Koran Achtung Magz Beredar di Kota Besar, Bawaslu Jambi Gercep, Kenapa Prabowo Resah?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sebulan jelang Pilpres 2024, persaingan tiga kubu capres cawapres makin keras.

Terbaru, beredar koran Achtung Magz yang sangat menyudutkan Prabowo Subianto.

Koran itu menguliti kasus pelanggaran HAM dan penculikan aktivis yang dituduhkan kepada Prabowo.

Baca juga: Pasangan AMIN dan Prabowo-Gibran Berseteru, Elektabilitas Ganjar-Mahfud Naik

Menyikapi hal itu Bawaslu Jambi pun gerak cepat (gercep).

Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Ari Juniarman mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti penyebaran Achtung Magz.

Hasil dari rapat pleno itu, Bawaslu akan menindaklanjuti informasi awal penyebaran Achtung Magz untuk ditelusuri.

Saat ini Bawaslu membuat tim penelusuran dan sudah berjalan.

"Iya Informasi awal itu kan diplenokan, oke kami telusuri, saat ini masih kami telusuri yang bagi-bagi itu siapa, baru nanti dianalisa pelanggaran atau tidak, atau masuk pelanggaran lainnya," ujarnya, Minggu (14/1/2024).

Baca juga: Hasto Sindir Prabowo Unggul Kalau soal Emosian, TKN: Barang Kali Pihak Mereka yang Sedang Emosi  

"Nanti hasil penelusuran baru diplenokan lagi pelanggaran atau tidak," tambahnya.

Menurut Ari, Bawaslu Provinsi Jambi memiliki waktu tujuh hari sejak informasi awal diketahui.

Update laporan dari tim, sudah mendapatkan target orang yang melakukan penyebaran dan sedang berusaha ditemui untuk diklarifikasi.

"Tim kan sudah jalan, jadi sudah ada orangnya sedang ditemui, ditanya-tanya," ungkapnya.

Ari menjelaskan bahwa kegiatan ini ternyata bukan hanya terjadi di Jambi, namun di beberapa wilayah bahkan se Indonesia.

"Ini bukan cuma di Jambi ternyata, tapi se-Indonesia, makanya kita sesuai dengan penanganan pelanggaran, ada informasi kita telusuri," pungkasnya.

Koran Achtung membuat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran geram.

Bahkan dalam beberapa hari ini, TKN Prabowo-Gibran bakal melaporkan Koran Achtung ke Bareskrim Polri.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan melaporkan Koran Achtung yang memuat fitnah dan berita bohong alias hoaks terkait Prabowo Subianto.

Pada halaman utamanya, Koran Achtung memuat artikel berjudul ‘Inilah Penculik Aktivis 1998’ dengan latar wajah Prabowo.

Kemudian dibawahnya juga tertulis pertanyaan "Kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997-1998: Siapa bertanggungjawab?".

Selebaran tersebut dibagikan oleh sekelompok anak muda kepada pengendara di Simpang Lampu Merah Sipin, Kota Jambi, Kamis (11/1/2024).

Koran tersebut tersebar juga di kota-kota besar seperti Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Pekanbaru, Aceh, Medan.

Terdapat juga foto-foto korban penculikan 1998 beserta nama lengkapnya di selebaran.

Selain menyudutkan Prabowo, terdapat juga artikel dengan judul yang menyudutkan Jokowi dan Gibran.

Satu di antara judul di halaman depan yang terpampang yakni "Politik Dinasti Ancaman Bagi Demokrasi".

Terdapat pula artikel dengan judul "Politik Dinasti Jokowi, Kolaborasi Orde Baru dan anak haram Konstitusi" lengkap dengan grafis. Kemudian ada juga artikel "Hikayat Pilpres 2024, Intimidasi para penilak dinasti".

Selebaran tersebut juga membahas soal putusan MK yang meloloskan Gibran menjadi Cawapres.

Habiburokhman pun menyinggung adanya potensi Pemilu 2024 akan digagalkan.

Menurutnya, ada beberapa indikasi penggagalan Pemilu 2024 dan satu di antaranya terkait terbitnya koran “Achtung”.

“Kami memantau dulu, setelah 2-3 hari mengkompilasi, mengumpulkan semua bukti baru kami melaporkan secara resmi ke Bareskrim karena ini murni pidana, gak ada kaitannya Pemilu dalam konteks penegakan hukum,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat (12/1/2024).

Habiburokhman menjelaskan, munculnya Koran Achtung adalah salah satu indikasi upaya untuk menggagalkan pemilu 2024. Koran Achtung telah beredar selama tiga hari.

