Anies Baswedan Bahas Demokrasi, Prabowo: Mas Dipilih Jadi Gubernur DKI, Saya yang Mengusung Bapak!

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Capres Nomor Urut 01, Anies Rasyid Baswedan akui jika situasi demokrasi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Menurut Anies Baswedan, rakyat tidak percaya demokrasi Indonesia berjalan dengan semestinya.

Lanjut Anies Baswedan kini kebebasan berbicara memprihatinkan, oposisi tak ada dan Pemilu 2024 dikhawatirkan tak berjalan netral.

"Kebebasan berbicara terganggu, oposisi minim ujiannya. Besok-besok Pemilu bisa netral menjadi persoalan," kata Anies Baswedan.

Baca juga: Prabowo Soal Hukum, HAM, Pelayan Pemerintah Hingga Pemberantasan Korupsi: Ditaruh Paling Atas 

Hal ini disampaikan oleh Anies dan langsung dijawab oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat capres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.

Kemudian, Prabowo Subianto pun menanggapi pernyataan Anies Baswedan yang menyebut demokrasi Indonesia tidak berjalan baik.

Menurut Prabowo Subianto, apa yang dilontarkan Anies Baswedan itu berlebihan.

Karena Anies Baswedan sendiri menjadi Gubernur DKI Jakarta merupakan hasil dari Demokrasi.

"Mas Anies, Mas Anies, saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan, Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu, dan ini, Mas Anies dipilih jadi Gubernur DKI, menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya yang mengusung bapak," kata Prabowo.

Diketahui, pada saat jadi Gubernur DKI, Anies Baswedan diusung oleh Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo dan saat itu menjadi oposisi.

Lanjut Prabowo Subianto, Jika demokrasi tak berjalan, tentu Anies Baswedan tak bisa jadi Gubernur.

"Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin anda jadi Gubernur. Kalau Jokowi diktator anda tidak mungkin jadi Gubernur," kata Prabowo Subianto.

"Saya waktu itu oposisi Mas Anies, Anda ke rumah saya, kita oposisi anda terpilih," kata Prabowo Subianto.

Debat Ganjar dan Prabowo

Capres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dan Capres Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo berdebat soal nasib petani.

Hal ini disampaikan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam debat Pilpres 2024 di Kantor KPU RU, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/12/2023) malam. 

Awalnya, Prabowo Subianto singgung program Kartu Tani yang pernah dibuat Ganjar Pranowo semasa jadi Gubernur Jawa Tengah.

"Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan Yang saya dapat setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah," kata Prabowo Subianto.

"Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk dan mereka mengeluh dengan kartu Tani yang Bapak luncurkan," katanya Prabowo Subianto.

Lantas Prabowo Subianto pun bertanya kepada Ganjar Pranowo untuk menjawab soal program pupuk tersebut.

"Jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Saya kira bapak mungkin bisa menjawab masalah itu," kata Prabowo.

Lalu Ganjar Pranowo pun menjawab, jika masalah pupuk tak hanya dirasakan petani di Jawa Tengah.

Menurutnya, sejumlah petani di berbagai provinsi juga merasakan kesulitan yang sama.

"Untuk Pak Prabowo, saya harus mengingatkan Pak, pupuk langka terjadi di Papua, pupuk langka terjadi di Sumatra Utara, pak, pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur, termasuk bensin," kata Ganjar Pranowo.

Kemudian Ganjar Pranowo akhirnya menegaskan, kalau masalah data petani hingga kini tak pernah beres.

Oleh karena itu, Ganjar Pranowo berjanji membuat satu data berkaitan dengan petani.

"Mungkin bapak sedikit agak lupa, saya bisa mengingatkan karena bapak pernah menjadi Ketua HKTI pak, data petani kita enggak pernah beres," kata Ganjar Pranowo.

"Maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran," pungkasnya.

Faktor-faktor Masalah HAM di Papua Menurut Prabowo Subianto

Prabowo Subianto setuju akan pendekatan dalam menangani kekerasan dan penegakan hukum dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua, harus diselesaikan melalui dialog.

Hal itu disampaikan Prabowo Subianto di debat perdana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.

"Benar saya sangat setuju kita harus ada pendekatan dialog. Dan saya juga setuju. Hei tunggu dulu aku mau jawab," kata Prabowo Subianto.

"Jadi, benar keadilan. Benar sekali harus ada keadilan," lanjut Prabowo Subianto.

Selanjutnya Prabowo Subianto juga mengatakan, untuk menyelesaikan masalah itu tidak semudah berbicara.

"Tetapi saya mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang," kata Prabowo Subianto.

Selain itu, Prabowo Subianto juga menambahkan, jika semua kekuatan harus dirangkul.

"Tetapi saya sependapat kita harus tegakkan keadilan, dialog. Ini masalah bangsa. Semua kekuatan harus rangkul," imbuhnya.

Campur Tangan Asing

Prabowo Subianto mengatakan, mengatasi masalah HAM di Papua itu tidak mudah, karena adanya gerakan separatis dan campur tangan asing.

