Debat Ketiga Pilpres 2024, Momen Anies Baswedan Pertanyakan Standar Etika Menurut Prabowo Subianto

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan mempertanyakan standar etika dari Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Menurut Anies Baswedan, tindakan Prabowo Subianto tidak mencerminkan sikap pemimpin yang harus menjunjung tinggi etika.

"Menjadi presiden harus memiliki standar etika yang amat tinggi karena dia akan mengambil keputusan mengerahkan pasukan dan ketika harus bertempur ada korban nyawa,"

"Itu keputusan-keputusan etika," seru Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Baca juga: Promosi Budaya, Anies Baswedan Komitmen Tumbuhkan Restoran dan Kafe Indonesia Seluruh Dunia

Kata Anies, ia menilai bahwa hal itu tidak nampak pada saat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) RI mengingat banyaknya fenomena orang dalam yang terjadi.

"Banyak orang dalam dipengadaan Alutsista PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam dipengelolaan food estate lalu kejadian ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan Cawapres yang melanggar etika," tanyanya.

"Artinya ada kompromi atas standar etika. Dan dalam pidato bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Apa penjelasan Pak Prabowo soal itu?," lanjutnya.

Sentil Prabowo Subianto Soal Pembelian Alutsista Bekas Hingga Singgung Masalah Utang

Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menyentil utang pemerintah yang dipakai untuk keperluan tidak produktif, seperti membeli alutsista bekas.

Menurut Anies Baswedan, pembelian alutsista bekas merupakan bentuk kegiatan yang non-produktif

"Utang-utang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif, jangan utang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif," kata Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Anies Baswedan mencontohkan utang dipakai untuk beli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI yang dipimpin Prabowo Subianto.

"Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru harus sebaliknya kita kerjakan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Menurut Anies Baswedan, rasio utang yang aman maksimal adalah 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Guna mengindari intervensi kedaulatan Indonesia akibat utang, menurutnya perlu pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri termasuk keterlibatan swasta.

"Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30 persen dari GDP sehingga kita aman,"tuturnya.

Lalu, caranya apa?

Kata Anies, dengan menata utangnya dan memperbesar GDP-nya.

Tak kalah penting yaitu melakukan pengembangan skema-skema lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri, termasuk keterlibatan swasta.

Pada kesempatan itu Anies juga menekankan memastikan, adanya perluasan wajib pajak yang harapannya nanti akan perkuat GDP Indonesia, di samping mengurangi kebocoran pajak.

Cara Menghindari Intervensi Kedaulatan Indonesia Dampak Utang Luar Negeri Menumpuk

Salah satu pertanyaan dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2023) singgung soal kebijakan setiap capres dan cawapres, untuk menghindari intervensi kedaulatan Indonesia, dampak utang luar negeri yang terus bertambah.

Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, menyebut ada dua hal yang bisa dilakukan guna menghindari potensi tersebut.

Keduanya, jelas Anies Baswedan, ialah dengan menata utang dan memperbesar Produk Domestik Bruto (GDP).

"Yang tidak kalah penting adalah melakukan pegembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri, termasuk pelibatan swasta" jelas Anies Baswedan.

Adapun untuk memperkuat GDP, kata Anies Baswedan, salah satunya bisa diwujudkan dengan memastikan adanya perluasan wajib pajak.

Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat GDP, tetapi juga mengurangi kebocoran pajak.

Gubernur Jakarta periode 2017-2022 itu lantas menegaskan sekalipun berutang, sebaiknya utang itu digunakan untuk aktivitas produktif.

"Jangan utang itu digunakan untuk kegiatan non-produktif, misalnya dipakai untuk membeli alutsista bekas" tegasnya.

Penataan Ulang Institusi Keamanan

Salah satu pertanyaan dalam Debat Ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu (7/1/2024) di Istora Senayan, Jakarta menyinggung soal komitmen setiap pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden, terhadap penataan ulang institusi pertahanan yang masih terjadi tumpang tindih.

Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, menilai penataan ulang tersebut harus dilandaskan kajian.

Anies Baswedan mengatakan perlu adanya perumusan mengenai tantangan dan ancaman yang dihadapi Indonesia beberapa tahun ke depan.

"Menurut kami harus dirumuskan apa tantangan dan ancaman Indonesia di tahun-tahun ke depan. Lalu dari situ kita lihat bagaimana badan-badan yang selama ini ada, diatur untuk merespons atas tantangan itu" paparnya Anies Baswedan.

Apabila hanya menata ulang tanpa memperkirakan ancaman baru, lanjut Anies Baswedan, maka pemerintah sama saja seperti menyelesaikan urusan organisasi.

Padahal menurut Anies Baswedan, yang dibutuhkan di masa mendatang adalah bagaimana sebuah organisasi diatur untuk merespons tantangan.

Adapun untuk menyusun kajian tersebut, Anies Baswedan mengatakan perlu adanya keterlibatan semua unsur yang relevan.

Dengan begitu, penataan organisasi bukan semata-mata karena selera pemimpin, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan.

Rasio Utang Indonesia

Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menyoroti utang berisiko pada terjadinya intervensi kedaulatan Indonesia.

Hal itu dikatakan Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Anies Baswedan juga menilai ada batasan besaran utang tertentu yang masih aman bagi negara berkembang dan menengah seperti Indonesia, yang berbeda dengan negara maju.

"Utang luar negeri adalah instrumen yang sah. Namun, ada risiko intervensi kedaulatan oleh negara pemberi utang. Pertanyaannya, apa kebijakan pasangan calon untuk menghindari intervensi kedaulatan Indonesia akibat utang yang terus bertambah?" tanya Anies Baswedan.

Anies Baswedan menilai, sebaiknya disebutkan berapa proporsi yang ideal untuk utang di Indonesia.

Anies menanggapi pernyataan Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto yang ironisnya mengatakan, utang luar negeri Indonesia ialah yang terbaik.

"(Tidak cukup) kalau hanya mengatakan bahwa utang kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya. Menurut hemat kami, (rasio) utang kita harus maksimal berada di angka 30 persen dari GDP (produk domestik bruto/gross domestic product), sehingga kita aman di bawah 30 persen,” ujar Anies.

Menurut Anies Baswedan, utang tetap dapat dilakukan, tetapi memperhatikan beberapa kondisi.

"Caranya apa (agar 30 persen GDP) dengan pertama, menata utangnya, yang kedua memperbesar GDP-nya. Yang tidak kalah penting adalah melakukan pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri, termasuk melibatkan swasta" tegasnya.

Anies pun menilai perlu mengurangi kebocoran pajak dalam pengelolaan utang negara.

"Lalu memastikan bahwa ada perluasan wajib pajak yang harapannya nanti akan memperkuat juga di (rasio) GDP kita di samping mengurangi kebocoran pajak dan utang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif,” kata dia.

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu meminta utang jangan dipakai untuk aktivitas yang tidak produktif, sehingga menghambur-hamburkan anggaran negara yang terbatas.

“Jangan sampai utang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif, misalnya utang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat" pungkasnya.

Strategi Anies Baswedan Perkuat Kerja Sama Negara Bagian Selatan

Salah satu pertanyaan dalam debat ketiga Pipres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024), menyinggung soal strategi setiap pasangan calon (paslon), untuk memperkuat kerja sama negara Selatan-Selatan.

Calon presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, sebut presiden sebagai panglima diplomasi mesti melakukan cara seperti yang diterapkan Ali Sastroamidjojo.

Yakni, jelas Anies Baswedan merangkul semua pemimpin negara Selatan-Selatan sekaligus membahas agendanya.

"Yang harus dilakukan seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno oleh Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua, membawa apa yang menjadi agenda Selatan-Selatan" jelasnya.

Anies Baswedan pun memberikan salah satu contoh agenda yang patut dibahas bersama Selatan-Selatan, yakni krisis iklim.

