Aparat Desa Dukung Paslon Pilpres 2024, Pengamat: Gaji dari Mana? Didanai APBN, Tidak Boleh Berpihak

WARTAKOTALIVE.COM - Periset di Center for Social Policy Surabaya, Jawa Timur, Rosdiansyah, akui perangkat desa di dalam UU ASN memang tidak disebutkan masuk dalam ASN atau tidak.

Namun kepala desai dipilih oleh warga desa melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

"Yang menjadi sorotan kita, para kepala desa ini gajinya dari mana? Gaji kepala desa diusulkan DPR RI dalam ketentuan UU tentang desa nomor 6 tahun 2014,"

"juga dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 yang salah satunya mengatur gaji kepala desa. Nah, gaji kepala desa itu bersumber dari dana desa" terang Rosdiansyah, Selasa (21/11/2023).

Baca juga: Timnas AMIN Tak Mau Berpolemik soal Nama Susi Pudjiastuti, Jubir: Tunggu Saja Pengumuman Resminya

Sementara, ujar dia, alokasi dana desa diberikan pemerintah pusat ke desa-desa.

"Artinya, dari segi penggajian, kepada desa hampir mirip dengan ASN yang juga digaji dari APBN. Kalau bersumber dari APBN, maka kesetiaan dan loyalitas aparat desa harusnya kepada negara,"

"Bukan kepada rezim yang sedang berkuasa,” terang alumnus Unair Surabaya yang pernah dua tahun studi lanjut di Belanda ini.

“Sehingga dalam pilpres 2024, maka tidak boleh ada kontestan yang memanfaatkan kepala desa. Walaupun bukan ASN, kepala desa mendapatkan dana dari APBN."

"Maka tidak boleh ada kontestan pilpres 2024 menarik aparat desa ke politik praktis yang levelnya di bawah negara,” pungkasnya.

Diberitakan, sikap politik delapan organisasi kepala desa yang mendukung pasangan calon (Paslon) Pilpres 2024, Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka, ditengarai akan merusak sportivitas Pilpres.

Perangkat desa itu menggelar acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 bersama 8 organisasi perangkat desa di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11/2023), lalu mengundang Cawapres Gibran Rakabuming Raka.

Juru bicara Anies Baswedan Tatak Ujiyati menegaskan, mobilisasi aparatur sipil negara atau ASN untuk memilih capres tertentu hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan yang sedang berkuasa.

"Mobilisasi ASN untuk milih capres tertentu begini hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan berkuasa" ujarnya, Selasa (21/11/2023).

Tatak pun mengibaratkan keterlibatan atau dukungan aparat pada Prabowo-Gibran ini seperti wasit yang juga ikut main bola, dan berpotensi merusak permainan.

"Wasit kok ikut main bola. Rusak Permainan,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya,Juru bicara Anies Baswedan Surya Tjandra menegaskan dukungan perangkat desa pada salah satu pasangan calon (Paslon), merupakan tindakan berbahaya, sehingga menjadi pertimbangan untuk melaporkan insiden ini ke Bawaslu RI.

"Ini merupakan tindakan berbahaya dan kami mempertimbangkan untuk melaporkan insiden ini ke Bawaslu sebagai pembelajaran bagi kita semua, termasuk kami sendiri di Tim AMIN (Anies-Cak Imin),” katanya, Selasa (21/11/2023).

Dia juga menyayangkan perilaku cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 bersama 8 organisasi perangkat desa di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11/2023).

"Kami juga menyayangkan perilaku Pak Gibran terkait peristiwa ini, yang lagi-lagi memberi bukti untuk rakyat harus peduli dan secara aktif ikut mengawasi pelaksanaan pemilu tahun depan,"

"Khususnya terkait pengerahan perangkat negara ke dalam kepentingan politik sesaat untuk kekuasaan semata" ungkapnya Surtjan, panggilan akrabnya.

Menjaga netralitas politik perangkat desa, lanjut Surtjan, penting untuk membantu mereka bisa mengelola konflik yang potensial terjadi di dalam pemilu nanti.

“Netralitas perangkat desa krusial untuk tersedianya pelayanan publik yang efisien dan adil. Ia juga membantu mencegah diskriminasi dan memastikan keputusan dibuat sepenuhnya berdasar meritokrasi, bukan favoritisme dan pengaruh,” ujarnya.

