Gibran Rakabuming Raka Penuhi Panggilan Bawaslu Jakpus untuk Klarifikasi Bagi-bagi Susu Saat CFD

WARTAKOTALIVE.COM, TANAH ABANG - Cawapres Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat (Bawaslu Jakpus) di kawasan Tanah Abang, Rabu (3/1/2024).

Saat datang ke Bawaslu Japus, Gibran mengenakan kemeja cokelat di kawasan oleh aparat kepolisian dan sejumlah Tim Kampanye Nasional (TKN).

Baru menginjakan kaki di Bawaslu Jakarta Pusat, Gibran Rakabuming Raka langsung diserbu oleh puluhan awak media yang sudah menunggu sejak siang tadi.

Mereka berusaha paling terdepan mengabadi momen Gibran di Bawaslu RI.

Saling dorong dan sikut pun tidak terhindarkan lagi.

Selain itu, sejumlah awak media sampai terjatuh dan sepatunta terlepas ketika berusaha mengambil gambar Gibran.

Gibran dipanggil Bawaslu RI atas dugaan pelanggaran Pemilu, yakni membagikan susu di car free day (CFD) beberapa waktu lalu.

Baca juga: Temuan Baru Bawaslu Jakarta Pusat Soal Dugaan Pelanggaran Kampanye Gibran Rakabuming Raka Saat CFD

Gibran pun dicecar pertanyaan oleh awak media dan ia hanya bisa berjalan menuju ruang pemeriksaan Bawaslu.

Sebagai informasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mempunyai alasan belum memanggil calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.

Pemanggilan ini atas dasar klarifikasi kegiatan bagi-bagi susu di area car free day (CFD), Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023).

Benny mengatakan bahwa pihaknya masih mengkaji kegiatan tersebut. 

"Setelah hasil verifikasi, yang dilakukan kajian. Secara umum, di dalam konteks penanganan pelanggaran, ini namanya pengkajian," kata Benny. 

BERITA VIDEO: Menunggu Kedatangan Putrinya, Jenazah Rizal Ramli Dimakamkan Kamis Siang

Temuan Baru Bawaslu Jakpus

Di sisi lain, ada temuan baru Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat mengenai dugaan pelanggaran kampanye Pemilu 2024.

Temuan baru dugaan pelanggaran kampanye Pilpres 2024 mengarah kepada Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabumung Raka.

Temuan baru tersebut terkait dugaan pelanggaran kampanye Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu di car free day (CFD), kawasan MH Thamrin, Minggu (3/12/2023) lalu.

Kendati demikian, pihak Bawaslu Jakarta Pusat enggan membeberkan terkait apa temuan dugaan pelanggaran kampanye tersebut.

Baca juga: Teriakan dari Santri dan Massa Pendukung Prabowo Presiden Menggema di Ponpes Genggong Probolinggo

"Fakta dan temuan baru itu ada, tapi memang ketika waktu kapan ya kami kan kemarin konferensi pers, saya menyatakan ada fakta dan temuan," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Triyanto saat ditemui di Kantor Bawaslu Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).

Diakui Dimas, pelanggaran pidana terkait kasus tersebut dipastikan tidak ada.

Namun, ada peraturan lainnya yang diduga dilanggar oleh Gibran tersebut.

Oleh karenanya, Dimas ingin meminta konfirmasi langsung dari Gibran terkait hal tersebut.

Namun, putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu mangkir dari pemanggilan perdana Bawaslu Jakarta Pusat, meski sudah dikirimi surat.

"Pelanggaran pidana Pemilu ini sih memang tidak ada. Itu sudah clear ya, saya tegaskan. Di sini dikatakan pidana Pemilu itu tidak ada, tapi peraturan lainnya," ungkap Dimas.

Sementara, saat disinggung soal Gibran yang menggandeng kader-kader politik saat bagi-bagi susu di CFD, Dimas tak menjawabnya.

