Capres Anies Baswedan: Software Aplikasi Pemerintah Diintegrasikan, Tapi Bukan Sentralisasi

WARTAKOTALIVE.COM - Capres Nomor Urut 01, Anies Rasyid Baswedan menjawab sejumlah pertanyaan dari kaum muda dalam acara Desak Anies di Kota Mataram, NTB, Selasa 19 Desember 2023.

Salah satu pertanyaan untuk Anies Baswedan itu adalah tentang banyaknya perangkat lunak atau software aplikasi milik pemerintah saat ini dengan melibatkan anggaran besar untuk pembuatannya.

“Di Jakarta ada aplikasi Jaki yang sangat bermanfaat. Cuma kemarin pas debat (calon presiden di KPU, red), saya sebut Jaki, dalam hitungan tak sampai satu jam, dihack."

"Saya bilang, kalau aplikasi pemerintah itu dihack, artinya aplikasi itu bagus. Kalau enggak bagus didiamkan saja. Toh, semua orang bisa lihat" terang Anies Baswedan, Selasa 19 Desember 2023.

Baca juga: Lindungi Pekerja Migran, Anies Baswedan: Bekali Keterampilan Hingga Perbanyak Perwakilan Negara

Anies Baswedan mengungkapkan, dia ingin ada suatu sistem informasi berbasis perangkat lunak aplikasi yang terintegrasi, sehingga orang tidak perlu membuka terlalu banyak aplikasi.

"Tetapi bukan sentralisasi. Karena ada banyak urusan yang dikerjakan di pemerintah daerah. Banyak kewenangan yang sesungguhnya ada di pemerintah daerah,"

"Sehingga kalau kita menyiapkan sebuah superapps, maka tidak berarti sentralisasi. Hanya gerbangnya saja yang bisa satu, tetapi langsung kerja ke tiap daerah" papar dia.

Anies Baswedan menginginkan, jangan sampai adanya aplikasi pemerintah yang banyak itu kemudian merepotkan warga.

"Tetapi jangan juga dikumpulkan, berakhir pada sentralisasi. Tetap harus ada otonomi pada pemerintah daerah untuk mengeksekusi"

"Jadi kalau ada jalan rusak, bukan kemudian diambil alih oleh pusat, tapi dipastikan pemerintah daerah mengoreksi dengan baik" ujar Anies Baswedan.

Bentuk Kepedulian Anies ke Pekerja Migran Indonesia

Anies Rasyid Baswedan menunjukkan kepeduliannya terhadap pekerja migran Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai salah satu provinsi yang paling banyak mengirim pekerja ke luar negeri.

Menurut Anies Baswedan, ada dua hal yang bisa dilakukan.

Pertama, kata Anies Baswedan, dalam jangka panjang pemerintah harus menambah lapangan pekerjaan di dalam negeri, sehingga mereka tak perlu jauh-jauh mengais rezeki di negeri orang.

Langkah ini muncul seusai Anies Baswedan berdialog dengan sejumlah pekerja imigran Indonesia yang bekerja di Malaysia beberapa bulan lalu.

"Ketika bertemu dengan mereka, termasuk dari NTB, mereka menyampaikan persoalan yang mereka rasakan. Apa yang mereka sampaikan? Pak, sesungguhnya kami tidak ingin bekerja di sini."

"Bila ada pekerjaan di Indonesia, kami ingin pulang," kenang mantan Gubernur Jakarta itu dalam acara Desak Anies di Mataram, NTB, Selasa (19/12/2023).

Adapun langkah kedua ialah dengan membekali para pekerja imigran.

Salah satu pembekalan yang dimaksud ialah keterampilan, sehingga ketika menginjakkan kaki di negeri orang, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.

Selain itu, jika terpilih menjadi presiden, Anies juga akan membekali para pekerja imigran dengan perlindungan yang baik.

Salah satunya, dengan menambah staf di kantor-kantor perwakilan Indonesia di tempat para pekerja migran itu bekerja.

"Kita harus pastikan bahwa kantor-kantor perwakilan Indonesia di tempat banyak pekerja migran punya cukup staf untuk melayani pekerja migran."

"Karena ketika mereka membutuhkan pertolongan, mereka tidak bisa ke mana-mana kecuali meminta pertolongan ke perwakilan kita," jelasnya.

Tidak kalah penting, sambung Anies, adalah memberikan perlindungan ketika para pekerja migran ini pulang ke Indonesia.