Dengan kata lain, ujarnya, integritas adalah tiang pancang dari tata kelola desa yang baik. Ia meyakinkan warga bahwa negara memang bekerja untuk kepentingan mereka, bukan hanya untuk kalangan tertentu, dan ini vital bagi kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat secara umum.

“Sayangnya persis ini yang secara terang benderang sedang dilanggar oleh Pak cawapres tanpa malu sedikit pun,” tegas Surtjan.

Sekjen KIPP Sentil Bawaslu RI

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta harus bersikap atas peristiwa berkumpulnya perangkat desa yang menyatakan dukungan ke Capres Prabowo Subianto dan Cawapresnya, Gibran Rakabuming Raka.

Permintaan agar Bawaslu RI menyikapi perangkat desa yang dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, dinyatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta.

"Satu kata yang saya munculkan saat melihat itu. Ini nekat ketika mobilisasi aparat desa yang jelas-jelas dukung salah satu capres," jelas Kaka Suminta dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).

Menurut Kaka Suminta, aparat perangkat desa harus bisa menjaga pemilu jujur dan adil.

Kata Kaka Suminta, dalam pemilu ada hal boleh dan tidak boleh tidak dilakukan perangkat desa.

"Sejauh ini saya belum dengar pendapat Bawaslu. Seharusnya itu sudah ada. Apakah kegiatan demikian dibolehkan dalam tahapan pemilu, saat ini jelang tahapan kampanye. Sebab saat ini masuk tahapan sosialisasi," kata Kaka Suminta.

Menurut Kaka, Bawaslu harus menyatakan apakah kegiatan tersebut termasuk kegiatan sosialisasi ataukah kampanye.

"Dari hal-hal seperti ini bisa menimbulkan ketidakadilan pemilu. Iya terkait soal pengerahan massa semacam itu harus ada catatan tegas agar tidak menimbulkan pengulangan," ungkapnya.

Sebab, kata Kaka, dalam peristiwa itu ada ribuan kepala dan perangkat desa. Ini termasuk bukan kumpulan biasa.

Ini juga bukan sosialisasi. Bawaslu harus nyatakan, apakah ini pelanggaran undang undang Pemilu 2024.

"Sebagai kepala desa punya hak berorganisasi tapi harus diingat ada koridor yang harus dipatuhi. Terutama saat pemilu seyogyanya justru diabdikan untuk support sistem demokrasi dan bukan ke Paslon," kata dia.

Menurut dia, seharusnya ada koridor apa yang boleh dilakukan aparat desa dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Seharusnya apa yang dilakukan aparat desa adalah untuk kemajuan dan kebaikan desa.

"Desa tidak homogen. Karena konflik di daerah harus dijaga. Sebab mereka jauh dari pusat keamanan, jauh dari pusat pemerintahan."

"Hal ini harus dijaga jangan sampai justru menimbulkan konflik," kata Kaka Suminta.

Kaka Suminta mengingatkan seharusnya presiden memperkuat support sistem penyelenggaraan pemilu yang netral.

"Apakah dilakukan ribuan kades dan aparat desa ini jadi bagian support sistem menjaga pemilu atau tidak. Maka perlu ada koreksi."

"Jangan sampai mereka justru jadi bagian merusak netralitas pemilu dan rusak demokrasi," ungkapnya.

Iriana Dituduh Cawe-cawe soal Majunya Gibran

Belakangan berkembang isu bahwa majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden karena keinginan Iriana Jokowi.

Irianya, dalam isu yang beredar, disebut berambisi menjadi putra sulungnya menjadi cawapres meskipun sebagian keluarganya tidak setuju

Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad turut tanggapi terkait pemberitaan manuver istri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Iriana Jokowi dalam majunya Gibran Rakabuming Raka jadi cawapres Prabowo Subianto.

Dasco enggan berkomentar lebih mendalam atas pemberitaan atau isu itu.

Sebab kata dia, hal tersebut belum pasti kebenarannya.

Terlebih menurut Dasco, sejak Gibran maju di gelanggang Pilpres beragam isu terbentuk secara massif.

"Begini, kan apa yang disampaikan itu kita belum tahu kebenarannya. Tapi yang pasti memang sejak Mas Gibran ini maju ada-ada saja isu yang dicari kan gitu," kata Dasco kepada awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin (20/11/2023).

