Hindari Politisasi, Ekonom Anggito Sarankan Bansos yang Disalurkan Dilengkapi dengan Logo APBN

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA - Ekonom senior Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu menyarankan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan oleh menteri terkait dengan logo jelas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dengan demikian, sehingga tidak memicu interpretasi adanya politisasi bantuan untuk rakyat miskin.

Demikian dikatakan Anggito dalam diskusi 29 ekonom dari Forum Ekonom Indonesia (FEI) dengan topik “Menggagas Strategi Pembangunan Ekonomi Baru untuk Indonesia” di Hotel Wyndham Casablanca, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

"Lazimnya yang menyalurkan bansos adalah kuasa pengguna anggaran. Presiden sebagai pengguna anggaran telah memberikan kuasanya kepada menteri terkait sebagai pelaksana pengguna anggaran. Itu prinsip. Hindari penyaluran [bansos] oleh 1-2 orang tertentu," kata Anggito.

Pria yang pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal periode 2006-2010 itu mengimbau kepada pemerintah agar menghindari interpretasi politisasi bansos.

Dengan begitu, niat baik penyaluran bantuan untuk rumah tangga miskin ini berjalan dengan lancar.

Baca juga: Bansos Dirapel, Anies: Bansos Mengikuti Kalender Kebutuhan Rakyat, Bukan Kalender Kebutuhan Politik

Selain itu, Anggito mengimbau agar penyaluran bansos tidak dilakukan sekaligus. Hal ini bertujuan agar tepat sasaran dan efektif.

"Perlu digarisbawahi perlunya integrasi data (masyarakat penerima bansos). Jika tidak ada integrasi data, maka bisa terjadi inefisiensi dalam alokasi APBN," ujar Anggito.

Menurut Anggito, para ekonom tidak hanya menyoroti penyaluran bansos saat ini saja, tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak menggunakan data terintegrasi.

Hal ini menyebabkan risiko tumpang tindih penerima bansos sehingga terjadi salah sasaran sangat tinggi.

"Maka kami sarankan agar pemerintah sebelum memberikan bansos yang niatnya memang baik, mohon diberikan dan dirumuskan integrasi data sehingga bisa efektif dan efisien, itu prinsip," jelas Anggito.

Baca juga: Anggito Abimanyu Gandeng BI untuk Meningkatkan Layanan Haji dan Umrah Lewat Digitalisasi

Anggito menyampaikan bahwa secara prinsip penyaluran bansos sampai saat ini banyak menimbulkan pertanyaan, seperti duplikasi rumah tangga penerima dan kemungkinan  ada rumah tangga miskin yang justru tidak menerima bantuan ini karena tidak terdata.

"Jadi, sekali lagi, ingin kami sampaikan prinsip dalam penyaluran bansos yang tepat sasaran," ucapnya.

Anggito bersama 28 ekonom mengikuti diskusi yang dilaksanakan Forum Ekonom Indonesia (FEI).

FEI memberikan 9 poin penting terhadap kondisi perekonomian nasional saat ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan 3 calon capres-cawapres.