Meski begitu, TKN sampai saat ini belum bisa mengidentifikasi siapa pembuat dan penyebar koran berisi fitnah kepada Prabowo tersebut. Ia menyatakan TKN bakal menyerahkan temuan itu ke Bareskrim Polri.

“Terduga pelaku waulohualam, tidak tahu, tidak diketahui, dalam lidik, nah itu bahasanya kalau kepolisian dalam lidik kemudian sebagian besar temuan ini ada yang sudah dilaporkan ada yang belum dan ada yang sedang,” kata Habiburokhman.

Membantah fitnah yang dimuat Koran Achtung, Habiburokhman pun membeberkan empat fakta hukum yang menguatkan bahwa Prabowo tidak ada kaitannya dengan hilangnya para aktivis 98.

Pertama, tidak ada satupun keterangan saksi dalam persidangan Tim Mawar yang menyebutkan adanya perintah atau arahan Prabowo untuk melakuakn penculikan tersebut.

“Kedua, keputusan dewan kehormatan perwira no Kep/03/VIII/1998/DKP dengan terperiksa Letjen Purn Prabowo Subianto, bukanlah merupakan putusan pengadilan dan juga bukan keputusan lembaga setengah peradilan itu sifat putusannya pun hanyalah rekomendasi,” kata Haniburokhman.

Ketiga, keputusan Presiden BJ Habibie yang merupakan Panglima Tertinggi TNI waktu itu memberhentikan Prabowo secara hormat dengan menghargai jasa-jasa dan pengabdiannya selama bertugas di TNI.

“Terakhir yang terpenting menurut saya adalah sudah lebih dari 16 tahun sejak tahun 2006, Komnas HAM tidak pernah bisa melengkapi hasil penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis yang dinyatakan kurang lengkap oleh kejaksaan agung, padahal menurut ketentuan pasal 20 uu no 26 tahun 2000, waktu Komnas HAM untuk melengkapi hasil penyelidikan tersebut hanyalah 30 hari,” pungkas Habiburokhman.

Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Gibran Jambi, AR Syahbandar menyayangkan aksi bagi-bagi selebaran yang memojokkan pasangan capres nomor urut 02 tersebut.

Menurutnya aksi bagi-bagi selebaran yang dilakukan sejumlah orang di Simpang Lampu Merah Sipin, Kota Jambi, Kamis (11/1/2024) itu merupakan cara yang kurang baik, dan ini merupakan cara lama yang selalu berulang setiap lima tahun sekali.

"Inikan cara-cara lama, cara basi yang seperti itu, tiap pemilu pasti keluar, apalagi sekarang survei kita lagi kuat, tinggi, ya itu cara-cara yang tidak gentle seperti itu untuk menjatuhkan, black campaign itu kalau menurut saya," ujarnya.

Seharusnya kata dia, jika apa yang dilakukan Prabowo melanggar ya lapor ke pihak berwajib, tidak harus membagikan selebaran yang menjatuhkan dan belum tentu kebenarannya.

Untuk langkah selanjutnya ia menyebut akan dipelajari dengan tim advokasi, guna menentukan sikap TKD.

"Untuk sementara kita senyumkan bae, sambil melihat perkembangan," ucapnya.

Meski dizholimi dengan cara-cara seperti itu, ia mengaku yakin dan percaya bahwa rakyat Indonesia sudah mulai cerdas dalam memilih informasi yang baik.

"Semakin seperti ini kami makin semangat menenangkan Prabowo Gibran di Jambi, Ini memotivasi lagi untuk semakin kencang militan," ujarnya.

Pengakuan Warga

Selebaran tersebut diterima beberapa orang, di antaranya Suci Rahayu yang kebetulan melintas di jalan tersebut.

Suci mengaku diberikan selebaran tersebut oleh sekelompok mahasiswa di simpang lampu merah depan dealer motor.

"Nah itu, mahasiswa yang bagiin di lampu merah Sinsen (Sinar Sentosa)," ujarnya.

Ketika menyebarkan selebaran itu, Suci mengatakan sejumlah mahasiswa hanya menggunakan jaket biasa, tidak menggunakan almamater.

Ia membawa selebaran tersebut dan membaca isi beberapa artikel yang tertera di dalamnya.

Kata dia isi selebaran tersebut memojokkan Prabowo Subianto.

"Memojokkan Prabowo, soal peristiwa 98, ada juga soal Dinasti politik Jokowi," ucapnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News