Penampilan Prabowo Subianto di Debat Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka: Yang Menilai Biar Warga

"Selama Mas Anies memimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran Rp80 triliun?" kata Prabowo Subianto.

"Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi?" lanjutnya.

Selanjutnya, menurut Prabowo Subianto, APBD DKI Jakarta jauh lebih besar dibandingkan Jawa Barat yang notabene berpenduduk lebih banyak dibandingkan DKI Jakarta.

"Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. Anggaran DKI setahun sekitar Rp80 triliun. Jumlah penduduk DKI 10 juta kira-kira kurang lebih. APBD Jawa Barat Rp35 triliun, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI," kata Prabowo Subianto.

Lantas, Prabowo Subianto menyinggung jawaban Anies Baswedan mengenai angin yang menjadi penyebab polusi di DKI Jakarta.

"Ya susah kalau kita menyalahkan angin. Jadi saya bertanya, saya bertanya dengan anggaran segitu besar, langkah-langkah yang bisa dilakukan dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi juga, dimana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernapasan," kata Prabowo Subianto

"Jadi, saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu," imbuhnya.

Ganjar Pranowo Tanya Prabowo Soal Lahirnya MKMK

Prabowo Subianto ditanya oleh Capres Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dimana putusan MK tersebut dinilai putusan yang berhasil meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres untuk Prabowo Subianto, di Pilpres 2024.

Pertanyaaan mengenai putusan MK, terlontar saat sesi tanya jawab dalam debat Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.

Awalnya, Prabowo Subianto diminta menjawab mengenai peningkatan atau penguatan lembaga kehakiman.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan, mengenai janjinya penguatan kehakiman.

Seusai itu, Ganjar Pranowo pun menanggapi pernyataan Prabowo Subianto tersebut.

Khususnya, kata Ganjar Pranowo, terkait putusan MK yang melahirkan sidang Majelis Kehormatan MK.