Pengamat Sarankan Jakpro Libatkan Kejaksaan dan BPKP soal Polemik Kampung Susun Bayam

Apalagi, kata Agus, status lahan tersebut merupakan milik Pemprov DKI Jakarta cq Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

"Sekarang itu di kepolisian, ya menurut saya sih, saya bukan ahli hukum, karena itu tanah pemda ya ambil saja. Toh mereka datang ke situ kan di pinggir rel," katanya.

"Terus mereka dikasih KTP, mereka sudah pergi dan sudah dikasih uang, tapi karena ada janji (dijanjikan Anies hunian) itu. Maka supaya nggak salah Jakpro minta legal opinion. Dari sisi hukum menjalankan perintah Kejaksaan kan nggak salah, karena itu kan tanah negara," tegas Agus. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.