"Kita berhadapan dengan climate crisis. Biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali" katanya.

"Dan kita bicara dengan Selatan-Selatan, yuk kita bicara dengan Utara-Utara bagaimana kita membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia lah yang jadi pemimpin Selatan-Selatan" imbuh Anies Baswedan.

Capres Nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menginginkan Indonesia kembali berperan penting dalam percaturan politik dan kekuatan global.

Hal itu dikatakan Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024) inginkan Indonesia kembali berperan penting dalam percaturan politik dan kekuatan global.

"Ketika kepercayaan diberikan kepada kami, kami insya Allah akan mengembalikan posisi utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu di level global maupun regional,” ujar Anies Baswedan, Minggu (7/1/2024).

Anies Baswedan pun ingin agar berbagai aspek karya anak bangsa menjadi fenomena dunia.

"Kita ingin film, kuliner, diplomat, diaspora kita menjadi fenomena dunia. Hadir di kancah internasional."

"Apa yang kita kerjakan di level dunia, membuat Indonesia tuan rumah di negara sendiri,” ujar Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu.

Anies Baswedan pun menginginkan Indonesia mampu memenuhi amanat terpenting dalam pembukaan undang-undang dasar (UUD) 1945.

"Saya ingin Indonesia hadir memenuhi amanat terpenting di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, menghapuskan penjajahan dari muka bumi. Termasuk penjajahan Palestina,” papar Anies Baswedan.

Anies juga soroti berbagai hal yang membuat anak bangsa Indonesia menjadi korban.

"Kita harus mengatasi perdagangan manusia, perdagangan anak, pencurian ikan, pencurian pasir, dan lainnya. Itu menandakan kita memiliki kedaulatan" kata Anies Baswedan.

Anies Baswedan pun mengungkapkan kelemahan pertahanan siber Indonesia yang mudah dibobol oleh hacker.

"Kemenhan ironisnya dibobol hacker tahun 2023. Sebanyak Rp700 triliun tidak bisa mempertahanakan itu, justru dipakai membeli alutsista bekas,” kata Anies Baswedan.

Anies Baswedan juga menyoroti kegagalan ketahanan pangan Indonesia.

"Program food estate ternyata hanya menguntungkan kroni, tdak menghasilkan" ucapnya.

Anies Baswedan pun menginginkan kepemimpinan mengutamakan data dan informasi.

"Republik ini berperan di level global, sehingga kewibawaan kita berdasarkan kekuatan yang dimiliki Indonesia di percaturan internasional. Karena itu, kita butuh perubahan,” pungkas Anies Baswedan.

Teknologi Cyber dan Kecerdasan Buatan

Untuk menjaga pertahanan negara yang tangguh, Capres Nomor Urut 1, Anies Rasyid Baswedan tekankan perlunya memanfaatkan teknologi cyber, kecerdasan buatan dan satelit untuk informasi Geospasial.

Hal itu disampaikan Anies Baswedan sekaligus menjawab pertanyaannya panelis soal apa kebijakan pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 1, Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin atau Gus Imin (AMIN), untuk memanfaatkan akses teknologi dan pengembangannya guna memperkuat pertahanan Indonesia.

Anies Baswedan menyampaikan, masalah cyber teknologi informasi jadi salah satu ancaman non tradisional yang makin hari semakin nyata dirasakan di Indonesia.

Menurutnya, warga Indonesia khususnya merasakan handphone dan kompute komputer menghadapi tantangan hacking.

"Karena itulah menurut kami perlu sekali kita membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, dalam debat ketiga Pilpres 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Menurut Anies Baswedan, masalah pertahanan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang.

Yang perlu dilakukan pertama, adalah membangun satu sistem yang komprehensif perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga termasuk komponen masyarakat.

Kedua, adalah pengadaan teknologi-teknologi terbaru tapi kuncinya bukan semata-mata pada teknologinya kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semesta.

Ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan.

Sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover kecepatan untuk kembali kembali dalam sistemsaat terjadi serangan-serangan cyber.

