Hari ini Unjuk Rasa Perangkat Desa di DPR RI, 2.730 Personel Berjaga-jaga

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Polri menerjunkan sebanyak 2.730 personel gabungan untuk pengamanan unjuk rasa APDESI atau Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang tergabung dalam aksi bersama desa jilid IV.

Unjuk rasa ini digelar di depan gedung  DPR/MPR RI Tanah Abang Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024) pagi.

Aksi unjuk rasa APDESI ini guna mendesak revisi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

"Dalam rangka pengamanan aksi bersama desa di depan Gedung DPR, kami melibatkan sejumlah 2.730 Personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya.

Personel akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR. 

Baca juga: Hindari Jalan Gatot Subroto Exit Tol Dalam Kota Ditutup, Demo Perangkat Desa di DPR RI

Kata Susatyo, pihaknha telah mengevaluasi aksi unjuk rasa sebelumnya, massa melakukan aksi bakar ban, menutup jalan tol dan merusak pagar gedung.

"Untuk aksi unjuk rasa hari ini, hal tersebut sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke jalan tol," katanya.

Susatyo menjelaskan, penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR situasional. 

Begitu pula dengan rekayasa lalu lintas yang disesuaikan dengan dinamika di lapangan nantinya.

Jika massa banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan gedung DPR akan dialihkan.

Penyekatan akan dilakukan di Pulau Dua jika hal tersebut terjadi.

"Kendaraan dari Jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi," ujarnya.

Baca juga: Makin Panas, Massa APDESI Robohkan Pagar DPR Pakai Tambang, Polisi Semprotkan Water Cannon

Selain itu, ia menegaskan bahwa personel yang berjaga agar bersikap persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negoisasi, pelayanan serta humanis.

Selain itu, pihaknya menghimbau koordinator lapangan atau otator agar santun dan tidak memprovokasi massa.

"Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di depan DPR," ucapnya.(raf)