Civitas Akademik Sejumlah Kampus Kompak Sikapi Pemilu 2024, Anies: Itu Adalah Tanggungjawab Moral 

Laporan Reporter Wartakotalive.com, Nurmahadi 

WARTAKOTALIVE.COM, CILANDAK- Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan beri tanggapan, terkait banyaknya kampus dan civitas akademik, yang menyampaikan sikap atas Pemilu 2024, yang mengkritisi demokrasi.

Anies Baswedan mengatakan, apa yang dilakukan sejumlah civitas akademik saat ini, merupakan sebuah bentuk tanggungjawab moral.

"Pertama saya apresiasi bahwa para guru besar, civitas akademika menyampaikan pandangan, dan itu adalah tanggung jawab moral dari kampus," ujar dia di kediamannya, di Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (4/2/2024).

Menurut Anies, masyarakat intelektual merupakan garda terdepan dalam melakukan perubahan.

Baca juga: Sempat Diintimidasi, Dewan Guru Besar UI Tak Ingin Demokrasi Dirusak Pihak-pihak yang Tak Beretika

Anies menilai, civitas akademik boleh dalam menyampaikan pandangannya, terkait kondisi negara, maupun kondisi politik saat ini.

"Jadi kalo dibilang kaum terdidik, masyarakat kampus tidak boleh menyuarkan pandangan tentang kondisi politk, saya rasa ga tepat," ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Mereka boleh menyampaikan, mereka mungkin tidak terlibat dalam aktifitas partisan politik yaitu politik kepartaian, Politik kepemiluan, mereka enggak terlibat," tambah Anies.

Apa yang disampaikan kampus terkait politik ujar Anies, sama dengan apa yang disampaikan kampus terkait ekonomi, dan hal tersebut merupakan tanggungjawab konstitusional.

"Justru ketika ada masalah, dan kampus diam itu ada masalah," ungkap Anies.

Baca juga: Sivitas UGM Kritik Keras Jokowi, Hasto Yakin Kampus lain Ikut, Apa Kata Anies Baswedan?

Sementara itu, sejumlah warga dan tetangga Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan tampak antusias jelang debat terakhir, Pilpres 2024.

Beberapa di antaranya, tampak mengenalan kaos bergambar Anie Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dengan tulisan AMIN.

Suasana meriah itu, terjadi saat Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, akan berangkat menuju Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, untuk menghadapi debat terakhir.

Mengenakan kemeja putih dan celana hitam, Anies dan sanb istri, Fery Farhati tampak menyapa dan berswafoto bersama warga dan tetangganya. 

Tak sedikit pula warga dan tetangga yang mendoakan, agar Anies dapat sukses menghadapi debat ke-5 ini.

"AMIN menang, Anies Presiden," ujar warga di lokasi, Minggu (4/2/2024).

"Saya doakan semoga lancar pak, semangat pak Anies," teriak warga.

Selain itu, sejumlah warga yang hadir juga tampak meneriakan kata "Abah" terhadap Anies Baswedan.

Sontak Anies Baswedan pun tampak merekam momen tersebut menggunakan ponselnya.

"Abah, abah, abah, Anies Presiden," teriak pendukungnya.

Setelahnya, Anies pun lantas berangkat dari kediamanya, di Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, menuju JCC untuk menghadapi debat pamungkas, sekira pukul 17.15 WIB. 

Guru besar UI kritik sikap pemerintah

Sebelumnya, Ketua Dewan Guru Besar UI Prof Harkristuti Harkrisnowo merasa prihatin dengan tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia telah hancur.

Ia pun menuntut agar semua ASN, pejabat Pemerintah, TNI dan Polri tidak dikerahkan sebagai alat untuk memenangkan salah satu paslon 

Ia mengatakan, hasil pertemuan dengan Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MDGB PTNBH) dua bulan lalu, seluruh perguruan tinggi bertugas untuk menjaga dan menghadirkan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.

"Kami juga sepakat setiap Universitas harus melakukan langkah-langkah, baik secara individual dan kelompok untuk bisa menjalankan dan menjamin agar ke depan kita memiliki pemimpin yang diinginkan rakyat Indonesia," katanya, Jumat.

Menurut Tuti sapaan akrab Harkristuti, Indonesia sudah sangat lama membangun sistem demokrasi dalam memilih pemimpin.

Oleh karena itu, ia tidak ingin proses demokrasi 2024 di rusak oleh suatu kelompok yang tidak beretika.

Tuti mengimbau kepada mahasiswa, generasi milenial dan Gen Z untuk mempelajari tentang demokrasi Indonesia yang telah dibangun sejak lama.

"Jadi ini juga saatnya mereka, terutama pemilih pemula harus berusaha memastikan dan melawan apabila ada tindakan kecurangan maupun intimidasi," tegasnya.