"Kita lihat ada campur tangan asing dan kita lihat kekuatan tertentu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah," kata Prabowo.

Dengan demikian, Prabowo juga mengatakan, kalau masalah HAM menjadi sesuatu yang harus diutamakan.

Apalagi, lanjut Prabowo, termasuk untuk melindungi seluruh rakyat Papua.

Prabowo mengatakan, rencananya adalah memperkuat aparat, dan mempercepat pembangunan ekonomi.

"Presiden Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua kalau tidak salah sampai 19 kali dan pemerintahan di bawah Jokowi ekonomi Papua paling tinggi."

"Saya akan lanjutkan kemajuaan ekonomi sosial dan melindungi rakyat Papua dari separatisme dan menjamin penegakan HAM," pungkasnya.

Hukum, HAM, Pelayan Pemerintah Hingga Pemberantasan Korupsi

Prabowo Subianto mendapatkan kesempatan kedua untuk memaparkan visi-misinya dengan waktu yang diberikan selama 4 menit.

Ia menempatkan hukum, HAM, pelayanan pemerintah, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok masyarakat menjadi sangat penting.

"Karena itu dalam visi misi kita hal hal ini ditaruh di paling atas," kata Prabowo.

Kemudian, Prabowo berjanji bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, jika akan memperbaiki harus yang diperbaiki. 

Tak hanya itu, Prabowo-Gibran juga berjanji akan menegakkan apa yang perlu ditegakkan.

"Kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya," kata pria berzodiak libra itu.

"Demi rakyat kita yang kita cintai kita butuh kesejukan, ketenangan, kerukunan, kita negara majemuk, kita negara ratusan kelompok etnis berbagai agama besar, pemimpin harus sejuk, pemimpin harus dewasa," imbuhnya.

Prabowo-Gibran Mengaku Siap Debat Pilpres 2024

Capres dan Cawapres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka siap hadapi debat perdana Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Hal itu disampaikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka seusai menghadiri Konsolidasi Pemenangan Prabowo-Gibran di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/12/2023).

"Insyaallah kita persiapan, insyaallah," singkat Prabowo Subianto.

Kemudian senada dengan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka juga mengaku telah siap menghadapi debat perdana di KPU.

"Ya, siap aja sih saya," ungkap Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saat ini telah menetapkan tema debat calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres) pada Pilpres 2024 mendatang.

Adapun tema debat itu ditetapkan setelah pihak KPU melakukan rapat tertutup kedua bersama tim pasangan capres-cawapres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/12/2023).

Selain menetapkan tema debat, rapat tersebut juga membahas format debat, panelis, moderator, dan undangan untuk yang hadir dalam debat mendatang.

"Debat pertama itu nanti adalah porsinya untuk debat capres. Debat kedua adalah debat untuk cawapres. Debat yang ketiga adalah debat untuk capres."

"Debat keempat adalah debat untuk cawapres. Dan yang kelima atau yang terakhir, itu porsinya untuk debat capres,” ucap Hasyim.

Berikut tema debat capres cawapres yang sudah ditetapkan secara resmi oleh pihak  KPU RI:

Pertama, Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.

Kedua, Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Digital, Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN/APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.

Ketiga, Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik.

Keempat, Pembangunan Berkelanjutan, SDA, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria Masyarakat Adat dan desa.

Kelima, Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, SDM, dan Inklusi.

Prabowo Subianto Mengaku Gagasannya Jauh Lebih Hebat

"Mau diejek, dicaci, kita joget saja!" itulah ucapan Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 2 Prabowo Subianto.

Ucapan Prabowo Subianto terlontar saat banyak orang meragukannya, apalagi dianggap minim gagasan karena lebih memilih tampil berjoget di beberapa kegiatannya.

Hal itu disampaikan Prabowo Subianto dalam HUT ke-9 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, (9/12/2023).

Menurut Prabowo Subianto, gagasan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah hebat dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Banyak yang bilang tentang saya, apa sih itu calon presiden kok joget-joget, katanya calon presiden harus memberi gagasan."

"Saya tegaskan gagasan kita paling hebat. tidak usah ragu, gagasan KIM sudah hebat, paten," kata Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto mengatakan, gagasan KIM ini sudah benar-benar dipelajari termasuk yang terbaik dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)  akan diteruskan semuanya.

"Yang kurang kita tambah, yang perlu disempurnakan kita sempurnakan dan yang harus dilaksanakan kita akan laksanakan, semua yang sudah dirintis kita pertahankan," ujar Prabowo Subianto.

"Jadi bukan joget tanpa gagasan, saya pastikan gagasan KIM yang terbaik," sambung Prabowo sambil mengajak relawan PSI untuk berjoget.

Diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari empat partai politik pengusung (Parlemen), dan lima partai politik pendukung (non Parlemen).

Adapun kesembilan partai tersebut yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PBB, Gelora, PSI, Garuda dan PRIMA.

(Wartakotalive.com/M32)