Jika Menang Pemiliu PKS Batalkan IKN, Presiden Jokowi: Lanjut Terus Sudah Ada Undang-undangnya

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Presiden Joko Widodo menegaskan membatalkan proyek Ibu Kota Nasional (IKN) di Kalimantan Timur tidak semudah membalik tangan.

Presiden menyebut, proyek tersebut harus tetap berjalan karena sudah menjadi Undang-Undang dan disahkan oleh DPR RI.

Hal itu  dikatakan Presiden menanggapi rencana PKS yang akan membatalkan proyek tersebut jika partai yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu menang Pemilu 2024.

"Tidak ada yang melarang untuk berpendapat atau memberi opini, silakan saja. Semua bebas berpendapat," kata Presiden acara Gerakan Tanam Pohon Bersama di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (29/11/2023).

Kemudian Presiden mengingatkan bahwa pembangunan IKN memiliki payung hukum yakni undang-undang. Pemindahan ibu kota ke Nusantara, Kalimantan Timur merupakan amanat undang-undang.

"Tetapi IKN sudah ada UU-nya, sudah ada UU-nya," kata Jokowi.

Baca juga: Dituding Megawati Pemerintah Saat Ini Mirip Orde Baru, Presiden Jokowi Cuma Senyum

Kepala negara tidak sependapat apabila pembangunan IKN disebut menimbulkan ke timpangan di Kalimantan.

Justru sebaliknya pemindahan ibu kota dilakukan agar pembangunan tidak terpusat di Pulau Jawa atau Jawasentris.

Presiden mengatakan bahwa PDB ekonomi Indonesia 58 persennya berada di Pulau Jawa. Selain itu 56 persen Populasi Indonesia juga berada di Pulau Jawa.

"Sehingga kita ingin Indonesiasentris. Di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, yang kita harapkan itu," katanya.

Tujuan pembangunan IKN kata Presiden adalah untuk pemerataan ekonomi dan penduduk. Ia ingin adanya tempat tempat pertumbuhan ekonomi baru.

"Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini (pembangunan IKN) kan tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang," pungka seperti dilansir Tribunnews

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan tak melanjutkan upaya pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) jika nantinya terpilih menjadi Presiden di 2024.

Syaikhu mengatakan, pembatalan IKN menjadi Ibu Kota Indonesia baru, merupakan suara dari PKS yang diharapkan dapat diakomodir oleh Anies Baswedan.

Baca juga: Andalkan Ahmad Heryawan, PKS Tantang Ridwan Kamil Adu Kuat di Jawa Barat

“Tentu sikap ini adalah awalannya adalah sikap dari PKS sendiri. Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh Presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa dipahami juga oleh partai partai yang lain,” ucap Syaikhu di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Syaikhu menerangkan, aspirasi ini akan didiskusikan dengan cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin beserta partai-partai di Koalisi Perubahan.

“Saya kira itu akan kita cari titik temu untuk kita menjadi gagasan bersama,” jelas Syaikhu.

Syaikhu mengatakan, PKS berjanji akan berupaya mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota jika nantinya menang di Pileg 2024 mendatang.

Meski demikian, kata Syaikhu, partainya tak akan menghentikan pembangunan IKN. Adapun PKS berencana menjadikan IKN yang berada di Kalimantan Timur itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca juga: Jika PKS Menang Pemilu, DKI Jakarta Ibu Kota Negara, IKN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

“Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta,” ucap Syaikhu.

“Di Ibu Kota Nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia,” sambungnya.

Sebagai informasi, PKS merupakan salah satu partai tergabung Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

Adapun Koalisi Perubahan diisi oleh PKS, partai Nasdem, dan PKB.