Mabes Polri Tegaskan Rekaman Forkopimda Batubara Arahkan untuk Dukung Prabowo-Gibran Hoaks

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Ramadhan L Q 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Mabes Polri memastikan viralnya rekaman suara yang menyebut Forkopimda Batubara, Sumatra Utara, termasuk di dalamnya Kapolres Batubara AKBP Taufiq Hidayat Thayeb menyusun untuk pemenangan pasangan calon presiden nomor urut 02 di Pemilu 2024, adalah hoaks.

"Polda Sumatera Utara sudah melakukan penelusuran dan hasilnya diinformasikan tidak benar alias hoaks atau suara tersebut bukan merupakan suara Kapolres Batubara bersama Forkompimda lainnya," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangannya, Senin (15/1/2024).

Ia menuturkan, Polri tetap Netral sebagaimana amanah Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai pasal 28 ayat (1) dan (2).

"Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap kontestasi Pemilu 2024," kata Trunoyudo.

Baca juga: Viral Alat Peraga Caleg Dipaku di Pohon dan Dilabeli Tersangka, Tuai Dukungan Masyarakat

"Hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan Pemilu berjalan aman, damai dan berintegritas serta berkualitas," lanjut jenderal bintang satu tersebut.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa penyelidikan masih dilakukan oleh Polda Sumatera Utara (Sumut).

Dalam rekaman yang diterima tribun-medan.com, jelas suara seorang pria memerintahkan agar Forkopimda mengarahkan seluruh kepala desa untuk memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran. 

"Jadi untuk kepala desa, langsung sajalah kita diarahkan untuk ke 02, itu judul yang pertama.Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita apapun menangkan 02 di desa masing-masing," ujar suara seorang pria di dalam rekaman yang dilihat tribun-medan.com di akun Tiktok Nasional Corruption Watch. 

Baca juga: Fahri Hamzah: Waspada Asing Bermain di Agenda Pemakzulan Jokowi

Selain itu, pria yang belum diketahui siapa tersebut meminta agar memberikan uang sebesar Rp 100 ribu yang diambil dari dana desa.

Bahkan, dalam penggunaan dana desa ini, disebut-sebut nama orang-orang penting di Kabupaten Batubara. 

"Terkait masalah peluru, itu masih di upayakan dengan izin supaya sebelum pilpres, sudah keluar. Dengan catatan, Rp 100 ribu dikeluarkan dari situ, dari dana desa itu.

50 dikirim ke sana, untuk mereka pergunakan apalah, serangan pada mereka. Untuk penggunaannya itu, nanti PJ disitu, Kapolres disitu, Dandim disitu, dan Kajari disitu," katanya. 

Pria tersebut kembali menegaskan bahwa tidak akan ada pemeriksaan dalam penggunaan anggaran, dikare akan unsur APH turut ambil dalam melancarkan rencana tersebut. 

"Penggunaan untuk pilpres, operasional mereka. Jadi, yang 50 tinggal di desa. Dan ini, macam tahun-tahun lalulah. Kan dah tau kelen yang seniorkan. Ini, Mudah-mudahan tidak ada pemeriksaan terkait 2024. Ya kan sudah komitmen tadi, tidak ada pemeriksaan," katanya. 

Pria tersebut juga menyinggung dengan kata-kata tahun kemarin, yang mana ada pemberian uang namun tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

"Jangan kaya yang kemarin-kemarin. Siram 10, masuk 40. Kalah juga, ya kalahlah orang gak disiram. Kalau desa awak bisalah, yakan. Kalau awak tak pakai duit bisa, tak apa-apalah. Jadi, ini digenjotlah, jangan lagi dikorbankan," kata pria tersebut. 

Tanggapan Ganjar

Sebeljumnya, Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyinggung soal beredarnya rekaman suara yang diduga pejabat Forkopimda di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara mengintruksikan menangkan pasang Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Menurut Ganjar hal itu merupakan ketidakadilan dan perlu diluruskan.

