Meski Sudah Berupaya, Pj Gubernur DKI Meyakini Jakarta Tak Bisa Lepas dari Banjir, Ini Alasannya

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengantisipasi banjir dan genangan selama musim hujan.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, meski pihaknya sudah berupaya mengantisipasi, tapi Jakarta tak bisa lepas dari banjir.

"DKI pasti tidak lepas banjir atau genangan. Masih ada beberapa daerah yang memang dampak banjir pasti akan terjadi," ujarnya pada Sabtu (25/11/2023). 

Namun, Pemprov DKI berusaha untuk mempercepat mengurangi genangan air hujan dan memperkecil area-area yang sering terjadi genangan.

Heru berharap, apa yang diramalkan BMKG terkait banjir selama musim hujan di Jakarta tidak terjadi.

"Semoga apa yang diramalkan oleh BMKG tidak terjadi. Kita dari pemerintah daerah saya rasa sudah cukup bisa mengurangi titk-titik rawan banjir," imbuhnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono memimpin apel kesiapan jelang musim hujan di Pintu Air Malaka Sari, Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur, Jumat (24/11/2023).

Ratusan PJLP dari berbagai dinas pun diberi arahan supaya bersiap-siap menangani dan mencegah genangan maupun banjir di Jakarta.

"Pertama adalah saya minta kepada seluruh yang bergerak di bidang relawan kesiapsiagaan bencana," ucapnya, Jumat (24/11/2023).

Sesuai dengan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bahwa pada Februari akan memasuki musim hujan dengan intensitas tinggi.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan BMKG supaya seluruh petugas lapangan Pemprov DKI agar waspa banjir dan genangan.

"Kedua adalah setiap kecamatan atau kelurahan ada perahu ya. Jadi saya sedikit cerita kalau ditanya pak camat, perahunya ada? Ada," kata Heru.

Antipasi Banjir Jakarta, BPBD Sudah Siapkan Personel Tim Reaksi Cepat di Setiap Kelurahan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi musim hujan yang terjadi pada November 2023 sampai Februari 2024 mendatang.

Diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut, fenomena El Nino Moderat diprediksi berlangsung sampai Februari 2024 nanti.

Di sisi lain, Indian Ocean Dipole (IOD) menunjukkan kondisi positif dan diprediksi bertahan hingga akhir tahun 2023.

Meskipun fenomena El Nino menguat, kekeringan atau dampaknya akan berakhir begitu musim hujan datang.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji mengaku, telah mnyiagakan 267 personel petugas penanggulangan bencana atau Tim Reaksi Cepat (TRC) pada setiap kelurahan di Jakarta.

Baca juga: El Nino Menyerang, Pemprov Jateng Pastikan Pasokan Pangan di Jateng Aman

Hal ini sebagai upaya percepatan koordinasi dan penanganan bencana.

Selain itu, BPBD juga mengecek sarana prasarana yang meliputi tenda, perahu, ring buoys, jaket, pelampung.

Kemudian melakukan apel siaga bencana dan simulasi pendirian tenda di 25 kelurahan rawan banjir serta beberapa kelurahan yang berpotensi rawan banjir.

“Kegiatan tersebut sudah berjalan sejak akhir September 2023 dan hingga tanggal 2 November 2023 telah dilakukan di 65 Kelurahan,” ujar Isnaawa pada Kamis (23/11/2023).

Isnawa mengatakan, pihaknya juga berkoordinasi dengan BNPB, BMKG, para Wali Kota/Bupati, Dinas SDA dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menjalin kolaborasi dalam penanggulangan bencana.

BPBD juga rutin menyebarluaskan informasi cuaca terkini dan kondisi Tinggi Muka Air (TMA) kepada masyarakat melalui kanal media sosial dan website bpbd.jakarta.go.id

“Memberikan informasi peringatan dini terkait kenaikan TMA melalui Disaster Early Warning System (DEWS) dan SMS Blast, serta peringatan dini cuaca melalui website, media sosial, WhatsApp Group dan Channel Telegram,” katanya.

Baca juga: Meski Indonesia Terdampak El Nino, Wamentan Optimis Kondisi Pertanian di Karawang Aman

Menurut dia, BPBD juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan bencana banjir melalui Forum Pengurangan Risiko bencana (PRB) yang terdiri dari Lembaga dan institusi penanggulangan bencana lintas sektor.

BPBD DKI Jakarta turut mengimbau kepada masyarakat untuk bersiapsiaga menghadapi potensi terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor dan angin kencang.