Sebab faktanya, banyak pekerja yang menjadi korban di tempat-tempat kedatangannya, seperti bandara.

"Kita harus mengimbangi perlindungan kepada mereka. Jangan sampai mereka kemudian malah menjadi korban yang dimanfaatkan orang-orang jahat, padahal mereka sesungguhnya telah menjadi pahlawan bagi keluarganya," tutup Anies.

Cara Anies Kelola Utang Pemerintah Indonesia yang Membengkak

Anies Baswedan menjawab sejumlah pertanyaan dari kaum muda dalam acara Desak Anies di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa 19 Desember 2023.

Salah satu pertanyaan tersebut adalah soal pengelolaan utang Pemerintah Indonesia yang kini jumlahnya sudah mencapai hampir Rp8000 triliun.

"Utang sesungguhnya bukan jadi masalah bila digunakan untuk kegiatan produktif. Karena dia memberi manfaat bagi orang banyak"

"Problemnya, ketika utangnya tidak dipakai untuk aktivitas yang produktif" terang Anies Baswedan, pada Selasa 19 Desember 2023.

Masalah kedua, ujar dia, pemanfaatan utang itu yang banyak bocor.

"Itu masalah. Tetapi bila tidak banyak bocor, dia bisa optimal. Kemudian terkait utang ini, rasio utang kita itu ada ambang batasnya."

"Saat ini rasionya sekitar 37 persen dari GDP (produk domestik bruto) kita. Sekitar Rp8000 triliun" papar Anies Baswedan.

Anies menargetkan rasio utang itu bisa diturunkan menjadi di bawah 30 persen.

"Bagaimana caranya? Pertama, utangnya dikecilkan. Kedua, GDP-nya dibesarkan. Kedua cara ini akan membuat rasio utang menjadi 30 persen" terang Anies Baswedan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini ingin GDP-nya dibesarkan, sehingga rasio utang menjadi turun.

"Lalu memastikan rasio utangnya dipakai untuk kegiatan yang produktif. Dan, diawasi dengan baik, sehingga utang itu tidak bocor."

"Ada transparansi, ada pelaporan yang baik, bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga nanti memberi manfaat kepada semua" pungkasnya.

Soroti Pembangunan Manusia di Luar Jawa dan Sumatera Tak Merata

Anies Baswedan menyoroti tidak meratanya pembangunan kualitas manusia di luar pulau Jawa dan Sumatera.

Anies Baswedan menyebutkan, bila indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah selain kedua pulau tersebut masih jauh tertinggal.

"Tahun 2022 IPM di Jawa dan Sumatera angkanya 74 persen, sedangkan 10 tahun yang lalu 69 persen. Tapi kalau kita lihat Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua, baru di tahun 2022 ini menyentuh angka 69 persen," papar Anies Baswedan

Anies Baswedan menekankan bukan angka yang menjadi persoalan, namun waktu pembangunan itu sendiri.

Daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera membutuhkan waktu 10 tahun untuk mencapai angka IPM yang setara dengan kedua pulau itu di masa lalu.

"Bukan perkara selisih 4-5 poin, tapi masalahnya adalah selisihnya 10 tahun. Angka yang hari ini ada di Nusa Tenggara, Sulawesi adalah angka yang 10 tahun lalu ada di Jawa dan Sumatera," beber Anies.

"Artinya apa? Selama ini pemerintah pusat tidak memberi perhatian yang cukup untuk mendukung pembangunan kualitas manusia di semua tempat di Indonesia," imbuhnya.

Karena itulah, jika terpilih jadi presiden, Anies Baswedan akan menjalankan program yang mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Peningkatan itu akan berfokus pada tiga unsur, yakni kesehatan, pendidikan, dan harapan hidup.

Anies Imbau ASN Bersikap Netral di Pemilu 2024

Anies Baswedan berkomentar soal izin tempat acara Desak Anies di Mataram, yang dicabut secara sepihak.

Mulanya, giat Desak Anies sendiri direncanakan akan digelar di Arena Terbuka Taman Budaya, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebelum akhirnya dipindahkan.

"Saya ingin imbau kepada pemerintah untuk memberikan arahan kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara agar bersifat netral dan tidak mempersulit salah satu calon, baik itu Pilpres maupun Pileg," katanya Anies Baswedan di Kafe Sosial Pedjuang, Mataram, Selasa (19/12/2023).

Kata Anies Baswedan, keputusan sepihak yang mempersulit pihaknya itu sudah terjadi berkali-kali sehingga dirinya sudah merasa tak heran.