Kendati demikian, Dimas membenarkan jika dia telah memanggil sejumlah kader politik untuk diperiksa.

"Baru tiga orang itu aja ya (yang dipanggil), Bu Zita Anjani, Sigit Hadi Purnomo, Pasha Ungu, Uya Kuya," kata dia.

Dimas berujar, pihaknya hanya akan meminta klarifikasi seputar kegiatan pada saat CFD itu saja.

Apabila terbukti melanggar, lanjut Dimas, pihaknya akan menerbitkan rekomendasi kepada instansi berwenang yang terkait dengan Gibran.

"Kami rekomendasinya kalau peraturan gubernur itu kan berarti yang punya wilayahnya Gubernur ya, hanya rekomendasi aja sih sifatnya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka mangkir dari panggilan pertama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).

Diketahui, Gibran dipanggil karena membagi-bagikan susu kepada warga saat car free day (CFD) di kawasan MH Thamrin, Minggu (3/12/2023) lalu.

Pemanggilan itu dilakukan guna mengklarifikasi dan mengidentifikasi apakah ada pelanggaran yang menyalahi aturan kampanye atau tidak.

"Mungkin beliau juga sibuk. Tapi enggak apa-apa saya sudah sering kali bilang ketika saya undang klarifikasi tidak hadir, prosesnya tetap berjalan," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Triyanto saat ditemui di Kantor Bawaslu Jakarta Pusat, Selasa.

Sentilan Ganjar-Mahfud dan Jubir Timnas AMIN

Program makan siang gratis digagas Capres dan Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih jadi perbincangan.

Baik itu dari kubu Capres dan Cawapres Nomor Urut 1, Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin atau Gus Imin (AMIN), dan Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ikut mengomentari program Prabowo-Gibran tersebut.

Diketahui, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kompak sentil program makan siang gratis digagas Prabowo-Gibran

Ganjar Pranowo beberapa kali sindir program makan siang gratis Prabowo-Gibran yang disebut-sebut bisa menelan anggaran Rp400 triliun.

Catatan Tribunnews.com, Ganjar Pranowo sempat melontarkan sindirannya saat hadiri acara alumni GMNI di Gedung Serbaguna GBK, Senayan, Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Ganjar Pranowo awalnya mengungkap selama dirinya berkampanye keliling daerah kerap menerima banyak keluhan, seperti keluhan kekurangan fasilitas kesehatan.

Keluhan tersebut menurut Ganjar Pranowo menunjukan jika rakyat masih menemui sejumlah kesulitan.

Ganjar lantas menyinggung program Prabowo-Gibran terkait makan siang gratis yang menggunakan anggaran besar.

"Maaf, dan 400 T mau digunakan untuk makan siang," kata Ganjar Pranowo disambut tawa hadirin.

Lebih lanjut, Ganjar minta para eksponen Alumni GMNI sebagai orang yang berintelektual harus kritis terhadap jargon dan program politik.

"GMNI, alumni GMNI adalah intelektual, mari kita makin kritis pada soal jargon , pada soal program, pada soal gimik, karena di balik politik yang besar, di balik debat yang ditonton tepuk tangan yang sangat meriah, sebenarnya ada tanggung jawab moral kita untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat, jangan bohongi rakyat," katanya.

Ganjar pun kembali menyentil program makan siang gratis Prabowo-Gibran baru-baru ini.

Saat meluncurkan program internet gratis di Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/1/2024), seolah Ganjar sengaja melempar pertanyaan kepada millennial dan Gen-Z lebih memilih internet gratis atau makan siang gratis.

"Aku kasih pilihan, makan siang gratis atau internet gratis?" tanya Ganjar.

"Internet gratis," jawab millenial dan Gen-Z yang hadir.

Ganjar pun menyinggung kunjungannya ke Boyolali beberapa hari lalu.

Ia menyatakan dalam kunjungannya tersebut, moyoritas lebih banyak yang memilih internet gratis.

