Helikopter Mendadak Mogok, Anies Baswedan Batal Sapa Pendukungnya di Polewali Mandar

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Anies Baswedan melakukan kampanye di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat.

Pasalnya helikopter yang mestinya ditumpangi Anies mendadak mengalami gangguan teknis dan tidak bisa terbang.

Meski demikian Anies berjanji akan tetap menemui pendukungnya di Poliwali Mandar (Polman).

Ketua Deputi Bidang Pendidikan Inklusi Timnas AMIN, Ratih Megasari, kepada wartawan, Selasa (9/1/2024) mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan menjadwalan ulang kampanye capres nomor urut 1 tersebut.

"Saya sudah sampaikan sekiranya di-reshedule mengobati kerinduan masyarakat yang sudah sangat ingin bertemu dengan beliau," kata Jubir Timnas AMIN itu.

Ratih mengakui ada sedikit kekecewaan warga Polman lantaran gagal berinteraksi langsung dengan Anies.

Namun dia berharap hal itu tidak menyurutkan semangat untuk memperjuangkan capres nomot urut 1 itu di Sulbar.

Baca juga: Anies Heran Presiden Jokowi Ikut Komenter Tentang Debat Capres: Biarkan Rakyat yang Menilai

"Beliau akan mengupayakan baik dalam waktu dekat dan nanti diatur dengan TKN Pak Anies akan ke sini," ucapnya seperti dilansir Tribunnews.

Masalah Helikopter

Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan batal menyapa warga Polewali Mandar (Polman) dalam rangka melanjutkan kampanye pilpres 2024.

Seharusnya Anies beserta rombongan Selasa pagi tadi melanjutkan perjalanan ke Mamuju untuk menuju ke Polman.

Namun saat transit di Balikpapan semalam, Anies mendapat info helikopter yang akan dia tumpangi mengalami kendala teknis alias rusak.

"Saat ini saya berada di Balikpapan, tadi malam tiba di Balikpapan, transit lalu rencananya pagi ini terbang ke Mamuju.

Dari Mamuju ke Polman dan kita menyelenggarakan acara bersama. Lalu dari Polman baru meneruskan ke Kendari," kata Anies melalui keterangan dari video yang diterima, Selasa (9/1/2024).

Baca juga: Mantan Tim Staf Khusus Jokowi Galang Dukungan, Ratusan Founder Start Up Deklarasi Ganjar-Mahfud

"Ternyata tadi malam kami mendapat kabar ada kendala teknis sehingga tranportasi dari Mamuju menuju Polman ternyata tidak tersedia karena itu terpaksa sekali kami tidak mampir ke Polman untuk bertemu, berinteraksi dan menyelanggarakan silaturahmi seperti yang sudah kita rencanakan," lanjut Anies.

Lebih lanjut, Anies menyampaikan salam perjuangan untuk masyarakat Polman.

Meski tidak bisa hadir langsung, Anies meyakini semangat warga Polman untuk menggelorakan perubahan semakin tinggi menuju pilpres 2024.

"Sampaikan kepada semua bahwa perjuangan ini bukan soal perjumpaan, perjuangan ini tentang menghadirikan rasa keadilan, menghadirkan kemakmuran untuk semua, ini tentang kesetaraan, perjuangan itu tidak boleh terganggu dengan kita tidak berjumpa," ujar Anies.

"Dan Insya Allah pada waktunya kita akan bisa berjumpa kembali berinteraksi bersama, insyaallah pada waktu itu kita bisa mencoba," tandas Anies.

Informasi yang didapat dari Kedeputian Media dan Komunikasi Timnas AMIN, Anies seharusnya mengawali kegiatan hari ini pada pukul 09.15 WITA, dengan menyapa warga di Pasar Wonomulyo, yang berlokasi di Jalan Padi Unggul Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Kemudian pada pukul 10.15 WITA, Anies menghadiri pertemuan masyarakat dan simpatisan se-Sulawesi Barat di Gedung Gadis yang berlokasi di Jalan Dr.Ratulangi, Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Anies dilaporkan ke Bawaslu

Sementara itu Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) melaporkan Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu dituding melontarkan pernyataan-pernyataan yang menyerang calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dalam debat kedua capres pada Minggu (7/1/2024).

Pelaporan dilakukan kemarin, Senin (8/1/2024), dan telah diterima oleh Bawaslu RI.

"Ya, laporan sudah kami terima. Bawaslu akan melakukan kajian awal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Temuan dan Laporan (Pelanggaran)," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Bawaslu RI, Puadi, kepada Kompas.com, Selasa (9/1/2024).

Perwakilan PHPB, Subadria Nuka, mengakui bahwa pernyataan menyerang yang dilontarkan Anies ditujukan kepada Prabowo dalam kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, utamanya soal anggaran Rp 700 triliun.

Namun, ia juga menilai Anies menyerang Prabowo selaku pribadi, terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Serta telah menghina kinerja capres peserta pemilu nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan skor 11 dari 100," kata Subadria.

Data Anies tidak akurat

Ia menilai, serangan Anies soal anggaran pertahanan dan luas tanah milik Prabowo "salah dan tidak benar", meskipun angka luas tanah Prabowo yang disebut Anies merujuk pada jumlah yang disebutkan Presiden Joko Widodo dalam debat capres 2019.

"Diketahui jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai Rp 700 triliun," ujarnya.

"Tanah-tanah pribadi yang dimiliki oleh Prabowo Subianto adalah sebagaimana yang disampaikan di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 275.320.450.000," kata Subadria.

Dalam laporannya, Subadria menganggap Anies melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c juncto Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.

Aturan itu berisi larangan soal larangan peserta pemilu "menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain", dengan konsekuensi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda Rp 24 juta.

Upaya playing victim

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menanggapp santai laporan PHPB ke Bawaslu. Menurutnya hal itu merupakan playing victim yang dilakukan oleh kubu Prabowo usai debat.

"Jangan melakukan apa yang disebut sebagai playing victim ya," kata Cak Imin di Lampung Tengah, Selasa (9/1/2024).

"Itulah yang namanya debat, kalau memang tidak siap data yang jangan berdebat. Itu forum debat resmi yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum dan harusnya dihormati semua pihak," ujarnya.