"Itu kami rasakan bukan sekali, tapi berkali-kali. Last minute, izin dibatalkan secara sepihak. Ini adalah negeri merdeka yang semua memiliki hal yang sama untuk menjalani proses kampanye," tukasnya.

"Ini juga adalah masa di mana boleh melakukan dialog di ruang terbatas, bukan di ruang terbuka. Jadi tunjukkan bahwa netralitas itu ada dan bila ada yang tidak netral diberi sanksi supaya kedisiplinan hadir," lanjutnya.

Dirinya juga menegaskan jika ada sikap tidak netral yang dibiarkan maka itu memperbolehkan tidak netral, lain jika sanksi di dalamnya.

"Kami akan ungkapkan saja setiap kali ada penghalangan-penghalangan kami laporkan kepada publik bahwa ini bukan praktek yang sehat karena kita ingin menjaga demokrasi kita tetap terhormat," pungkasnya.

Infrastruktur Tanpa Pembangunan Manusia, Anies Baswedan: Sama Saja Mubazir!

Capres Nomor Urut 02, Anies Rasyid Baswedan menilai pembangunan infrasturktur tanpa diiringi peningkatan kualitas manusia sama saja mubazir.

Hal itu Anies Baswedan sampaikan menyusul fakta yang membuktikan maraknya pembangunan infrasturktur di Lombok.

Namun di sisi lain, lanjut Anies Baswedan indeks pembangunan manusianya berada di urutan ke-6 se-Indonesia.

"Pembangunan sarana prasarana itu penting, ya perlu diteruskan. Tapi jangan melupakan kualitas manusia." kata Anies Baswedan di acara Desak Anies di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/12/2023).

"Kalau sarana prasarananya disiapkan tapi manusianya tidak pernah dikembangkan, maka itu jadi proyek yang bisa saja mubazir," ujar Anies Baswedan kembali.

Anies pun menjelaskan bahwa pembangunan kualitas manusia itu meliputi tiga hal, yakni kesehatan, pendidikan, dan harapan hidup.

Jika ketiganya diserisukan, lanjutnya, maka sarana dan prasarana yang telah dibangun akan bermanfaat.

Karena itulah, calon presiden nomor urut 1 ini berjanji akan menjalankan proyek dengan berorientasi pada pembangunan manusia.

Sebab pada intinya, pembangunan infrasturktur itu ditujukan untuk manusia, bukan sekadar demi sarana dan prasarana itu sendiri.

"Ketika kita membangun infrastruktur haruslah untuk manusia, bukan sekadar sarana dan prasarananya itu sendiri. Itu sebabnya orientasi kita pada pembangunan manusia, dan Insyaallah termasuk di NTB," tegasnya.

Anies Pastikan Menterinya Tidak Punya Konflik Kepentingan

Anies berkomitmen bila terpilih menjadi presiden, maka menteri-menterinya tidak boleh punya konflik kepentingan.

Para menteri, menurut Anies Baswedan juga harus bersedia menandatangani komitmen tak berkonflik kepentingan.

Hal itu diungkapkan Anies Baswedan dalam acara Desak Anies di Kota Mataram, NTB, Selasa 19 Desember 2023.

"Itu harus dijaga konsisten. Jangan sampai diawal tegas soal tidak ada konflik kepentingan, tapi sambil jalan pelan-pelan itu ditoleransi. Menurut saya, harus ada penjagaan yang konsisten di sini" ujar Anies Baswedan, Selasa 19 Desember 2023.

Jadi komitmennya, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, setiap bertugas di wilayah publik, maka dia harus bekerja atas nama publik.

"Dan itu ditegaskan. Begitu seseorang disumpah memegang jabatannya, maka ucapannya, tindakannya, tanda tangannya, itu atas nama negara. Bukan lagi atas nama pribadi" papar Anies Baswedan.

Karena itu, ujarnya, menteri tidak boleh lagi bekerja untuk kepentingan dirinya dan kepentingan pribadi.

"Karena sudah disumpah dan tidak ada sumpah itu mengatakan hanya bekerja pukul 8.00 pagi sampai pukul 17.00 sore. Tidak ada. Itu 24 jam. Selama durasi dia bertugas" tegas Anies Baswedan.

