Pilpres 2024

Pertanyakan Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ray Rangkuti: Netral Bagaimana?

Pengamat Ray Rangkuti pertanyakan netralitas Presiden Jokowi menegaskan di Pemilu 2024 dan Pilpres 2024.

Penulis: Ikhwana Mutuah Mico | Editor: Sigit Nugroho
WartaKota/Ikhwana Mutuah Mico
Pengamat politik Ahmad Fauzi atau yang lebih dikenal Ray Rangkuti mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut dirinya netral dalam Pilpres 2024. 

WARTAKOTALIVE.COM, CIPUTAT - Pengamat politik Ahmad Fauzi atau yang lebih dikenal Ray Rangkuti mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut dirinya netral dalam Pilpres 2024.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi menegaskan sikap netral dalam Pilpres 2024.

Namun kenyataan berbeda, Presiden Jokowi boleh melakukan kampanye dan memihak.

Sikap netralitas Presiden Jokowi kembali dipertanyakan, karena diketahui bertemu dengan calon presiden Prabowo Subianto.

"Kalau dibilang "saya netral saya netral" netral bagaimana? Ada partai yang dua persen saja susah bertemu. Lalu, tiba-tiba ngajak presiden minum kopi," kata Ray Rangkuti di Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (5/2/2024).

Belum lama ini, Presiden Jokowi juga makan siang bersama Prabowo yang juga menjadi Menteri Pertahanan RI.

Baca juga: TKN Bangga Lihat Gibran Berani saat Debat Cawapres, Ray Rangkuti: Ajang Balas Dendam!

Baca juga: Tanggapan Anies Usai Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, TPN Ganjar “Sentil” Soal Nepotisme

Baca juga: Aryo Seno Jubir TPN Ganjar-Mahfud Tegas Bela Ganjar Atas Kritik Jokowi Soal Jalan Rusak di Jateng

Makan siang Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto silakukan usai meresmikan Grha Utama Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

"Maka dari itu saya mau mengatakan, saya netral, netral bagaimana?" tanya Ray.

Ray menduga bahwa Jokowi mengungkapkan dirinya netral, karena banyaknya sikap negatif publik terhadap dirinya.

 "Saat itu presiden mengungkapkan Presiden boleh kampanye loh, tapi sikap publik negatif, sehingga Jokowi mundur lagi (tidak memihak atau netral)," jelas Ray.

BERITA VIDEO: Ada Lebih dari 30 Kampus Keluarkan Pernyataan Sikap Kritik Jokowi

"Kalau sekiranya publik diam,nggak ada reaksi negatif, saya percaya dia akan kembali (kampanye). Hanya karena sentimen negatif, dia balik lagi (netral)," imbuh Ray.

Ray kembali mempertanyakan soal sikap netral Jokowi, karena kerap bersama dengan salah satu Paslon saja.

"Coba anda bayangkan, dimana ada partai yang hebat di Indonesia bisa mengundang presiden minum teh, lalu besok pagi olahraga bersama cuman satu partai, meskipun itu hari libur ya,"pungkas Ray.

Sikap Jokowi sangat disorot, karena Prabowo merupakan capres sekaligus Menteri Pertahanan RI.

Dugaan ketidaknetralan Presiden Jokowi karena Prabowo menggandeng putranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. 

Ganjar “Sentil” Soal Nepotisme

Sementara itu, Anies Baswedan calon presiden nomor urut satu ikut memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pemilu.

Anies mengakui hal itu berbeda dengan yang dia dengar sebelumnya.

"Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," kata Anies

Untuk itu Anies kemudian meminta masyarakat bisa mencerna dan menimbang sendiri makna pandangan Jokowi itu.

Pasalnya, sikap tersebut dia anggap tidak konsisten.

"Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerana dan menilai," ucap Anies

Hal itu disampaikan Anies saat ditemui awak media di Kepatihan Yogyakarta pada Rabu, 24 Januari 2024.

Untuk itu Anies kemudian menegaskan pihaknya ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum.

Menurutnya, dalam negara hukum, semua harus menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum.

Anies juga mengatakan bahwa setiap orang, tidak boleh merujuk kepada selera atau kepentingan yang mungkin menenempel pada diri dan kelompoknya.

Untuk itu Anies menyerahkan perkara pernyataan Jokowi itu kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari itu ia pun mempersilakan para ahli hukum tata negara untuk memberi pandangan mereka untuk menilai hal itu.

"Monggo para ahli hukum tata negara menyampiakan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak," ujarnya.

Sementara itu dilansir dari Tribunnews.com pada Rabu (24/1) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat.

Juru bicara TPN, Chico Hakim, menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental.

Apalagi saat ini putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka merupakan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 mendampingi Prabowo Subianto.

"Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain, yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengkampanyekan salah satu paslon (pasangan calon) yang kebetulan di situ ada putra kandungnya," kata Chico, Rabu (24/1/2024).

Chico menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara Undang-Undang (UU). (*)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved