Deklarasi Pernyataan Sikap Guru Besar ITB Disisipi Video Tak Senonoh oleh Oknum Peserta Zoom

WARTAKOTALIVE.COM, BANDUNG--Deklarasi pernyataan sikap terkait situasi politik menjelang Pemilu 2024 oleh guru besar dan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin (5/2/2024) disisipi video porno.

Video tersebut muncul dari salah satu peserta zoom meeting. Deklarasi tersebut memang dilakukan secara langsung dan melalui zoom atau secara hybrid dan diikuti ratusan peserta.

Oknum peserta tersebut menampilkan video tak senonoh di layar Zoom Meeting di acara yang bertajuk "Mencegah Kemunduran Demokrasi Malu Menjadi Bangsa" itu.

Peristiwa itu kemudian tersebar di sejumlah grup WhatsApp dan media sosial X atau Twitter di akun @ITBfess.

Perwakilan guru besar ITB, Daryono Hadi Tjahjono mengatakan, tidak mengetahui identitas dari akun yang menampilkan video porno tersebut.

Pasalnya, kegiatan ini via daring dan terbuka untuk umum. Diduga, oknum tersebut secara sengaja menampilkan video tak senonoh untuk merusak kegiatan deklarasi.

Baca juga: Perintahkan Projo Cabut Gugatan terhadap Butet Kartaredjasa, Jokowi: Dia Kawan Kita

"Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang kurang senang apa yang kami lakukan ini.

Kami memaklumi, mudah-mudahan beliau atau siapa pun yang membuat ini, segera disadarkan dan diampuni dosa-dosanya," kata Daryono usai deklarasi.

Hingga kegiatan deklarasi selesai, dia mengeklaim tidak ada tekanan dari pihak manapun.

Daryono juga menegaskan, pernyataan sikap ini merupakan sikap akademisi, tidak mengatasnamakan lembaga ITB.

"Karena kita ingin proses ini berjalan dengan demokratis, karena kita koreksinya demokrasi, sehingga proses juga harus sedemokratis mungkin," ujar Daryono seperti dilansir Kompas.com.

"Perbedaan-perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lain pasti ada. Kami sangat menghargai perbedaan pendapat," tambahnya.

Daryono sebagai perwakilan dari guru besar ITB meminta maaf kepada para peserta yang hadir secara luring dan daring atas kejadian ini.

Baca juga: Prihatin dengan Sikap dan Etika Jokowi, Sivitas UGM Keluarkan Petisi Bulaksumur

Untuk diketahui, dalam deklarasi itu, sejumlah guru besar dan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) mendorong pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 berjalan adil dan jujur.

Mereka juga mendesak pemerintah untuk bersikap netral dalam pesta demokrasi lima tahunan ini, serta mengutamakan kepentingan umum.

Berikut poin pernyataan sikap guru besar dan dosen ITB Peduli Demokrasi Beintegritas:

1. Mendukung Pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.

2. Mendukung pemimpin sebagai negarawan serta menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas.

3. Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan mewujudkan negara republik Indonesia sebagai negara hukum, yang menjunjung tinggi asas-asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

4. Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi, yang berada di atas semua kelompok dan golongan.

5. Mendorong para pemimpin bangsa untuk berperan sebagai penengah dalam masyarakat yang terpolarisasi saat ini, dengan mengayomi semua kelompok dan golongan yang berbeda, untuk menghindari keterbelahan masyarakat yang mengancam kesatuan bangsa.

Baca juga: Ganjar Pranowo Menanti Hukuman untuk Ketua KPU RI yang Dianggap Langgar Kode Etik

6. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan kepentingan negara-bangsa yang lebih besar di atas kepentingan kelompok dalam setiap tindakannya, dengan semangat kebersamaan, kerja sama, dilandasi asas keadilan dan inklusivitas.

7. Mendorong pemimpin dan pihak pihak yang terlibat menjalankan sikap adil dan berpihak kepada semua dalam proses demokrasi, dengan memberikan fasilitas dan perlakuan yang sama bagi setiap kontestan Pilpres, untuk menjaga pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan pembangunan fondasi kepemimpinan bangsa yang kuat secara terstruktur dan sistematis untuk mempersiapkan pemimpin masa depan, yang memiliki integritas, rasa keadilan, prestasi, serta kinerja tinggi, untuk membawa kepada kemajuan bangsa.

9. Mendorong pemimpin meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan sumberdayanya dengan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan prioritas menggunakan sumberdaya dan teknologi dalam negeri.

Pernyataan sikap eks ketua KPK

Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003-2019 mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kembali memegang standar moral dan etika.

Mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Basaria Pandjaitan mengatakan, beberapa waktu terakhir ini kehidupan berbangsa dan bernegara telah kehilangan kompas moral dan etik.

“Kami pimpinan KPK periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2019, mengimbau agar Presiden dan seluruh Penyelenggara Negara untuk kembali berpegang teguh pada standar moral dan etika,” kata Basaria di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).

Selain Basaria, sejumlah pimpinan KPK tersebut adalah Taufiequrachman Ruki, Erry Riyana Hardjapamekas, Amien Sunaryadi, M Busyro Muqoddas, Adnan Pandu Praja.

Kemudian, Laode M Syarif, Mas Achmad Santosa, Abraham Samad, Chandra M Hamzah, Waluyo, Bibit Samad Rianto, Mohammad Jassin, Zulkarnain, dan Haryono Umar.

Basaria mengatakan, Jokowi seharusnya bisa menunjukkan sifat kenegarawanan dan contoh yang baik sebagai Presiden pada masa pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: VIDEO Alam Ganjar Sat Set Mabar di Boyolali, Ajak Ubah Stigma Negatif Esports

Namun, menurutnya, sejumlah persoalan yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir menjadi bukti kompas moral, etika, dan penegakan hukum tidak dipegang.

Merosotnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index misalnya, yang sudah sempat mencapai 40 para 2019, lalu merosot ke angka 34 pada 2022 dan 2023.

“Menempati ranking 115 dari semua negara yang disurvei,” ujar Basaria.

Sebelum pimpinan KPK, ratusan sivitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni berbagai perguruan tinggi mengkritik penyelenggaraan demokrasi era pemerintahan Presiden Jokowi.

Mereka antara lain, berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), UIN Jakarta, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Jember, dan lainnya.