Ini Dua Tugas Berat yang Harus Diselesaikan Menko Polhukam Pengganti Mahfud MD

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Menko Polhukam Mahfud MD sah berhenti dari jabatannya. Surat pengunduran diri Mahfud diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (1/2/2024) di Istana Presiden.

Mahfud MD menggambarkan, pertemuannya dengan Presiden sama sekali jauh dari tegang.

Keduanya berbincang santai, dan mengenang saat awal Mahfud MD menjabat sebagai Menko Polhukam.

"Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat mohon berhenti dengan sebuah surat itu," kata Mahfud di Istana didampingi oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno.

"Saya dulu diangkat menjadi Menko dengan penuh rasa hormat kepercayaan.

Jadi itu sebabnya saya harus bertemu langsung dengan beliau ketika minta berhenti. Ini soal etika," imbuhnya.

Baca juga: Prihatin dengan Sikap dan Etika Jokowi, Sivitas UGM Keluarkan Petisi Bulaksumur

Dalam penjelasannya Mahfud mengatakan, suratnya sangat pendek. Surat itu berisi ucapan terima kasih, inti surat yang permohonan berhenti, dan permohonan maaf.

"Kalau dibaca mungkin tidak lebih satu menit, tapi kami tadi ngobrol lebih dari 10 menit.

Pak Presiden juga mengatakan saya adalah Menko Polhukam beliau yang paling lama, hampir empat setengah tahun. Lebih lama dibanding Pak Wiranto dan Pak Luhut," ujar Mahfud.

Pada kesempatan itu Mahfud MD juga menjelaskan ada dua tugasnya yang belum selesai, namun sudah perjalan. Pertama soal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penyelesaian pelanggaran HAM berat dari sisi korban.

"Dua hal yang masih menggantung dari tugas khusus Bapak Presiden adalah Pertama BLBI dan pelanggaran HAM Berat.

BLBI semula negara terancam kehilangan uang Rp 111 triliun, dan sudah berhasil diselamatkan sekitar Rp 35,8 triliun. Sisanya sudah dipetakan dan akan terus ditagih.

Baca juga: Mahfud MD Mundur dari Menkopolhukam, Ganjar: Mudah-mudahkan jadi Contoh, yang Lain Mengikuti

Tentang pelanggaran HAM berat dari sudut korban memang harus diselesaikan karena sudah ada Inpres dan mendapat pujian dari PBB," tuturnya.

Pada Rabu (31/1/2024), Mahfud secara terbuka telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan diberikan kepada Jokowi.

Pengunduran diri Mahfud tak lain karena dirinya maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 pendamping Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan (PDI-P).

Keputusan Mahfud menanggalkan posisinya sebagai Menko Polhukam pun mendapat apresiasi.

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Rijana Hardjapamekas menyebut mundurnya Mahfud menjadi teladan nyata seorang pemimpin yang mampu mengendalikan syahwat kekuasaan.

"Ketika aturan membolehkan pun, ia tidak memanfaatkan apalagi menikmati, karena mengutamakan nilai kepatutan," ujar Erry Rijana, dikutip dari siaran pers, Rabu (31/1/2024).

Menteri PDIP tunggu dinamika

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya enggan terburu-buru meminta para kader PDI-P yang masih menjabat menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur.

"Dari terkait juga dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

Baca juga: VIDEO Kampanye di Kalimantan Barat, Ganjar Dapat Dukungan Warga Multi Etnis

Hasto menjawab pertanyaan soal apakah menteri-menteri PDIP akan ikut mundur setelah calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengundurkan diri dari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hasto lantas mencontohkan perlakuan yang dialami oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini di kabinet soal tidak ikut dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial (bansos) belakangan.

Padahal, Risma yang kader PDIP itu dianggap benar-benar memprioritaskan perlindungan bagi rakyat miskin agar menerima bansos.

Baca juga: VIDEO Adik KH Said Aqil Siradj Beberkan Makna Mendalam Nama Calon Ibu Negara Siti Atikoh Ganjar

"Karena Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur, Beliau melindungi data-data orang miskin, kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin," ujar dia.

Berbeda dari situasi saat ini, kata Hasto, bansos justru dibagikan hanya di beberapa daerah yang kuat kaitannya dengan politisasi.

Daerah-daerah yang disebut Hasto menjadi wilayah pembagian bansos belakangan adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Lampung.

"Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung. Tapi ada di seluruh Indonesia," ucap Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini.

Dari situ, Hasto menyebut bahwa ada data-data penerima bansos milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak digunakan dalam pembagian bansos beberapa waktu terakhir.

Jika begitu, PDIP sangat menyayangkannya. Menurut Hasto, menteri-menteri PDI-P juga harus menimbang dengan matang jika mengambil langkah seperti Mahfud MD.

"Pertimbangan yang mendalam seperti Prof Mahfud MD itu pertimbangan yang sangat mendalam," ujar dia.

"Bahkan, beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT dan akhirnya itulah sikapnya," ucap Hasto.