BREAKING NEWS Kaesang Pangarep Tegas Minta Ada Armando Keluar dari PSI

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando terkait politik dinasti di Yogyakarta berbuntut panjang.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dengan tegas mengusir Ada Armando keluar dari partainya.

Putera bungsu Presiden Joko Widodo itu menegaskan, partainya selalu mematuhi kontistusi, termasuk undang-undang keistimewaan Yogyakarta.

"Kami dari partai PSI taat sama konstitusi, apalagi yang menyangkut dengan daerah keistimewaan, Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Kaesang di Jalan Tunjungan Surabaya, Rabu (6/12/2023) malam.

Kaesang dengan tegas meminta kepada kader agar keluar dari PSI jika mereka tak mengikuti konstitusi.

"Jadi buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti undang-undang maupun UUD, itu juga berlaku buat Bang Ade maupun kader yang lain yang enggak bisa taat, bisa keluar saja dari PSI," jelasnya.

Baca juga: Kantor PSI Digeruduk Massa Paman Usman, Kaesang Marah dan Paksa Ade Armando Minta Maaf

Lebih lanjut, Kaesang juga menekankan bahwa dirinya sekarang adalah bagian dari DIY. Sebab, sang istri, Erina Gudono, merupakan warga Yogyakarta.

"Dan saya sekarang juga bagian dari Jogja, saya kemarin juga menikah di Jogja, istri saya juga Jogja. Sudah itu saja," katanya.

Kaesang memang pantas marah. Pasalnya usai video Ade Armando viral, bendera PSI nyaris tidak ada lagi yang berkibar di Yogyakarta.

Seperti diketahui, Ade Armando menjadi sorotan karena pernyataannya tentang DIY mempraktikkan politik dinasti.

Buntut pernyataan tersebut, Ade Armando dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Yogya Istimewa ke Polda DIY.

Dalam video yang diunggah di akin media sosialnya, Ade Armando mengkritisi aksi mahasiswa Yogyakarta yang menyebut Presiden Joko Widodo melakukan praktik dinasti dalam berpolitik.

Dalam video yang diunggah 2 Desember 2023 itu, Ade Armando merespon aksi demonstrasi aliansi mahasiswa berbagai universitas di Yogyakarta, yang salah satunya seruannya mengkritik politik dinasti.

Baca juga: Diserang Anak Buah Kaesang Pangarep, Sultan HB X: Komentar Boleh, Tapi Tolong Pahami Sejarah

Dalam unggahan videonya, Ade Armando juga meragukan aksi gabungan yang diikuti antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI) itu.

"Dalam aksi itu mahasiswa di Yogya menggunakan kaus Republik Rasa Kerajaan, ini ironis sekali karena mereka (mahasiswa) itu ada di wilayah yang jelas jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," kata Ade.

Pada aksi yang digelar pada 29 November 2023 di Monumen Serangan Oemoem 1 Maret itu, mahasiswa menyoroti agenda reformasi yang mandek hingga dugaan politik dinasti yang diduga dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan putranya Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kalau mau melawan politik dinasti, politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang gubernurnya tidak dipilih langsung melalui pemilu, tapi karena garis keturunan," kata Ade.

Ade lantas menyinggung sistem yang berlaku di Yogyakarta akibat adanya Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta nomor 13 tahun 2012.

Yang salah satu pembuat UU itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja DPR, Ganjar Pranowo, yang kini maju sebagai calon presiden.

Sri Sultan HB X tenang

Gubernur DIY sekaligus raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menanggapi dengan sejuk video Ade Armando soal dinasti di Yogyakarta.

Sri Sultan HB X yang baru saja merayakan ulang tahun ke-80 menyebut setiap warga berhak berkomentar. Tapi harus tetap memahami sejarah, terutama sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Komentar boleh, komentar kok nggak boleh. Boleh saja.