Semestinya kata Dasco, yang harusnya dilakukan oleh seluruh pihak pasangan capres-cawapres saat ini adalah fokus dalam menyusun agenda pemenangan.

Terlebih kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut, tidak ada pelanggaran hukum atas pencalonan Gibran Rakabuming.

"Padahal kita sebenarnya seharusnya kita fokus dalam rangka adu program dalam rangka pemenangan. Apakah kemudian ada pelanggaran hukum soal isu itu, sebenarnya kan nggak ada, kalau memang ada, kan gitu, kalau memang itu terjadi," ujar Dasco.

Atas hal itu, Wakil Ketua DPR RI tersebut, meminta kepada seluruh pihak untuk dapat fokus dalam pemenangan pasangan capres-cawapres masing-masing.

"Udah fokus aja kita berjuang memenangkan pasangan calon masing-masing dong," tukas dia.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Nusron Wahid merespon soal isu Ibu Negara Iriana Joko Widodo jadi sosok yang mendorong Gibran maju jadi cawapres. 

Dikatakan Nusron bahwa seorang ibu pasti mendukung apa yang dilakukan anaknya.

"Ya nggak mungkin, anaknya maju masa ibunya nggak didukung, namanya anaknya maju ibunya pasti mendukung, mendoakan, merestui, pastilah," kata Nusron kepada awak media di Arena GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).

Kemudian diungkapkannya bahwa tak mungkin Gibran maju tanpa restu dari orang tuanya.

"Namanya anak sama ibu, anaknya juga pasti minta doa. Kalau anaknya nggak direstui sama ibunya, nggak mungkin mau jalan, ini namanya anak durhaka," tegasnya.

Adapun, Ibu Negara Iriana Joko Widodo memberikan tanggapan ceria saat ditanya perihal restu pasca putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftar sebagai Cawapres Prabowo Subianto ke KPU. 

Sambil menggoyangkan badan, ia kemudian acungkan jari jempol pada awak media yang menanyakan hal tersebut saat ia akan meninggalkan acara Generasi Muda Emas Bebas Narkoba dan Berantas Judi Online Melalui Literasi Digital bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM), di Taman Budaya Cak Durasim, Kamis (26/10/2023).

Meski tak memberikan jawaban dengan kata-kata, Iriana memberikan jawaban dengan isyarat goyang dan memberikan jempol. 

Setelah itu ia melambaikan tangan sambil meninggalkan Taman Budaya Surabaya diikuti dengan rombongan OASE KIM.

Respon Gibran

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka sebelumnya memberikan tanggapan terkait rumor bahwa ibunya, Iriana menjadi sosok yang berperan dalam pencalonan Gibran untuk maju di Pilpres 2024.

Beredar rumor di masyarakat soal Iriana yang sebelumnya disebut menginisiasi pencalonan Gibran sebagai cawapres hingga akhirnya mendampingi Prabowo Subianto.

Ketika ditemuai oleh awak media pada acara peringatan 13 tahun Mata Najwa di Graha Bakti Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (19/11/2023), Gibran hanya menjawab singkat terkait rumor keterlibatan ibunya tersebut.

"Kata siapa? Kata siapa?" kata Gibran terkait isu inisiasi dari Iriana Jokowi.

Dengan santai Gibran membantah kabar bahwa Iriana menemui relawan dan pengusaha Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk mencari dukungan demi putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka.

"Nggak benar, nggak pernah. Apalagi HIPMI, nggak pernah," kata Gibran.

Dilansir dari Kompas TV, sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah merestui pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Disisi lain ibunda Gibran, Iriana sempat mengacungkan jempolnya  saat ditanya awak media soal restu untuk Gibran maju menjadi cawapres Prabowo.

Sementara itu Gibran sendiri dengan mudahnya mampu melangkahkan kakinya maju ke Pilpres 2024 seusai Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan untuk mengubah syarat usia capres-cawapres.

Sembilan hakim konstitusi yang terlibat putusan ini, termasuk adik ipar Jokowi, Anwar Usman kemudian diputus melanggar etik hingga dikenakan sanksi pencopatannya sebagai Ketua MK.

(Wartakotalive.com/M27/Tribunnews.com)