Masyarakat dapat turut berperan serta melakukan upaya mitigasi secara mandiri di lingkungannya masing-masing, seperti tidak membuang sampah sembarangan; menyiapkan tas siaga bencana; memperbarui informasi mengenai cuaca terkini melalui kanal-kanal media sosial BPBD dan website BPBD; mengecek kondisi saluran air, memperhatikan kondisi tanah dan pohon di sekitar lingkungannya masing-masing.

“Apabila menemukan atau mengalami keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan, segera hubungi Call Center Jakarta Siaga 112 (bebas pulsa dan bisa diakses selama 24 jam nonstop) atau lapor melalui aplikasi JAKI pada fitur JakLapor,” jelasnya.

Dia menambahkan, musim hujan di Indonesia biasanya disebabkan oleh Monsun Asia.

Monsun Asia merupakan angin yang bergerak dari arah barat Indonesia yang membawa massa udara lebih banyak yang menyebabkan gelombang tinggi, angin kencang dan hujan deras.

Fenomena ini diprediksi mulai aktif memasuki wilayah Indonesia pada November 2023, namun datang lebih lambat dari biasanya, sehingga diprakirakan awal musim hujan 2023/2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta terjadi pada bulan November tahun 2023.

“Puncaknya terjadi pada bulan Januari-Februari tahun 2024,” pungkas Isnawa Adji.

Tangani Banjir, Heru Budi Koordinasi dengan Pempus soal Operasional Waduk Ciawi dan Sukahami

Pemerintah DKI Jakarta merespon permintaan Komisi D DPRD DKI Jakarta soal koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menanggulangi dan penanganan banjir.

Salah satu usulan legislatif adalah adanya koordinasi dengan pemerintah pusat ihwal operasional Waduk Ciawi dan Sukamahi, serta sodetan Kali Ciliwung untuk menekan potensi banjir di Jakarta dari kawasan hulu.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pemerintah daerah selalu rutin berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menanggulangi banjir.

Dia berharap, kerja sama yang selama ini terbangun dapat terus dieksekusi untuk menekan potensi banjir saat musim hujan.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Raih 3 Penghargaan Perlindungan Konsumen dan Ketertiban Niaga dari Kemendag

“Kemarin Dinas SDA (Sumber Daya Air) rapat, Senin (13/11/2023) besok rapat lagi untuk konsolidasi,” ujar Heru saat ditanya soal koordinasi dengan pemerintah pusat, di Balai Kota DKI pada Ahad (12/11/2023) pagi.

Selain koordinasi, kata Heru, sejumlah kali-kali primer yang ada di Jakarta juga sedang dikeruk Dinas SDA. Pemerintah DKI juga melibatkan Kementerian PUPR dalam pengerukan karena ada 13 kali alam yang menjadi kewenangannya.

“Ya dikeruk semua kali-kali, SDA kan sekarang sedang keruk semua kali primer maupun sekunder mudah-mudan bisa atasin banjir,” kata Heru yang juga menjadi Kepala Sekretariat Presiden RI ini.

Diberitakan sebelumnya, Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengoptimalisasi sistem pengendali banjir.

Baca juga: Tanggulangi Banjir Jakarta, DPRD Dukung Target Normalisasi Ciliwung Sepanjang 17 Km di 2024

Salah satu caranya mengoptimalkan pengoperasian sodetan Kali Ciliwung, Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, upaya mitigasi dengan menggencarkan koordinasi saat ini sangat diperlukan, mengingat tingginya curah hujan di Jakarta.

Bahkan di hari Minggu pda pekan lalu puluhan RT di Jakarta terendam banjir karena hujan lebat dengan intensitas tinggi di wilayah Jabodetabek.

“Pesan kami kepada SDA harus segera berkordinasi dengan pemerintah pusat, karenabendungan bendunganyang sudah dibangun supaya lebih efektif untuk mengatasi banjir di dki jakarta,” kata Suhaimi pada Jumar (10/11/2023).

Selain berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, menurut Anggota Komisi D lainnya, Pantas Nainggolan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Jakarta perlu mengoptimalkan sarana dan prasarana.

Sebagai contoh disiagakannya unit pompa yang telah disebar di banyak lokasi.

“Semua pompa harus harus dipastikan stanby, kemudian sodetan-sodetan yang baru juga itu harus berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Petugas-petugas juga harus stanby,” kata Pantas.

Baca Berita WARTAKOTALIVE.COM lainnya di Google News