"Jadi menyusun ini satu adalah melibatkan secara komprehensif yang kedua menggunakan teknologi terbaru yang ketiga sistem recovery yang cepat," pungkasnya.

Anggaran Rp700 Triliun untuk Kemenhan Tak Bisa Mengatasi Masalah Siber

Anies Baswedan mempertanyakan anggaran besar digelontorkan untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI selama lima tahun belakangan.

Capres Anies Baswedan mengaku heran mengapa anggaran senilai Rp700 triliun tak bisa mengatasi masalah siber.

"Justru di situ letak problemnya, ketika anggaran yang begitu besar dialokasikan justru bukan untuk mempertahankan serangan paling modern yang terjadi" ujar Anies Baswedan dalam acara Debat Ketiga Capres-Cawapres 2024 di Istora Senayan, Minggu (7/1/2024).

Padahal menurut Anies Baswedan, serangan siber adalah masalah yang dirasakan oleh hampir semua lapisan masyarakat.

Bukan hanya sektor pemerintahan saja yang berpotensi mengalami ancaman ini, tetapi juga seluruh keluarga di Indonesia.

Ia lantas menilai ketimbang membelanjakan anggaran untuk alutsista, sebaiknya itu dialokasikan untuk membenahi sistem keamanan siber.

Sebab hal ini bukan termasuk investasi jangka panjang, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam waktu dekat.

“Investasi jangka panjang boleh, tapi manfaatnya itu baru bisa dirasakan 5-10 tahun mendatang. Pertanyaannya, hari ini dan kemarin apa?"

"Dan itulah yang menjadi fokus kita. Siapkan sistemnya, siapkan orangnya, dan siapkan langkahnya,” tegas Anies Baswedan.

Lemahnya Keamanan Siber di Indonesia

Anies Baswedan juga menyoroti betapa lemahnya keamanan siber Indonesia.

Dikatakan Anies Baswedan, Republik Indonesia ini banyak menghadapi serangan siber atau cyber attack.

“Dalam beberapa tahun terakhir ini lebih dari 160 ribu orang meninggal bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus."

"HP kita, komputer kita diserang oleh cyber attack. Lebih dri 800 juta cyber attack, ungkap Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Ironisnya lagi, kata Anies Baswedan, Kementerian Pertahanan bahkan juga terkena serangan siber.

Ia mengatakan bahwa institusi tersebut dibobol oleh peretas di tahun 2023 ini.

"Sebanyak Rp700 triliun tidak bisa mempertahankan itu (keamanan siber). Sebuah ironi. Karena itu, kita ingin mengembalikan (keamanan siber)," tutupnya.

Presiden RI Harus Menjadi Panglima Diplomasi

Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan tegaskan Presiden RI harus jadi Panglima diplomasi Indonesia.

Bukan hanya hadir dalam forum-forum, kata Anies Baswedan, tetapi hadir mewarnai hadir serius memperjuangkan amanat termasuk amanat terpenting menghapuskan penjajahan di muka bumi.

“Menghapus penjajahan bukan sekadar statemen dalam upacara tapi presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras tentu itu khususnya untuk Palestina," tandas Anies Baswedan dalam Debat Capres Ketiga di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (7/1/2024).

Selanjutnya Anies Baswedan berjanji mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global.

"Ketika kepercayaan dari ibu dan bapak saudara sekalian diberikan kepada kami maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global Indonesia,"kata Anies.

Anies menegaskan Indonesia tidak hadir sebagai penonton tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian kemakmuran bagi seluruh bangsa di level Global

Di level regional, Anies merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia kekuatan kebudayaan kekuatan kesenian kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia.

"Kita ingin film kita seniman kita kuliner kita diplomatik kita para diaspora kita menjadi fenomena dunia hadir mewarnai kancah internasional kita menginginkan dengan cara seperti itu maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus tamu mempesona di negeri orang,"tutur mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

(Wartakotalive.com)