"Jadi saya ingin pastikan, satu mereka menandatangani komitmen. Kedua, menandatangani komitmen bila melanggar otomatis mengundurkan diri. "

"Otomatis, tidak perlu diminta begitu melanggar otomatis mengundurkan diri. Jadi kita nanti tidak usah meminta mengundurkan diri, karena bagian dari komitmen itu, bila komitmen dilanggar, maka harus mengundurkan diri" tandasnya.

Kenapa ini penting?

Anies mengungkap, karena ini untuk menjaga kepercayaan rakyat kepada negara.

Negara itu harus dipercaya, kalau negara tidak dipercaya, maka rakyat akan curiga.

"(Pilpres 2024), semua bicara bagaimana negara netral, tidak ada kecurangan. Artinya apa? Alam bawah sadar kita mengatakan kami kurang percaya pada negara. Karena itu kami curiga. Dulu-dulu tidak pernah ada" ujar dia.

Negara, kata Anies, harus mengembalikan kepercayaan rakyat, karena pilar dalam demokrasi adalah kepercayaan rakyat ke negara.

"Itu dibuat dari yang paling puncak harus menjaga kepercayaan itu" pungkasnya.

Timnas AMIN Komit Berantas Pinjol dan Judi Online

Hasreiza alias Reiza Patters, Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Rasyid Baswedan- Abdul Muhaimin Iskandar tegaskan AMIN berkomitmen memberantas pinjaman online (pinjol) dan judi online yang memberatkan dan memiskinkan rakyat.

"Komitmen AMIN melakukan ini, karena telah menjadi salah satu yang memberatkan dan memiskinkan rakyat. AMIN memberikan solusi dengan membantu permodalan utk UMKM dan yang mau berusaha dengan kredit ringan dari perbankan" katanya, Selasa (19/12/2023).

Komitmen itu disampaikan cawapres Muhaimin Iskandar saat berbicara dalam acara silaturahmi Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/12/2023).

"Mas Anies dan saya menang, pagi harinya dilantik, sore langsung memberantas semua pinjol ilegal. Sore harinya kita berantas judi online yang memberatkan rakyat,” kata Gus Imin.

Reiza menambahkan, setelah dilantik, AMIN bisa bentuk satgas pemberantasan judi dan pinjaman online, agar langsung beroperasi memberantas praktik perjudian dan kegiatan rentenir yang memiskinkan rakyat.

"Ya perlu dibantu dibuatkan action plannya. Jadi pas pagi dilantik, sore udah bisa ada yang diumumkan. Pagi dilantik, siang bentuk satgas berantas mafia pinjol" tandasnya.

Jubir AMIN: Mustahil Pilpres 2024 Hanya 1 Putaran

Reiza Patters menegaskan Pilpres 2024, tak mungkin berlangsung satu putaran.

Menurutnya, pilpres satu putaran hanya orkestrasi kampanye dari pasangan capres-cawapres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk pengkondisian atau mempengaruhi opini publik.

"Hampir mustahil untuk bisa 1 putaran. Ini seperti ada orkestrasi kampanye 1 putaran untuk mempengaruhi opini publik dan pengkondisian” kata Reiza, Selasa (19/12/2023).

Reiza memperkirakan, wacana satu putaran itu bila suara Prabowo, ditambah suara pendukung Jokowi, lalu partai pendukung.

Namun, lanjutnya, dalam survey-survey tidak lebih dari 40-45 persen dengan marjin of error yang juga cukup tinggi.

"Apalagi kemungkinan (suaranya, red.) akan menurun saat pemungutan suara sebenarnya, setelah publik melihat kualitas paslon 02 dalam debat. Jadi hampir mustahil pilpres ini akan berlangsung satu putaran, ” ujarnya.

Untuk itu, Reiza menambahkan, AMIN tak akan terpengaruh dengan wacana satu putaran tersebut, dan akan terus bekerja keras menyakinkan pemilih bahwa Indonesia saat ini butuh perubahan.

"Sikap AMIN jelan tidak akan terpengaruh dengan kampanye tersebut, apalagi dalam banyak survey, termasuk survey internal Paslon 01, elektabilitas semakin menanjak signifikan" terang Reiza.

Tren ini, ujarnya, ditambah dukungan dari kelompok Silent Majority yang berisikan kelas menengah dan berpendidikan, kemungkinan besar akan bertambah ke AMIN paska debat-debat Capres dan Cawapres.

"Tim AMIN terus bekerja keras di lapangan untuk meyakinkan pemilih bahwa Perubahan adalah hal yang dibutuhkan bangsa ini untuk maju" tandasnya.

(Wartakotalive.com)