Sri Mulyani Bicara Bansos: Duitnya dari APBN, Rakyat Harus Terlibat dan Berhak Ikut Mengawasi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, uang bantuan sosial bersumber dari pajak. Oleh sebag itu rakyat berhak ikut mengawasi.

Pengawasan rakyat adalah bagian dari transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dari APBN, yang salah satunya untuk Bansos.

Menurut Sri Mulyani para pembayar pajak bisa ikut mengawasi penggunaan keuangan negara.

Sementara bagi masyarakat yang menerima manfaat seperti bansos, bisa memahami kalau bantuan yang mereka terima didanai APBN.

"Masyarakat juga akan ikut, tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki karena mereka kalau yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa," tegas Sri Mulyani dalam Peresmian Rumah Susun Jayapura yang disiarkan YouTube Kementerian Keuangan, Sabtu (3/2/2024).

Baca juga: Sri Mulyani Menghadap Jokowi di Istana Negara, Bakal Susul Mahfud MD Tinggalkan Kabinet?

"Sedangkan yang tidak mampu, mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," kata dia lagi.

Sri Mulyani menjelaskan, bansos adalah salah satu dari sekian banyak instrumen keuangan negara untuk bisa membantu masyarakat dengan ekonomi lemah.

Dari pajak dan penerimaan negara lainnya, APBN bisa menciptakan keadilan yang bisa dirasakan seluruh lapisan ekonomi masyarakat.

"Itu semuanya menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," beber dia seperti dilansir Kompas.com.

Dengan penggunaan dan pengelolaan APBN yang transparan, maka masyarakat yang jadi pembayar pajak bisa merasakan ikut membantu mereka yang menerima manfaat langsung dari uang negara.

"Kita terus juga harus memupuk rasa gotong-royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," tutur Sri Mulyani.

Anggaran bansos naik pesat

Sebelumnya Sri Mulyani menyebut peningkatan anggaran bansos merupakan salah satu bentuk upaya A{BN melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.

Baca juga: Hindari Politisasi, Ekonom Anggito Sarankan Bansos yang Disalurkan Dilengkapi dengan Logo APBN

“Berbagai paket kebijakan diluncurkan pada triwulan IV-2023 guna menjaga daya beli masyarakat," kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta.

"(Bansos) mendorong permintaan domestik, antara lain melalui penebalan bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) El Nino dan bantuan pangan,” kata dia lagi.

Di samping itu, pemerintah juga melakukan penguatan akses pembiayaan bagi UMKM melalui percepatan program kredit usaha rakyat (KUR) serta dukungan penguatan sektor perumahan melalui insentif fiskal (PPN DTP) dan Bantuan Biaya Administrasi (BBA) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pemerintah juga secara konsisten tetap mendukung berbagai agenda pembangunan, seperti penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dukungan pelaksanaan Pemilu 2024, dan penyelesaian proyek strategis nasional (PSN).

Pada 2024, Bendahara Negara mengatakan APBN akan terus dioptimalkan shock absorber sekaligus memberikan stimulus bagi perekonomian nasional serta mendorong akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca juga: BREAKINGNEWS: Keluarkan Memorandum, Ahok Mundur dari Pertamina Pilih Dukung Ganjar

“Kementerian Keuangan akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan global,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Sri Mulyani juga menekankan bahwa bansos merupakan salah satu instrumen APBN yang telah dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebagai instrumen negara.

Bansos termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.

Selain itu, juga untuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.

Menkeu mengatakan mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Adapun nilai anggaran perlinsos ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan. Pagu anggaran perlinsos pada 2023 yaitu sebesar Rp 476 triliun, kemudian naik sebesar Rp 20,5 triliun menjadi Rp 493,5 triliun pada 2024.

Surya Paloh sebut mencurigakan

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut, gelontoran dana bantuan sosial (bansos) Rp 496 triliun menjelang Pemilu 2024 menimbulkan kecurigaan.

Baca juga: VIDEO Ganjar Kampanye di Tuban, Ungkap Tiga Langkah Tekan Angka Pengangguran

Surya mengatakan, jika memang masyarakat membutuhkan, ia ingin bansos itu diberikan dalam banyak waktu, tidak hanya menjelang pemilu.

“Jangan karena ada pemilu saja. Itu barangkali orang bisa menduga apa maksud sebenarnya,” kata Surya saat ditemui awak media selepas kampanye terbuka di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (1/2/2024).

“Jadi pikiran-pikiran yang mengundang tanda tanya, mengundang kecurigaan, yang saya itu tidak perlu ada,” kata dia.

Menurut Surya, pemerintah seharusnya melihat stabilitas di masyarakat hari ini yang membuat semua pihak nyaman dan tenang.

Ia mengaku tidak bermaksud mendiskreditkan pihak tertentu. Namun, kata Surya, masyarakat harus dilatih agar memiliki pemikiran kritis.

Dengan nalar kritis itu, mereka bisa ikut mengawasi kebijakan pemerintahan yang sedang berlangsung.

“Untuk bisa mengkritisi sisi kebijakan yang diangkat tidak cocok itu bukan langsung menjadi musuh kita, apalagi musuh negara,” ujar Surya.

Lebih lanjut, ia menyinggung peran Partai Nasdem yang sampai saat ini masih mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Belum Bisa Move On dari Serangan Anies, Prabowo: Edan, Ada Guru Kasih Nilai 11 dari 100

“Nasdem belum pernah mencabut dukungannya atas kepemimpinan pemerintahan yang ada pada saat ini,” kata dia.

Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana bansos dengan nilai fantastis menjelang pilpres 2024.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding masa pandemi Covid-19 tahun 2021 Rp 468,2 triliun dan Rp 460,6 triliun pada 2022.

Penyaluran bansos ini menjadi sorotan karena dikhawatirkan memuat konflik kepentingan.

Sebab, bansos yang dibagi-bagikan Presiden Jokowi dan anak buahnya yang dinilai condong bahkan mendukung capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.