Pendiri Demokrat Yakin SBY Tidak Sepenuh Hati Dukung Gibran Rakabuming, Ini Buktinya!

WARTAKOTALIVE.COM - Kader pendiri Partai Demokrat yakin bahwa Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sepenuh hati mendukung Prabowo-Gibran.

Hal itu terlihat dari spanduk Partai Demokrat yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia tidak memuat wajah Gibran Rakabuming Raka di dalamnya.

Pernyataan tersebut dilontarkan oleh pendiri Partai Demokrat Sahat Saragih seperti dimuat Facebook Tribunnews.com pada Selasa (28/11/2023).

Lewat Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarasi dan Kader (FKLPDK), para pendiri Partai Demokrat itu memutuskan beralih dukungan dari capres 02, Prabowo Subianto.

Sahat mengatakan pihaknya kini resmi mendukung dan akan memenangkan paslon 03 Ganjar-Mahfud di 2024.

Sahat juga meyakini bahwa Demokrat itu tidak sepenuh hati mendukung Prabowo-Gibran. Hal itu terlihat dari spanduk dan iklan yang tidak memuat wajah Gibran Rakabuming sebagai Cawapres.

Bahkan, Sahat berkeyakinan SBY akan sepakat dengan keputusan yang diambil oleh para pendiri Demokrat untuk beralih dukungan ke Ganjar-Mahfud MD.

Baca juga: Kode Jokowi Untuk Demokrat Masuk Kabinet

“Saya berkeyakinan SBY juga setuju dengan pernyataan saya, alasannya indikasinya ialah coba lihat seluruh spanduk atau iklan dari partai saya, Partai Demokrat tidak ada gambar Gibran, itu bukan saya yang buat tapi partai Demokrat yang buat,” jelasnya.

Sebelumnya, FKLPDK mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo pada September lalu.

Sahat Saragih mengatakan, keputusan beralih dukungan diambil setelah diskusi dengan para kader.

Salah satu alasan yakni terkait polemik Mahkamah Konstitusi, yang berkaitan dengan majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Berikut 5 alasan yang disampaikan FKLPDK

Karena Prabowo sangat tergantung pada dukungan penguasa, itu artinya Prabowo tidak memiliki kepercayaan diri

Akibatnya, penguasa bernafsu untuk mempertahankan kekuasaannya melalui anak sulungnya, itu artinya penguasa tidak berjiwa negarawan.

Dampaknya, kekuasaan digunakan untuk memporak-porandakan tatanan hukum Indonesia hanya untuk kepuasan nafsu politik, itu artinya tidak ada lagi etika dan aturan hukum di Indonesia.