"Dunia digital sudah sangat luar biasa, maka kemarin mendapatkan informasi di Kabupaten Batubara terekam suara terindikasi aparatur berpihak kepada salah satu pasangan," kata Ganjar kepada ratusan pendukung di Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (15/1/2024).

Atas kejadian tersebut, mantan Komisi II DPR RI itu meminta masyarakat hingga tokoh agama mengingatkan agar pemilu memiliki ruang yang baik dan benar.

"Inilah yang tidak fair, inilah yang harus diluruskan. Inilah kesempatan dari tokoh agama, masyarakat juga mengingatkan kepada mereka berikanlah ruang konsentasiyang baik yang benar," jelasnya.

Baca juga: Ada Isu Ganjar dan Anies Koalisi, TKN Prabowo-Gibran Siap Tikung Pihak yang Kalah di Putaran 1

"Sehingga nantinya, pemilu bisa jujur dan adil. Langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Ini yang tidak ada," tegas Ganjar.

Ganjar juga mengungkapkan jika dirinya ingin memberikan pendukungnya hadiah.

Namun pada momen tersebut ia bertanya terlebih dahulu kepada Bawaslu Purbalingga.

"Ini saya umpama ingin memberikan hadiah kepada mereka yang hadir pada acara seperti ini, melanggar atau tidak," tanya Ganjar.

"Melanggar," jawab petugas Bawaslu Purbalingga, Didin.

"Dengar bapak ibu tidak jadi. Padahal saya sudah diberikan uang oleh istri saya," canda mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Sebelumnya diberitakan Kompas.Medan, heboh video di media sosial yang berisi rekaman dengan narasi Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, berbincang mendukung calon presiden nomor urut 2.

Dari rekaman yang diunggah akun TikTok @nasionalcorruption, terdengar sejumlah pihak yang berbicara.

"Bocor rekaman perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres dan Kajari Batubara," tulis narasi video

Berikut isi rekaman tersebut:

"Ya per kecamatan ya tambah-tambahlah, jadi untuk kepala desa ini langsung saja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama, tidak ada cerita lain, tak ada cerita apapun, menangkan 02 di desa masing-masing."

"Terkait masalah peluru, itu masih diupayakan dengan Pj supaya sebelum Pilpres keluar, dengan catatan Rp 100 dikeluarkan dari situ. Dana dari desa itu, Rp 50 dikirim ke sana, untuk mereka pergunakan untuk penggunaan serangan,'' bunyi rekaman tersebut.

"Itu penggunaannya ada Pj di situ, Kapolres di situ, Dandim di situ, Kajari di situ. penggunaan itu, penggunaan itu untuk Pilpres operasionalnya, jadi yang Rp50 tinggal di desa dan ini macam tahun lalu uda tahu senior-senior, tahun ini mudah mudahan tidak ada pemeriksaan terkait tahun 2024,"

"Karena itu uda komitmen tidak ada pemeriksaan, tetapi dengan catatan ya, kita harus komitmen juga, jangan nanti macam tahun kemarin, siram, katanya siram 10 masuk 40. Kalah juga,kalau macam desa awak bisalah,"

Terkait rekaman tersebut, Kepala seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumut Yos A Tarigan, menyebut video tersebut hoaks.

“Postingan di medsos itu dipastikan hoaks, pimpinan sudah mengklarifikasi hal itu ke Pak Kajari (Batubara, Amru Siregar). Yang bersangkutan mengatakan, tidak tahu menahu, tentang rekaman percakapan tersebut," ujar Yos dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/1/2024).

Yos mengatakan Kejari Batubara mengaku tidak pernah menghadiri pertemuan dengan Forkopimda yang lain, seperti yang disebutkan di rekaman tersebut.

"Kajari Batubara tidak pernah hadir atau kumpul-kumpul dengan Forkopimda terkait dengan pembicaraan yang beredar. Sekali lagi, postingan di medsos itu dipastikan oaks,” tegasnya.
 

--