"Karena makan siang sudah cukup," kata Ganjar.

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD pun mengkritik program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Mahfud menyebut program tersebut bagus, tapi tidak jelas prospeknya.

"Begini, kalau makan siang gratis itu bagus lah tetapi prospeknya apa?" kata Mahfud di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Sabtu (30/12/2023).

Mahfud kemudian menyampaikan, ia bersama pasangannya, Ganjar Pranowo memiliki program yang lebih baik dari pada makan siang gratis itu.

Program yang dimaksud Mahfud adalah gastronomi.

Ia menilai hal ini akan lebih memberdayakan masyarakat.

Mahfud meyakini program gastronomi nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

"Kita lebih dari itu. orang tidak hanya dikasih ikan, tapi diberi pancingnya, pancing ikan. Kalau soal makan kita punya program namanya gastronomi, bukan hanya makan siang. Tapi makanannya juga sehat," ucap Mahfud.

"Karena makan siang gratis susu dan sebagainya itu kan impor kira-kira barang barang impor, kalau gastronomi dari bumi bumi kita dan laut laut kita."

"Itu nanti, tapi tidak dalam sebuah program yang khusus dan seketika. Itu nanti akan menjadi bagian program yang jangka panjang," sambungnya.

Tim Nasional Anies-Muhaimin atau Timnas AMIN pun sebelumnya mengkritisi program makan gratis Prabowo-Gibran

Juru Bicara Timnas AMIN Indra Charismiadji mengatakan program makan siang dan susu gratis hanya sebatas janji politisi semata.

Menurutnya, ada yang lebih penting untuk pendidikan Indonesia di masa kini.

Yakni soal pendidikan gratis di berbagai kalangan.

"Setiap tahun rakyat selalu ribut karena PPDB zonasi yang penyebabnya kuota yang ada jauh lebih sedikit dari jumlah pendaftar" kata Indra, Senin (11/12/2023).

"Alih-alih problema tahunan rakyat segera diselesaikan ini malah mau buat program baru makan siang gratis dengan anggaran super jumbo sampai Rp450 triliun," jelasnya.

Sehingga makan siang dan susu gratis dianggap tak relevan dengan pendidikan Indonesia saat ini.

Selain itu, Indra juga menyinggung pernyataan jika program Prabowo dan Gibran itu sudah dilaksanakan di 76 negara.

Namun, ada 155 negara juga yang sudah memberikan pendidikan gratis sepenuhnya untuk anak sekolah mulai dari kelas 1-9.

"76 negara yang memberikan makan gratis tersebut secara keseluruhan sudah juga menggratiskan biaya pendidikan terlebih dahulu," tambahnya.

"Jadi prosesnya dimulai dengan menggratiskan biaya pendidikan baru ke tahap selanjutnya yaitu memberikan makan gratis, tentunya bagi negara-negara yang ekonominya cenderung kuat," sambungnya.

Reaksi Gibran Rakabuming

Menyikapi hal tersebut, Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka tak ambil pusing.

Gibran pun malah menguncapkan terima kasih atas masukan yang disampaikan Mahfud MD.

"Ya, terima kasih masukannya Pak Mahfud MD," kata Gibran kepada TribunSolo.com saat berkunjung ke Sragen, Senin (1/1/2024).

Dihadapan seribu lebih pedagang, pelaku UMKM, dan kalangan milenial yang hadir di acara tersebut, Gibran meminta doa restu untuk menjalankan program makan siang yang digagas olehnya itu.

Menurut Gibran, program tersebut dijalankan agar anak-anak bebas dari stunting.

"Ini juga terkait makan siang gratis, mohon doanya bapak ibu nggih, biar bisa terlaksana, biar anak-anak kita bebas stunting," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo sebelumnya memberikan penjelasan soal program makan siang dan susu gratis yang digagas Prabowo-Gibran.