Tuti mengaku, sejumlah Dewan Guru Besar UI sempat mendapat intimidasi melalui pesan singkat yang diterima berisi sebuah kekecewaan dari salah satu alumni.

Mantan mahasiswa UI itu pun menyarankan kepada Dewan Guru Besar untuk menyampaikan ide-ide ke pejabat negara yang berwenang bukan melakukan gerakan seperti ini.

"Kebetulan dia (alumni UI) itu dari angkatan, tapi saya enggak tahun angkatan apa ya, dia pakai seragam, tapi dia sebutkan kekecewaannya apa yang kami lakukan hari ini," imbuhnya. 

Seperti diketahui, sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) ikut terpanggil mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak ikut campur tangan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia.

Sivitas akademika UI mengingatkan agar Presiden bersikap netral dalam Pilpres 2024.

Hal tersebut diungkapkan oleh dosen senior Fisip UI Suzie Sudarman dalam acara bincang malam KompasTV, Kamis (1/2/2024).

Suzie mengatakan, UI melihat Presiden sudah terlalu jauh ikut campur tangan dalam Pilpres.

"Kami ingin mengingatkan bahwa UI juga harus ikut berpartisipasi menjaga kedaulatan rakyat. Tentu ada risiko karena ada Peraturan Pemerintah No 75 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia.

Tapi kami mengambil risiko tersebut agar demokrasi berjalan sebagaimana mestinya," kata Suzie.

Baca juga: VIDEO Keliling Pasar Tomohon, Ganjar Fokus Perjuangkan Harga Kebutuhan Pokok Murah

Menurut Suzie, sivitas akademika UI mendesak agar Pemilu berjalan tanpa represi, tanpa intimidasi dan meminta semua aparat bersikap netral.

"Rapatkan barisan untuk kawal demokrasi. ASN, TNI, dan Polri harus bebas dari tekanan yang memaksa mendukung salah satu calon. Kami mengajak semua unsur masyarakat bisa berjalan jujur dan adil," imbuhnya.

Pernyataan sikap UII

Sementara itu Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII) telah menyatakan sikap terkait perkembangan situasi politik di Indonesia. Desakan itu disampaikan melalui pernyataan sikap 'Indonesia Darurat Kenegarawanan'

“Menuntut Presiden Joko Widodo beserta Aparatur Pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan.

Dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara, untuk kepentingan politik praktis,” ujar Rektor UII, Profesor Fathul Wahid pada Kamis, (1/2/2024).

"Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. INi diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Baca juga: VIDEO Ganjar Pranowo Ungkap Sikap Mahfud MD Mundur Harus Jadi Contoh

Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023," imbuhnya.

Petisi bulaksumur

Sebelumnya pada Rabu (31/1/2024) sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) mengeluarkan Petisi Bulaksumur karena menilai Jokowi sebagai alumni UGM telah keluar dari jalur nilai-nilai UGM.

Petisi tersebut dibacakan oleh Profesor Koentjoro di atas mimbar dan didamping oleh sejumlah guru besar UGM.

Koentjoro juga menyanyikan Himne Gadjah Mada dengan mengutip lirik 'Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bakti tuk Ibu Pertiwi.

Di dalam persatuan jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara.'

Sivitas akademika yang hadir kemudian ikut menyanyikannya. Koentjoro meminta Presiden Jokowi sebagai alumni UGM untuk selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada.

"Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum yang sangat nyata dalam proses demokrasi.

Baca juga: Belum Bisa Move On dari Serangan Anies, Prabowo: Edan, Ada Guru Kasih Nilai 11 dari 100

Ini sangat kontradiksi dengan apa yang selalu dikatakan Presiden terkait netralitas. Keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakadilan terhadap prinsip demokrasi," kata Prof Koentjoro.

"Yang sangat kami sesalkan, tindakan-tindakan penyimpangan itu justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," imbuhnya.

Koentjoro kemudian mengungatkan, sebagai alumni mestinya Presiden berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, termasuk memegang kuat nilai-nilai demokrasi.

Sivitas akademika juga menilai Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada.

Kepala Pusat Studi Pancasila, Agus Wahyudi, sebagai salah satu inisiator Petisi Bulaksumur mengungkapkan, petisi tersebut merupakan hasil dialog profesor, dosen dan mahasiswa UGM. Hal ini murni dilandaskan pada keluarga.

"Sebagai keluarga, kami harus mengingatkan dengan bahasa cinta. Seperti ngomong dengan keluarga sendiri, 'Hei kamu perlu membaca suara rakyat, mendengar denyut nadi rakyat'.

Idenya seperti itu. Kami keluarga UGM menyampaikan ini karena punya hak berbicara seperti warga negara lainnya," tutur Agus Wahyudi.