Hanya pendapat saya konstitusi peralihan itu kan ada, pasal 18B yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal-usul tradisi DIY, sehingga bunyi UU Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur (yakni) Sultan dan Wakil Gubernur Paku Alam, ya melaksanakan itu saja ya kan," ungkap Sri Sultan HB X saat ditemui awak media di Kompleks Kepatihan, Senin (3/12/2023) pagi.

Baca juga: Kaesang Jumawa: Prabowo-Mas Gibran Sudah Pasti Menang, saatnya Bantu PSI ke Senayan

Sekadar informasi, dalam UUD 1945 BAB VI Pemerintahan Daerah Pasal 18B ayat (1) berbunyi: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

"Dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya.

Yang penting bagi kita di DIY itu Daerah Istimewa, diakui keistimewaanya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu, itu aja," imbuh Ngarso Dalem seperti dilansir tribunjogja.

Digeruduk massa Paman Usman

Unggahan video Ade Armando juga direspon warga Yogyakarta. Massa yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Kesinambungan Keistimewaan (Paman Usman) menggelar aksi di depan kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (4/12/2023). Mereka mengecam pernyataan politikus PSI, Ade Armando, terkait politik dinasti di DIY.

Kelompok massa itu datang ke kantor DPW PSI DIY di Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Senin, sekitar pukul 13.30 WIB. Sebagian dari mereka mengenakan pakaian tradisional Yogyakarta, berbaju lurik dipadukan dengan kain batik.

"Kami ingin PSI secara kelembagaan mengambil tindakan konkret terhadap Ade Armando. Kita tidak bisa menyebut itu tindakan pribadi Ade Armando, karena dia jelas kader partai, caleg PSI dan pengurus partai," kata Widihasto seorang pengunjuk rasa.

Pernyataan pribadi

DPD PSI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut pernyataan Ade Armando soal politik dinasti tidak mewakili PSI.

Ketua PSI DIY Kamaruddin menyampaikan, ada tiga hal penting yang berkaitan pernyataan Ade Armando tersebut yang tidak berkaitan dan tidak mewakili dari PSI.

"Pernyataan Ade Armando merupakan pernyataan pribadi bukan atas nama PSI, yang disalurkan melalui media sosial pribadi," ujar Kamar, dalam keterangan tertulis, Senin (4/12/2023) yang diterima Kompas.com.

Dia juga menyampaikan bahwa PSI DIY selalu menghormati keistimewaan DIY, karena Yogyakarta memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa.

"Yogyakarta memiliki aturan hukum yang istimewa seperti UUK DIY," kata dia.

Pihaknya juga bakal menerima aspirasi warga Yogyakarta terkait dengan pernyataan Ade Armando tersebut.

"Kita terima dengan hati, dengan keterbukaan.

Aspirasi dari sedulur Jogja itulah merupakan aspirasi bersama yang memang menjadi hak sedulur Jogja," imbuh Kamar.

Minta Maaf

Mendapat reaksi keras, Ade Armando kemudian meminta maaf. Permintaan maaf Ade Armando disampaikan melalui video klarifikasi yang diunggah di akun X pribadinya, Minggu (3/12/2023) malam.

"Melalui video ini, saya ingin mengajukan permintaan maaf sebesar-besarnya, seandainya video saya yang terakhir soal politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," tutur Ade Armando seperti dilansir Tribunnews.

Ade juga menyebut buntut dari pernyataannya itu, DPD PSI Yogyakarta akhirnya digeruduk massa.

Dia menegaskan pernyataannya itu adalah pandangan pribadi dan tak mewakili PSI.

"Saya sudah mendengar ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi DPW PSI Yogyakarta. Saya ingin sampaikan, apa yang saya katakan di video tersebut adalah sepenuhnya pandangan saya, sikap politik saya," jelasnya.

Meski mengaku tak mewakili partai, Ade mengaku permintaan maafnya ini lantaran diminta oleh DPP PSI.

Hal itu lantaran pernyataannya justru menimbulkan kegaduhan.

"Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik dan policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya karena pandangan saya."

"Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan," ujar Ade.