Presiden Jokowi tidak Netral saat Pilpres 2024, Muncul Wacana Pemakzulan, Apa Kata Surya Paloh?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Saat ini sejumlah aktivis sedang 'menggoreng' wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka menilai Presiden Jokowi sudah tak kompeten memimpin bangsa Indonesia, karena sudah tak netral jelang Pilpres 2024.

Penilaian itu sebenarnya sah-sah saja, mengingat sang putra sulung Gibran Rakabuming Raka, ikut kontestasi sebagai cawapres dari Prabowo Subianto.

Baca juga: Ajak Generasi Z dan Milenial Tolak Pemakzulan, TKN: Jokowi Bawa Indonesia Semakin Maju

Apa tanggapan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh?

Menurut Surya Paloh, wacana tersebut tidak tepat, mengingat masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada 2024.

"Saya pikir masalah pemakzulan ini memang bukan saatnya untuk pemakzulan, ini tanggung sekali, sayanglah," ungkap Surya Paloh usai mengisi kampanye terbuka di lapangan Kecamatan Masbagek, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Senin (22/1/2024).

Surya Paloh menilai, saat ini pemimpin bangsa harus lebih fokus menjaga stabilitas nasional, baik politik, ekonomi, dan keamanan.

Baca juga: Luhut Binsar Pandjaitan Sindir Pejabat yang Ikut-ikutan Komentar Pemakzulan Jokowi

"Artinya bagaimana pun kita menempatkan kepentingan stabilitas nasional kita. Sehingga hal-hal lain, walaupun kita ada hati panas, kita harap kepala tetap dingin ya," ungkap Surya Paloh.

Sebelumnya, Surya Paloh dalam kampanye terbuka tersebut juga mengingatkan pemerintah dan penyelenggara Pemilu agar bebas dari rekayasa politik.

"Karena kita menginginkan Pemilu yang bersih, karena kita menginginkan Pemilu yang bebas dari berbagai rekayasa politik yang akhirnya bermuara kepada perpecahan kehidupan kebangsaan yang kita cintai," tegas Surya Paloh.

Menurutnya, Pemilu bukan untuk memecahkan persatuan bangsa, tapi untuk merawat perdamaian abadi seperti yang diamanatkan konstitusi.

Baca juga: Respons Puan Maharani Soal Rocky Gerung Ajak Megawati Soekarnoputri Pimpin Gerakan Pemakzulan Jokowi

"Kita mau perdamaian di antara kita sesama anak bangsa tidak ada artinya Pemilu jika menghasilkan perpecahan di antara kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Surya Paloh.

Kepada pada kader dan simpatisan, Surya Paloh meminta agar mereka tetap mengawasi dan mengawal pesta demokrasi lima tahun sekali ini.

"Maka tugas kita semuanya, sebagai kader yang terpercaya, musuh kita bukan sesama anak bangsa, bukan di antara para peserta-peserta Pemilu, musuh kita kepicikan dalam berpikir, kebodohan, itulah musuh kita. Saudaraku semuanya berjuanglah di jalan yang benar," ungkap Surya Paloh.

"Institusi partai politik yang bernama NasDem tetap ingin konsisten melaksanakan perintah daripada cita-cita proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Entah hanya adalah untuk mensejahterakan rakyat bangsanya ini, dan perdamaian abadi," imbuhnya.

Sulit

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet merespons adanya isu pemakzulan terhadap Presiden RI Joko Widodo.

Menurut Bamsoet, pemakzulan adalah hal yang sulit dilakukan.

Proses pemakzulan akan sangat panjang karena harus melalui proses hak angket yang cukup lama.

Hal tersebut disampaikan Bamsoet usai menggelar sosialisasi empat pilar bersama para mahasiswa di salah satu kampus swasta di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Menurutnya, pemakzulan bukanlah hal yang mudah, karena harus memenuhi syarat-syarat yang cukup jelas, seperti adanya unsur pengkhianatan terhadap negara, perbuatan tercela, korupsi dan masih banyak lagi.

"Masih jauh panggang dari api, karena pemakzulan bukan hal yang mudah," kata Bamsoet dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com, Sabtu (20/1/2024).

Bamsoet mengatakan, proses pemakzulan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, karena harus melalui hak angket.

Dirinya menyebut, harus ada penyelidikan, pemanggilan dan juga pengecekan yang cukup memakan waktu.

"Yang pertama syarat-syarat pemakzulan itu harus jelas, apakah ada pengkhianatan terhadap negara, perbuatan tercela, korupsi besar, dan macam-macam. Prosesnya lama, harus melalui hak angket, nah harus ada penyelidikan, harus ada pemanggilan pengecekan, yang cukup makan waktu," jelas Bamsoet.

Ia pun mencontohkan dari pengalaman sebelumnya dalam penggunaan hak angket seperti pada kasus bank Century, dikatakan Bamsoet hal itu juga memakan waktu yang tidak sebentar.

"Saya pernah menggunakan hak angket itu dalam rangka skandal bank Century, itu lama prosesnya panjang," lanjutnya.

Dirinya menambahkan, kalaupun pemakzulan tersebut sudah diputus oleh DPR RI, juga harus dilakukan uji lagi oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dengan memanggil beberapa ahli untuk menguji kesahihan dari pemakzulan tersebut.

Ketika MK sudah setuju, barulah bisa dibawa ke sidang DPR RI, namun syaratnya harus memenuhi dua pertiga forum.

Ketika dua saja partai politik tidak hadir, maka pemakzulan tersebut tetap tidak bisa dilakukan.

"Kalau MK setuju barulah bisa dibawa ke sidang istimewa DPR, itupun harus ada syaratnya memenuhi dua pertiga forum, dua partai tidak hadir tidak bisa dilanjutkan, masih jauh panggang daripada api," pungkasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News