WARTAKOTALiVE.COM, YOGYAKARTA-- Sejumlah guru besar Universitas Gajah Mada (UGM) mengingatkan Presiden Joko Widodo akan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama menghadapi Pilpres 2024 dan Pemilu 2024. 

Para profesor yang tergabung dalam Civitas Akademika UGM juga mengingatkan Jokowi akan janji sebagai alumni salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia tersebut.

Guru besar, dosen, dan mahasiswa UGM tersebut membuat Petisi Bulaksumur, Yogyakarta, yang sebagian besar isinya mengingatkan Presiden Jokowi dan para penyelenggara negara untuk menjunjuk tinggi nilai-nilai demokrasi dan Pancasila.

Petisi Bulaksumur dibacakan Prof Koentjoro, Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, di Yogyakarta, Selasa (31/1/2024).  

"Kami menyesalkan tindakan tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM)," ujar Koentjoro.

Baca juga: Alumni UGM Dukung AMIN di Pilpres 2024, Kapten Timnas AMIN Sebut Gelora Perubahan Tak Terbendung

Sikap Civitas Akademika UGM 

Sivitas Universitas Gadjah Mada (UGM) mulai gerah dengan sikap dan etika Presiden Joko Widodo.

Mereka berkumpul di Balaiurung UGM pada Rabu (31/1/2024) sore dan mengeluarkan Petisi Bulaksumur karena menilai Jokowi sebagai alumni UGM telah keluar dari jalur nilai-nilai UGM.

Petisi tersebut dibacakan oleh Profesor Koentjoro, guru besar Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, di atas mimbar dan didamping oleh sejumlah guru besar UGM.

Koentjoro juga menyanyikan Himne Gadjah Mada dengan mengutip lirik 'Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bakti tuk Ibu Pertiwi.

Di dalam persatuan jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara.'

Sivitas akademika yang hadir kemudian ikut menyanyikannya.

Koentjoro meminta Presiden Jokowi sebagai alumni UGM untuk selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada.

Baca juga: VIDEO Respons Butet Kartaredjasa Atas Pelaporan Dirinya Soal Tudingan Hina Jokowi

"Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum yang sangat nyata dalam proses demokrasi.

Ini sangat kontradiksi dengan apa yang selalu dikatakan Presiden terkait netralitas.

Keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakadilan terhadap prinsip demokrasi," kata Prof Koentjoro.

"Yang sangat kami sesalkan, tindakan-tindakan penyimpangan itu justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," imbuh Prof Koentjoro.

Koentjoro kemudian mengungatkan, sebagai alumni mestinya Presiden berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, termasuk memegang kuat nilai-nilai demokrasi.

Sivitas akademika juga menilai Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada.

Kepala Pusat Studi Pancasila, Agus Wahyudi, sebagai salah satu inisiator Petisi Bulaksumur mengungkapkan, petisi tersebut merupakan hasil dialog profesor, dosen, dan mahasiswa UGM.

Hal ini murni dilandaskan pada keluarga.

Baca juga: Tak Ingin Tinggal Glanggang Colong Playu, Mahfud MD: Saya Harus Bertemu Jokowi Langsung

"Sebagai keluarga, kami harus mengingatkan dengan bahasa cinta. Seperti ngomong dengan keluarga sendiri, 'Hei kamu perlu membaca suara rakyat, mendengar denyut nadi rakyat'.

Idenya seperti itu. Kami keluarga UGM menyampaikan ini karena punya hak berbicara seperti warga negara lainnya," tutur Agus Wahyudi.

Berikut Isi Lengkap Petisi Bulaksumur

Kami sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat, yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Kami menyesalkan tindakan tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak bukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wajud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi

Baca juga: Terbongkar Suasana Kerja di Kabinet Jokowi, Hasto: Ibu Tri Rismaharini Bilang Sudah tak Nyaman

Presiden Joko Widodo sebagai alumni, semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi silal nilai Pancasila drogan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemeritahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet Kepemimpinan untuk mewujudkan cita cita lulur sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumi Uiversitas Gadjah Mada

Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuan dan jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu nusantara..."

Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamateruya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai nilai di dalamnya, tindakan Presiden Joko Widodo justru menunjukkan bentuk bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan kradilan sosial yang merupakan esensi dari nilai nilai Pancasila.

Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.

"Gadjah Mada adalah sumbermu, Gadjah Mada adalah mata airmu, Gadjah Mada adalah sumber airmu.

Tinggalkanlah kelak Gadjah Mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawanay ketiadaan amalan atau rawanya kemuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut, tujulah ke faut, lautnya pengabdian kepada negara dan tanah eir yang berirama, bergelombang bergelora," Ir Soekarno

Bulaksumur, 31 Januari 2024