TPN Ganjar-Mahfud Sedang Kumpulkan Bukti Adanya Dugaan Oknum Polisi Bakar Baliho Ganjar-Mahfud

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Ronny Talapessy menyesali adanya pengerahan para perangkat desa dalam acara bertajuk "Silaturahmi Nasional Desa 2023" di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11/2023).

Ronny menilai, acara tersebut bukan hanya sebatas silaturahmi, melainkan bentuk kampanye untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Sebab, dalam acara tersebut ada yang mengenakan baju nomor 02.

"Ada yg pakai baju 02 dan itu terlihat jelas dan ada deklarasi dukungan," kata Ronny dalam jumpa pers di Media Center TPN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Ronny menegaskan dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar UU Pemilu, khususnya Pasal 280 dan Pasal 282.

Baca juga: Diam saat Paguyuban Kades Jatim Dukung Ganjar, Kini Tim Ganjar Protes Perangkat Desa Dukung Prabowo

Menurutnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bersikap tegas tanpa menunggu laporan masyarakat.

Ronny meminta Bawaslu jangan hanya tegas kepada pasangan capres-cawapres tertentu di Pilpres 2024.

Di samping itu, Ronny menerangkan melihat semua peristiwa politik yang terjadi belakangan ini menunjukkan adanya gejala intervensi kekuasaan dalam Pemilu. 

Sebab, dalam Pilpres ada cawapres yang merupakan anak presiden yang saat ini tengah berkuasa.

Ronny menyebut pihaknya sedang menginventarisir bukti dugaan tekanan terhadap pasangan Ganjar-Mahfud.

Dia menyebut salah satu contohnya, yakni dugaan seorang oknum polisi membakar baliho Ganjar-Mahfud di Buton, Sulawesi Tenggara.

"Ini bukan soal Pemilu 5 tahunan dan bukan soal Ganjar-Mahfud, tapi ini soal demokrasi yang harus dijaga. Sudah banyak yang laporkan pengaduan," ujar Ronny.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD tak berkomentar banyak soal ini.

Mahfud yang juga cawapres pendamping Ganjar ini mempersilakan masyarakat untuk menilainya.

"Ya sudah yang nanggapi masyarakat saja," ucapnya setelah acara 'Anugerah Legislasi 2023' yang digelar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (21/11/2023).

Terpisah, Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi menilai, penggalangan para kepala desa dan perangkat desa tersebut hasil konsolidasi yang di-skenario Istana.

Baca juga: Yenny Wahid Sebut Ganjar-Mahfud Dekat dengan Rakyat, Berani, dan Berkomitmen dalam Penegakan Hukum

"Pihak Istana berkepentingan ada orkestrasi dukungan untuk Prabowo-Gibran, sementara perangkat desa butuh akomodasi dan logistik," ucap Ari kepada Tribunnews.com, Selasa.

Apalagi, kata dia, target yang diminta mereka adalah ke depannya anggaran dana desa menjadi Rp 5 miliar per tahun.

Menurutnya, acara Silaturahmi Nasional tersebut adalah bentuk sokongan resmi terhadap pasangan Prabowo-Gibran walaupun tidak ada deklarasi.

"Saya tidak bisa membayangkan ada pasangan calon yang demikian ngebet tanpa melihat dampak ke depannya terutama terhadap beban APBN," ucap Ari.

Sebab, Ari menjelaskan pengelolaan anggaran dana desa Rp 1 M selama ini masih banyak yang tidak beres.

"Bagaimana dengan kenaikan anggaran dana desa hingga Rp 5 M?" ungkapnya.

TKN Bantah Ada Deklarasi

Sementara, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono mengatakan kehadiran Gibran dalam acara tersebut sepenuhnya untuk menyerap aspirasi.

“Dari sisi TKN Prabowo-Gibran, agenda ini murni merupakan kegiatan menyerap aspirasi, yang minggu lalu dilakukan oleh organisasi-organisasi desa," ucap Budisatrio.

Budisatrio menjelaskan dalam acara tersebut tidak ada kegiatan dukungan politik

secara praktis, apalagi kampanye.

Namun, keponakan Prabowo ini menilai wajar saja ada kritikan terhadap acara silaturahmi tersebut.

"Silakan dilaporkan kepada pihak

yang berwenang, seperti Bawaslu. Dari sisi Prabowo-Gibran, kami tunduk pada setiap

proses hukum," tegas Budisatrio.

Budisatrio pun memastikan pasangan Prabowo-Gibran sesuai dengan visi-misinya aka membangun Indonesia dari desa.

Silahturahmi Nasional Perangkat Desa

Sebelumnya, Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas mengklaim pasangan Prabowo-Gibran bisa memenuhi aspirasi kesejahteraan perangkat desa.

Anas berharap pasangan Prabowo-Gibran bisa mengakomodir beberapa aspirasi dari perangkat desa.

"Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua dana desa Rp 5 miliar bersifat afirmatif," kata Anas ditemui di Arena GBK, Jakarta Pusat, Minggu.

Anas meminta perlunya evaluasi pendamping desa hingga perbaikan kesejahteraan perangkat desa dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah.

Menurutnya, pasangan Prabowo-Gibran bisa memenuhi harapan tersebut. 

"Buat kami, tidak terlalu peduli dengan janji-janji capres, kami lebih peduli pada siapa yang mau peduli dengan desa," ucapnya.

Terkait Prabowo-Gibran diundang dalam acara tersebut, Anas menjelaskan pihaknya tidak melakukan deklarasi.

"Sebenarnya gini, kalau kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya misalnya ada regulasi UU Nomor 6, UU Nomor 7. Ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi," ungkapnya.