Jokowi Cetak Sejarah, Politisi PDIP: Presiden Mengampanyekan Anaknya Jadi Wapres, Pertama di Dunia!

"Lalu, di UU, mulai di Pasal 280 Ayat 2, di mana presiden sebagai pejabat politik yang menduduki jabatannya dari proses politik, memang lah tidak termasuk pejabat yang dilarang untuk ikut dalam proses kampanye tersebut," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi presiden untuk berkampanye dari sisi konstitusi, UU, maupun etika.

Dia mengatakan, UU memproteksi agar bagaimana kampanye jangan sampai menggunakan fasilitas negara.

"Yang kedua, enggak kalah penting, itu di 281 ya, harus cuti. Tapi yang paling penting di 45 ayat 7 bahwa presiden dilarang menggunakan kewenangannya atau tindakannya sebagai presiden untuk menguntungkan salah satu atau merugikan salah satu paslon. Saya pikir ini jelas," terangnya.

Kemudian, Habiburokhman mengungkit proses demokrasi di Amerika Serikat.

Dia mengatakan, Presiden Amerika seperti George Bush atau Barack Obama juga mendukung capres tertentu dalam pilpres.

"Dan praktik kalau kita mengacu ke negara demokrasi lain, misalnya ke AS, George Bush, waktu itu dia mendukung (John) McCain ketika melawan (Barack) Obama. Delapan tahun kemudian, Obama jelas-jelas ikut kampanye mendukung Hillary (Clinton) melawan (Donald) Trump," kata Habiburokhman.

"Artinya apa? Persoalannya bukan boleh kampanye atau tidak. Tapi, boleh menggunakan kewenangannya untuk kepentingan subjektif atau tidak. Itu yang sama-sama kita kawal. Kita punya Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," ujarnya lagi.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News