Pilpres 2024
Gara-gara Pantun, Cak Imin dan Mahfud MD Harus Bersiap Berurusan dengan Bawaslu
Baca pantun yang dilakukan Cak Imin dan Mahfud MD di gedung KPU berbuntut panjang. Keduanya harus bersiap berhadapan dengan Bawaslu.
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Dua calon wakil presiden (cawapres) yakni Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD harus bersiap berhadapan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kedua dilaporkan ke Bawaslu karena diduga melakukan pelanggaran pemilu, yakni mulai berkampanye sebelum waktunya.
Kampanye terselubung itu terjadi usai pengundian nomor urut capres dan cawapres di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (14/11/2023) lalu.
Keduanya dilaporkan oleh dua orang yang berbeda.
Cak Imin, yang berpasangan dengan Anies Baswedan dilaporkan oleh seorang warga bernama Rahmasyah.
Sementara Mahfud MD yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo dilaporkan oleh Maydika Ramdani, juga warga biasa.
Dalam laporannya ke Bawaslu, mereka menilai Muhaimin dan Mahfud melanggar Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye, yang mengatur bahwa masa kampanye baru dimulai 15 hari sejak penetapan capres-cawapres oleh KPU RI.
Baca juga: Ikuti Perintah Gus Dur, Cak Imin Bakal Pensiun dari Posisinya sebagai Ketua Umum PKB
Sebelum masa kampanye, peserta pemilu memang diperbolehkan melakukan sosialisasi, namun apa yang dilakukan Muhaimin dan Mahfud dianggap tidak sesuai.
"Sosialisasi pemilu dimaksud menurut ketentuan hanya dapat dilakukan oleh partai politik peserta pemilu, dan bukan oleh pasangan calon peserta pemilu," kata Rahmansyah dan Maydika seperti dilansir Kompas.com.
Dalam laporan yang disampaikan secara terpisah ke Bawaslu, mereka membawa sejumlah bukti berupa pemberitaan media massa dan rekaman pantun kedua tokoh yang dicuplik dari siaran langsung KPU RI pada Selasa lalu.
Sebelumnya, Bawaslu RI mengaku akan mengkaji dugaan pelanggaran sosialisasi yang dilakukan Muhaimin dan Mahfud. Terlebih, jajaran Bawaslu hadir pula di acara pengundian nomor urut itu.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengaku telah mendiskusikan hal ini dengan jajaran yang turut hadir menyaksikan.
"Ya kan (kejadiannya) di depan kami, di depan mata jelas, di depan KPU yang punya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 (tentang sosialisasi dan kampanye)," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Rabu lalu.
Dalam acara pengundian nomor urut itu, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD bahkan melontarkan ajakan memilih itu secara eksplisit.
Baca juga: Seksinya Eks Menteri KPP Susi Pudjiastuti di Mata Tiga Capres, Diincar Masuk Tim Sukses
"Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor satu,” kata Muhaimin.
"Hukum yang tegak harapan kita. Sejahtera merata idaman bersama. Ganjar-Mahfud pilihan kita. Gotong Royong pilih nomor tiga,” ujar Mahfud.
Bagja berulang kali menegaskan bahwa pernyataan itu adalah ajakan memilih. Hal ini berpotensi masalah karena ajakan memilih itu diungkapkan capres-cawapres di acara terbuka dan disiarkan secara luas.
"Itu ajakan memilih. Ajakan memilih. Ajakan memilihnya ada," kata Bagja.
Selama ini Bawaslu sudah mewanti-wanti agar para peserta pemilu tidak melakukan curi start kampanye sebelum 28 November 2023, yang salah satunya ditandai dengan upaya meyakinkan pemilih lewat ajakan.
Hal itu diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye.
Di sisi lain, secara ketentuan, capres-cawapres ini sudah menjadi subjek hukum setelah ditetapkan secara resmi oleh KPU pada 13 November lalu, sehingga dapat dikenai sanksi bila melakukan pelanggaran-pelanggaran.
Namun demikian, Bagja mengaku Bawaslu belum bisa langsung menyimpulkannya sebagai pelanggaran pada masa sosialisasi.
Sesuai regulasi, peristiwa itu harus dimasukkan ke dalam laporan hasil pengawasan (LHP) Bawaslu yang akan dikaji kemungkinan pelanggarannya.
"Kami sudah mewanti-wanti yang penting jangan ada upaya untuk meyakinkan (pemilih lewat ajakan). Apalagi (ajakan itu terjadi) di lembaga penyelenggara pemilu," kata Bagja.
Masuk putaran kedua
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menargetkan masuk pada putaran kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Hal itu dia sampaikan saat menghadiri deklarasi relawan Garda Matahari di Gedung Joeang 45 Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).
"Target kita sederhana, masuk putaran kedua dan itu targetnya sederhana," ujarnya.
Anies mengatakan, jika sudah masuk putaran kedua, akan ada momentum yang terbangun untuk memenangkan gerakan perubahan tersebut.
Mantan Gubernur DKI ini juga berpesan kepada relawan bahwa Pemilu 2024 bukan soal memenangkan koalisi atau memenangkan pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Baca juga: PDIP: Jangan Pura-pura, yang Berteriak Hentikan Drama Politik adalah Sang Sutradara
"Ini bukan memenangkan partai koalisi, ini adalah memenangkan gerakan perubahan untuk mengembalikan marwah dalam berkehidupan berbangsa, dalam kehidupan bernegara," ucapnya.
Anies juga mengucapkan terimakasih kepada relawan Garda Matahari yang telah memberikan dukungannya.
Anies meyakini, relawan yang dipimpin Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia dan Ketua Majelis Lingkungan Hidup (LHP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Azrul Tanjung itu bisa menjangkau dukungan lebih luas.
"Dan kita berharap nantinya akan makin kuat lagi dorongan untuk seluruh masyarakat yang bergerak untuk perubahan yang saya sampaikan.
Kami apresiasi sekali, kami percaya insya Allah organisasi ini akan rapi, tertib, disiplin hingga bisa bekerja dengan efisien dan efektif," tandas Anies.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Muhaimin dan Mahfud Dilaporkan ke Bawaslu karena Pantun Ajak Memilih"
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/GanjarMahfud-MD-Akan-Lakukan-Hal-Ini-Sebelum-Pengundian-Nomor-Urut-di-KPU.jpg)