penelitian. Karena proses politik berjalan," ujarnya.

"Apa yang menjadi aspirasi publik diproses. Namun, ketika yang menjadi aspirasi publik itu tidak lagi diungkapkan oleh partai-partai, dewan, yang terjadi justru penseragaman," imbuhnya.

"Terjadi kemampetan, maka aspirasi itu mencari jalur baru. Kampus menjadi artikulator ketika aspirasi itu mampet,” lanjut Anies.

Dia mengungkapkan, ketika kampus-kampus menyuarakan pendapat, artinya ada aspirasi yang kuat yang mampet, yang tidak diutarakan dalam saluran-saluran politik yang ada.

“Di situ kemudian kampus bergerak dan menyuarakan, karena di situ kampus tempat kaum cendekia membaca situasi apa yang terjadi," ucapnya.

"Tetapi mereka juga tahu ini bukan wilayah yang mereka perlu terlibat secara langsung, ketika proses politik berjalan. Tetapi ketika itu mampet, mereka bersuara,” katanya lagi.

Anies pun menegaskan kampus tidak berpolitik secara partisan.

“Kampus berpolitik secara kenegaraan. Jangan menganggap kampus partisan, karena kampus itu pandangannya beda-beda," ucapnya.

"Datang ke UGM, pandangannya beda-beda. Datang ke Undip, pandangannya beda-beda. Tetapi begitu sampai pada urusan etika, urusan tata negara mereka berpandangan sama,” imbuh Anies.

Menurut dia, jangan merendahkan proses demokrasi dan jangan merendahkan etika apapun afiliasi partai politik.

“Jadi ini pertanda demokrasi sedang dilucuti. Kebebasan berbicara turun luar biasa, oposisi yang mengambil posisi kritis pada negara dikuyo-kuyo, pemilu yang bebas," katanya.

"Pekan depan (saat pilpres 14 Februari 2024, red) kita akan menyaksikan apakah Indonesia punya demokrasi yang matang atau mengalami kemunduran demokrasi,” pungkas Anies.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News