Lepas 1.000 Relawan di Rawa Badak, Ini Alasan Samawi Jakarta Utara Optimis Menangkan Prabowo-Gibran

WARTAKOTALIVE.COM - Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) Jakarta Utara gelar apel dan pelepasan relawan canvasing di Stadion Rawa Badak, Jakarta Utara, Rabu (24/1/2024) sore.

Kegiatan apel pelepasan relawan Samawi Prabowo-Gibran ini merupakan kali kedua setelah di Bekasi.

Hal ini jadi salah satu upaya untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran di pesta Pemilu 2024 kelak.

"Kita bersama sudah melepas teman-teman yang insyaallah mulai hari ini hingga hari H akan bergerak dari pintu ke pintu (Door to Door)"

"Guna memenangkan pasangan nomor urut 2 yakni Prabowo-Gibran" kata Jubir Samawi (Solidaritas Ulama Muda Jokowi) Khairi Fuady kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).

Ia mengungkapkan, umlah relawan canvasing yang dilepas pada sore hari ini sebanyak 1.000 orang.

“Relawan yang kita lepas hari ini berjumlah seribu orang, semuanya tersebar di seluruh wilayah Jakarta Utara,” bebernya.

Khairi menuturkan, kegiatan serupa juga nantinya digelar di seluruh titik di Indonesia.

"Kegiatan seperti ini juga digelar di seluruh Indonesia, tujuannya satu yaitu memenangkan Prabowo-Gibran" tegasnya.

Dijelaskan, inti kerja canvassing itu sendiri merupakan kerja elektoral yang mampu mendorong dampak positif pasangan Prabowo-Gibran dalam sebuah lembaga survei.

"Survei telah menunjukkan dampak yang positif dari masyarakat, di mana pasangan Prabowo-Gibran ini menunjukkan keberlanjutan kinerja dari Presiden RI. Alhamdulilah dukungan masyarakat terus baik,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) Samawi Jadetabek KH. Ahmad Zarkasyi Ishak menjelaskan, Samawi merupakan

"Samawi itu merupakan bagian dari Pak Jokowi, dekat dengan masyarakat, pendekatan yang biasa dilakukan oleh para kiai, ustadz, dan relawan Samawi ini menyentuh masyarakat" pungkas KH. Ahmad Zarkasyi Ishak.

TKN Prabowo-Gibran Bela Pernyataan Jokowi

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Nusron Wahid mengimbau semua pihak menghargai hak politik setiap orang, termasuk jika orang tersebut adalah presiden dan menteri.

Ini disampaikan Nusron saat dimintai respon pernyataan Presiden Joko Widodo yang sebut Presiden dan Menteri boleh melakukan kampanye.

"Harus dihargai ya, setiap insan masyarakat indonesia punya hak politik. Harus diingat bahwa sebagai pribadi, presiden dan menteri ini punya hak nyoblos juga."

"Di antaranya juga adalah ada yang jadi anggota partai politik.” terang Nusron kepada wartawan, Rabu (24/01/2024).

Nusron menjelaskan, hak dari pejabat seperti presiden dan menteri tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Bisa dicek di UU Pemilu no. 7 tahun 2017, Pasal 281 Pasal 299, semuanya ada. Belum lagi aturan lainnya. Kuncinya tidak menggunakan fasilitas negara." urai Nusron.

"Dan satu lagi, supaya tidak fitnah, untuk pejabat seperti presiden ada fasilitas yang melekat. Silahkan ditanyakan juga ke ahli hukum ya," tegasnya. 

Nusron juga menegaskan, hak untuk berkampanye ini berlaku umum sehingga semua memiliki hak yang sama.

"Jadi kakaknya Mas Muhaimin yang menteri desa, boleh loh kampanye Mas Muhaimin. Pak Menkumham, Bu Mensos, boleh juga kampanye PDIP. Menteri KLHK boleh juga kampanye Nasdem," pungkas Nusron Wahid.

"Jadi semua boleh. Kuncinya sekali lagi, harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye.

Hal itu disampaikan di Pangkalan TNI AU Halim, Rabu pagi.

"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," kata Presiden Jokowi.

"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya.

Prabowo dan Gibran Ditantang Mundur Seperti Mahfud, TKN: Gak Usah Nantang-nantang!

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman tanggapi tantangan sejumlah pihak yang minta agar paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai pejabat publik. 

Prabowo ditantang mundur dari jabatan Menteri Pertahanan dan Gibran ditantang mundur dari Wali Kota Depok.

Tantangan itu muncul setelah cawapres nomor urut 2 Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam.

Habiburokhman mengatakan, pihaknya meminta agar pihak paslon lain tak menantang Prabowo dan Gibran mundur sebagai pejabat publik.

Habiburokhman menilai Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam karena mendapat nilai jelek dari Ganjar.

Diketahui, beberapa waktu lalu, Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 dari 10 terkait penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

Apalagi, Mahfud MD mengatakan jika persiapan mengundurkan diri sudah dilakukannya sejak awal mendaftar jadi Cawapres.

"Ya gak usah nantang-nantang, kalau Pak Mahfud merasa malu, mundur, karena mungkin merasa malu di kasih skor 5 oleh Pak Ganjar soal penegakan hukum, ya silakan mundur," kata Habiburhoman di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

Habiburokhman juga menilai, bahwa rakyat akan rugi apabila Prabowo dan Gibran mundur dari jabatannya saat ini.

Sebagai informasi, saat ini Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sementara Gibran Rakabuming Raka jadi Wali Kota Solo.

"Kalau Pak Prabowo kan ini sosok yang sangat berintegritas, dan kinerjanya cemerlang, tentu rakyat rugi kalau Pak Prabowo mundur, rakyat sulit cari tokoh yang sepadan dengan beliau di posisi Kemenhan saat ini," kata Habiburokhman. 

"Mas Gibran kan sangat berintegritas, mana ada dia membuat kebijakan yang merugikan orang lalu menguntungkan dirinya sendiri, silakan dinilai saja."

"Jadi enggak usah nantang nantang kalau dia beliau (Mahfud) ini malu dikasih skor 5 sama Pak Ganjar soal penegakan hukum, ya gak apa-apa mundur, silakan," pungkasnya.

(Wartakotalive.com/M32)