Terungkap, AR Dibayar Rp 50 Juta oleh Oknum Kepala Desa untuk Tembak Relawan Prabowo-Gibran

Kombes Totok Suharyanto menjelaskan penembakan tersebut dilatarbelakangi oleh dendam, bukan karena perkara politik dan Pilpres, meski korban adalah relawan Prabowo-Gibran.

Menurut Totok MW menyimpan dendam pada korban atas peristiwa yang terjadi sekitar empat tahun lalu.

"Anak buah MW pada 2019 lalu pernah ditembak oleh korban, sehingga MW membalas dengan merencanakan penembakan," kata Totok.

Sebenarnya perkara penembakan tahun 2019 tersebut, kata dia, sudah diputus oleh pengadilan.

Dari lima orang tersangka yang ditetapkan oleh polisi, masing-masing memiliki peran dalam peristiwa tersebut.

Tersangka MW merupakan perencana. Dia menyiapkan fasilitas seperti senjata api, dua sepeda motor, dan uang Rp 50 juta untuk eksekutor.

Baca juga: Khofifah Indar Parawansa Gabung ke TKN Prabowo-Gibran, Ganjar Pranowo: Tetap Confident, Tak Khawatir

Kemudian tersangka H meminta tersangka S mengawasi dan memantau korban enam hari sebelum aksi penembakan.

Mereka juga berperan memantau dan memastikan eksekutor telah melakukan tugasnya.

"Tersangka S berperan memantau keseharian korban sebelum aksi penembakan," kata Totok seperti dilansir Kompas.com.

Adapun AR merupakan eksekutor penembakan dan dibantu oleh HH yang menjadi joki motor saat beraksi. Muarah ditembak pada Jumat (22/12/2023) sekitar pukul 10.00 WIB.

Saat itu korban sedang duduk di sebuah toko di Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.

Para eksekutor lalu melarikan diri usai melakukan aksinya.

Polisi menyita sejumlah barang bukti dalam kasus penembakan tersebut.

Yakni satu unit senjata revolver kaliber 38 merek SNW, senjata api jenis pistol merek colt caliber 9 mm, sepeda motor NMax dan Vario hitam Lalu dua selongsong amunisi revolver, 15 butir amunisi revolver, 20 butir amunisi FN, tujuh ponsel, dua RVR CCTV, 37 senjata tajam, dan uang Rp 850 juta.

Baca juga: Jelang Pilpres 2024, Alam Ganjar Temui Konten Kreator, Ini Pesannya yang Bikin Sejuk

Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 353 KHUP tentang perencanaan penganiayaan ayat 2, subsider Pasal 351 ayat 2 KUHP atau Pasal 1 ayat 1 UU Darurat No 12 Tahun 1951.