Prabowo-Gibran Adopsi Program Makan Siang Gratis Anies, Rahayu Saraswati: yang Baik Kami Lanjutkan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Program pemberian makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil, masuk dalam visi-misi pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).

Bahkan program tersebut menjadi andalan kampanye bidang pendidikan pasangan nomor urut dua itu.

Baca juga: Kubu AMIN Sindir Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Jubir: Sudah Dilakukan di Jakarta 

Padahal, program tersebut telah digagas oleh capres nomor urut satu, Anies Baswedan semasa dirinya memimpin DKI Jakarta.

Program tersebut yakni pemberian makan gratis kepada siswa SD melalui program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) di 459 sekolah yang tersebar di 53 kelurahan.

Namun demikian, di dalam visi-misinya sebagai Calon Presiden RI 2024-2029, program yang telah terbukti sukses tersebut tidak termuat di dalamnya.

"Kalau soal melanjutkan, kami memang selalu bicara keberlanjutan dan penyempurnaan," ucap anggota TKN Prabowo-Gibran, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Jumat (8/12/2023).

Baca juga: Prabowo-Gibran Bikin Kejutan, Kampanye Perdana Sebar Susu dan Makan Siang Gratis

"Jadi hal-hal yang baik kami lanjutkan dan sempurnakan, semua yang baik dari siapapun itu harus kami lanjutkan," imbuhnya.

Sementara itu, Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji menyambut baik pernyataan Sara.

Demi perencanaan progam yang lebih realistis, efisien dan terbukti keberhasilannya, Indra menyarankan agar tim Prabowo-Gibran belajar kepada tim AMIN.

"Enggak usah jauh-jauh belajar ke India segala, ke AMIN saja belajarnya," saran Indra.

Indra membenarkan AMIN tidak mencantumkan program makan siang gratis bagi anak sekolah di dalam visi-misi sebagai kontestan Pilpres 2024.

Program yang berjalan sukses di DKI Jakarta, tidak serta merta dapat diterapkan di level nasional, sebab kebutuhan berdasar kondisi obyektif setiap daerah sangat berbeda.

Prioritas AMIN bidang pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya dengan membuka seluas-luasnya akses pendidikan bagi anak di seluruh Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi dan deklarasi universal hak asasi manusia.

Di dalam UUD '45 pasal 31 ayat 2 tegas dinyatakan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Menyediakan akses pendidikan yang luas merupakan pemenuhan HAM.