Ini Dua Tugas Berat yang Harus Diselesaikan Menko Polhukam Pengganti Mahfud MD

Keputusan Mahfud menanggalkan posisinya sebagai Menko Polhukam pun mendapat apresiasi.

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Rijana Hardjapamekas menyebut mundurnya Mahfud menjadi teladan nyata seorang pemimpin yang mampu mengendalikan syahwat kekuasaan.

"Ketika aturan membolehkan pun, ia tidak memanfaatkan apalagi menikmati, karena mengutamakan nilai kepatutan," ujar Erry Rijana, dikutip dari siaran pers, Rabu (31/1/2024).

Menteri PDIP tunggu dinamika

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya enggan terburu-buru meminta para kader PDI-P yang masih menjabat menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur.

"Dari terkait juga dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

Baca juga: VIDEO Kampanye di Kalimantan Barat, Ganjar Dapat Dukungan Warga Multi Etnis

Hasto menjawab pertanyaan soal apakah menteri-menteri PDIP akan ikut mundur setelah calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengundurkan diri dari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hasto lantas mencontohkan perlakuan yang dialami oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini di kabinet soal tidak ikut dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial (bansos) belakangan.

Padahal, Risma yang kader PDIP itu dianggap benar-benar memprioritaskan perlindungan bagi rakyat miskin agar menerima bansos.

Baca juga: VIDEO Adik KH Said Aqil Siradj Beberkan Makna Mendalam Nama Calon Ibu Negara Siti Atikoh Ganjar

"Karena Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur, Beliau melindungi data-data orang miskin, kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin," ujar dia.

Berbeda dari situasi saat ini, kata Hasto, bansos justru dibagikan hanya di beberapa daerah yang kuat kaitannya dengan politisasi.

Daerah-daerah yang disebut Hasto menjadi wilayah pembagian bansos belakangan adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Lampung.

"Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung. Tapi ada di seluruh Indonesia," ucap Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini.

Dari situ, Hasto menyebut bahwa ada data-data penerima bansos milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak digunakan dalam pembagian bansos beberapa waktu terakhir.

Jika begitu, PDIP sangat menyayangkannya. Menurut Hasto, menteri-menteri PDI-P juga harus menimbang dengan matang jika mengambil langkah seperti Mahfud MD.

"Pertimbangan yang mendalam seperti Prof Mahfud MD itu pertimbangan yang sangat mendalam," ujar dia.

"Bahkan, beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT dan akhirnya itulah sikapnya," ucap Hasto.