Isu Masyarakat Enggan Coblos Ganjar karena PDIP, Jubir TPN: Pilih Capresnya, Partai Boleh yang Lain

WARTAKOTALIVE.COM - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Pangeran Siahaan atau Pange persilakan pemilih merasa cocok dengan Capres 3, Ganjar Pranowo, namun tidak menyukai PDI Perjuangan (PDIP), bisa tetap coblos Ganjar Pranowo.

"Kalau lo gak suka sama partainya, Pileg ya lo pilih yang lain partainya. Tapi kalau lo suka sama capresnya ya lo pilih capresnya.

"Menurut gue itu dua hal yang harusnya bisa dipisahin," kata Pangeran Siahaan dalam keterangannya, pada Jumat (26/1/2024).

Pasalnya menurut Pange, pemilihan presiden (Pilpres) dengan pemilihan legislatif (Pileg) merupakan dua hal yang berbeda.

Baca juga: Ganjar Pranowo Sarankan Mahfud MD Mundur dari Jabatan Menterinya Jokowi

Sehingga pemilih masih bisa memberikan suara kepada pasangan Ganjar-Mahfud meskipun tidak menjatuhkan pilihan ke PDIP dalam Pileg.

Pange sendiri mengaku di lapangan ada sebagian pihak merasa ingin memilih Ganjar-Mahfud, tapi mereka merasa tidak cocok dengan PDIP.

Untuk itu Pange menawarkan alternatifnya dengan mempersilakan para pemilih memberikan suara kepada Ganjar-Mahfud, walaupun dalam Pileg mereka memilih partai lain di luar PDIP.

"Kalau lo merasa gak sreg (dengan PDIP), itukan pilihan masing-masing. Akan tetapi kalau lo sreg sama yang namanya Ganjar, ya lo coblos Ganjar," katanya.

Strategi Ganjar-Mahfud dalam Mengatasi Krisis Pangan

Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen untuk mengatasi krisis pangan.

Cara mengatasi krisis pangan Ganjar-Mahfud ini dengan pendekatan berbeda dari program food estate yang sedang berjalan saat ini.

Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud, Heru Dewanto mengatakan Ganjar-Mahfud tidak akan melanjutkan program food estate yang mencakup penebangan hutan untuk menyediakan lahan pertanian.

Heru mengakui, ketahanan pangan yang diperjuangkan oleh Ganjar-Mahfud akan mengadopsi pendekatan yang mengintegrasikan lahan-lahan petani, dari yang kecil hingga mencapai skala ekonomi tertentu.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengusahaan secara ekonomis dalam satu ekosistem pertanian terpadu sebagai usaha bersama.

"Dengan begitu mekanisasi pertanian dan intensifikasi pertanian bisa dilakukan, sehingga petani naik kelas dari buruh tani menjadi pengusaha tani," kata Heru melalui keterangan tertulisnya, Selasa (23/1/2024).

Heru menuturkan ekosistem pertanian terpadu diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan dengan memastikan ketersediaan teknologi dan aksesibilitas mekanisasi pertanian.

Langkah selanjutnya melibatkan revitalisasi produksi dengan penggunaan pupuk dan pendampingan teknis yang optimal.

Selain itu, penting juga untuk terkoneksi secara digital guna mendapatkan akses pasar yang adil dan stabil.

"Ada lagi integrasi sistem informasi kemandirian pangan dan pengurangan impor," tambah Heru.

Heru juga menekankan pelibatan anak muda sebagai akselerator petani masa depan, sesuai dengan seringnya disampaikan oleh Ganjar-Mahfud saat berinteraksi dengan masyarakat.

Menurutnya, semua langkah ini mengadopsi model pertanian berkelanjutan yang berpihak pada lingkungan.

"Dengan demikian kita bisa mengatasi krisis pangan. Petani akan bangga bertani dan naik kelas dari buruh tani menjadi pengusaha tani"

"Sementara anak muda akan bangga ikut serta dalam kegiatan pertanian. Ekonomi sirkular ini akan mendukung pembangunan desa untuk tumbuh dan berkembang," ungkapnya.

Sebelumnya, Mahfud menyampaikan pentingnya komitmen dan keberanian dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup, mengutip bahwa tingkah laku manusia di darat dan laut telah menyebabkan kerusakan lingkungan.

Hal ini diungkapkan dalam debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center pada Ahad, 21 Januari 2024.

Pakar IPB: Food Estate di Tangan Prabowo Militeristik, Tak Demokratis, dan Tak Libatkan Petani

Pakar ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Didin S. Damanhuri menegaskan food estate sebagai proyek strategis nasional era Jokowi yang diserahkan pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto cenderung militeristik, pelaksanaannya bersifat pemaksaan mirip tanam paksa zaman Belanda.

"Food Estate era Jokowi ini dserahkan kpd Menteri Pertahanan Prabowo sehingga warna militerisme pertanian terjadi. Dalam pelaksanaannya bersifat pemaksaan mirip tanam paksa zaman Belanda."

"Begitupun dalam penyelesaian konflik agraria tidak dengan cara-cara demokratis, tapi cenderung mengedepankan penggunaan aparat atau koersif,” ujarnya, Sabtu (25/11/2023).

Didin mengatakan, sebenarnya Food Estate merupakan skenario G20 untuk menghadapi krisis pangan dunia.

Indonesia kebagian untuk membangun Food Estate tersebut berbasis korporaso dan tidak melibatkan Petani dalam proses pelaksanannya.

"Hal ini berdampak kpd nasib petani serta lingkungan ekologis yg rusak serta makin mempeburuk konflik agraria. Petani tidak dilibatkan dalam membangun food estate tersebut,"

"Padahal mereka itulah menjadi tulang punggung produksi nasional padi dan pangan lainnya trmasuk tercapainya swasembada di era Orba (1980-90) maupun sempat dicapai saat era reformasi, meski tidak panjang waktunya,” ujarnya.

Sementara, lanjutnya, food estate mengandalkan korporasi besar dengan bentangan lahan yang sangat luas.

Itu terjadi di era Susilo Bambang Yudhoyono di Papua maupun Era Jokowi di Kalimantan tengah dan Sumatera Utara.

"Hal itu berdampak pada kerusakan lingkungan, karena dalam lahan yang sangat luas itu bersifat monokultur dan umumnya melibatkan tanah gambut."

"Juga berdampak makin menambah parahnya konflik agraria, karena banyak mengambil tanah-tanah adat atas nama Proyek Strategis Nasional,” kata Didin.

Hasilnya pun, lanjutnya, Food Estate ini sangat jauh dari tercapainya swasembada pangan.

"Buktinya impor pangan jalan terus. Harusnya swasembada pangan melibatkan petani dengan konsolidasi lahan dan dibangun cooperative farming dan jumah penyuluh yang memadai,” tandasnya.

(Wartakotalive.com)