Menurutnya program tersebut tidak akan memangkas anggaran dari dana bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, anggaran bansos senilai Rp 500 triliun untuk masyarakat yang membutuhkan tetap akan dilanjutkan jika Prabowo-Gibran menang pada Pilpres 2024.

"Saya ikut tim pakar, dana (makan siang dan susu gratis) ada dan bakal ada, dan ini bukan dari anggaran bansos, anggaran bansos yang Rp 500 T tahun depan itu tetap. Bansos kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini," kata Hashim di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2023).

Ia menyampaikan bahwa dana program makan siang dan susu gratis akan diambil dari sumber baru. Akan tetapi, ia tidak bisa merinci dari mana uang tersebut berasal.

"Ini ada dana baru dan bakal dan saya jamin, Prabowo jamin, tim pakar dana ada dan bakal ada," katanya.

Di sisi lain, Hashim memahami dana makan siang dan susu gratis akan mengeluarkan angka yang besar, yakni Rp 450 triliun atau tiga kali lipat dari anggaran Kementerian Pertahanan RI.

"Saya bisa katakan bahwa dana untuk ini, program ini akan memakan dana Rp 450 T setiap tahun. Pak Prabowo menganggap ini penting sekali,"

"Begitu penting dana ini tiga kali anggaran pertahanan dan TNI setiap tahun, tiga kali lebih. Anggaran TNI dan pertahanan Rp 137 T dan program untuk makanan gratis Rp 450 T," katanya.

Catatan Kritis Pakar Kebijakan Publik

Lalu bagaimana program makan siang gratis di mata para ahli?

Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah mengatakan program tersebut hanya akan berjalan untuk jangka waktu pendek.

"Kalau saya melihatnyansih jangka pendek itu. Paling setahun, dua tahun," kata Trubus, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Senin (1/1/2024).

Trubus berharap agar sumber dana terkait program tersebut diperjelas, jangan sampai program tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sebab kalau jangka panjang, itu anggarannya dari mana, masalahnya di situ. Nanti ujung-ujungnya APBN juga yang dipakai. Jadi harus dijelaskan asal anggarannya dari mana," ucapnya.

"Mungkin setahun pertama dia bisa, nanti tahun kedua, ketiga berapa. Kalau jadi menang lho ya. Jadi harus ada kejelasan, roadmap-nya harus jelas. Jangan nanti ujung-ujungnya APBN yang digorok," kata Trubus.

Tepisah, Pakar Kebijakan Publik Agus Pambagio. Ia menilai, pemberian makan gratis itu akan membuat masyarakat menjadi malas.

"Itu bikin orang malas, kasih makan," kata Agus, saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (1/1/2024).

Menurut Agus, program makan gratis Prabowo-Gibran akan menjadi perhatian negara-negara lain.

"Jadi nanti bisa kebayang bangsa ini di daerah-daerah setiap makan siang mau dikumpulin di mana, di lapangan?" Ucap Agus.

"Itu kan bagus di-shoot sama media-media asing lihat orang Indonesia kelaparan semua, dikasih makan negara. Kan enggak lucu. Enggak pada tempatnya lah," sambungnya.

Agus mengatakan, negara seharusnya memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.

"Yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan lapangan pekerjaan, bukan ngasih makan gratis," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, di negara-negara lain, dana untuk pemberian makan gratis bersumber dari pajak.

"Ya iya kan orang enggak usah kerja aja, diam. Ya kalau di luar negeri kan memang dikasih makan tapi kan dari pajak, pajaknya tinggi. Nah kita (Indonesia) kan enggak," jelas Agus.

"Terus orang diam aja tahu-tahu dikasih makan, yang korupsi jalan terus. Ya enak sekali, yang korupsi enggak diapa-apain, yang melarat dikasih makan gratis, dikasih bansos, ya enggak benar lah," tuturnya.

(Wartakotalive.com/M40/M32/Tribunnews.com/Adi Suhendi/Igman/Reza Deni/Ibriza/Rahmat)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News